Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso H.Tohari.S.Ag menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Panitia Khusus(Pansus) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rapat paripurna,di Graha Paripurna,Kamis 22/08/2019.
Menurutnya berdasarkan laporan Pansus tersebut pihaknya akan segera merekomendasikan ke Bupati Bondowoso,Jawa Timur KH.Salwa Arifin.
“Terimakasih kepada Pansus yang telah bekerja begitu lama, ini yang penting bukan lebih pada soal rekomendasi , tapi lebih bagaimana kedepan.Karena dengan dibentuknya Pansus RTLH ada perbaikan ,andai tidak ada Pansus tidak akan terjadi perbaikan,” jelasnya. usai paripurna.
Baca Juga :
Program RTLH Disinyalir Jadi Ajang Bancaan
Perbup Belum Final,Program RTLH Diduga Syarat Penyimpangan
Pelaksanaan Program RTLH Jadi Sorotan
Masalah RTLH Mencuat , DPRD Bondowoso Bentuk Pansus
Ketua DPRD Pastikan Jumlah 374 RTLH Tidak akan Berkurang
Sekretaris Avatar Berharap Pansus Rekomendasi Kenaikan Plafon Anggaran RTLH
Terutama kata Tohari ,di P APBD dengan adanya Pansus bisa secara detail mengetahui sebenarnya pembangunan RTLH seperti apa secara terperinci , dan di P APBD akan lebih baik dari kegiatan awal.
Dijelaskan pembenahan yang dilakukan setelah ada Pansus yaitu tentang mekanisme penyaluran dana Bansos, petunjuk tekhnisnya yang lalu, seakan-akan ada setelah pekerjaan dimulai.
“Seharusnya pada waktu APBD ditetapkan ,tentunya untuk Bansos sudah ada by name by adress.Awalnya RTLH ini di APBD anggaran ada di Dinas Perkim, namun karena ada surat bupati ada penggeseran ke DPPKAD karena dana Bansos,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa dengan adanya penggeseran seakan-akan awal Dinas Perkim ,sebagai pelaksana dari awal sehingga ada seperti dikontraktualkan.
“Padahal kan tidak dikontraktualkan,semua diserahkan kepada calon penerima, dengan catatan direncanakan lebih awal tentang dana akan digunakan untuk apa saja, dan pertangung jawabanya,ini tentang petunjuk tekhnisnya,” imbuhnya.
Kemudian yang terkait dengan dilapangan kata Tohari, seakan-akan pelaksanaan dilapangan ada campur tangan pihak ketiga, padahal seharusnya pihak ke tiga adalah fasilitator lapangan yang membantu masyarakat penerima bantuan agar tepat sasaran.
“Diharapkan dengan dana 17.500.000 ada kontribusi dari masyarakat sekitar,saling membantu,tapi karena sekarang ini terkesan pihak ke tiga maka anggapan masyarakat tidak perlu adanya gotong royong atau bantuan,” katanya.
Terkait penambahan nominal Tohari mengatakan bahwa kedepan tetap 17.500.000 ,” Tetap 17.500.000 ,kedepan yang setiap tahun 1000, maka diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupatren dan Desa dalam APBDes juga menganggarkan RTLH, misalnya setiap satu desa membangun 5 RTLH dengan 200 desa maka ada 1000 rumah yang dibangun,ribuan rumah yang harus dibangun jika hanya mengandalkan APBD tidak akan selesai,”pungkasnya.
