Beranda blog Halaman 4

Dua Desa di Bondowoso Tembus Presentasi Nasional PPK Ormawa, Potensi Kopi hingga Inovasi Ekonomi Jadi Andalan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Dua desa di Kabupaten Bondowoso, yakni Desa Gunungsari dan Desa Tanah Wulan, Kecamatan Maesan, mendapat kesempatan mempresentasikan hasil pemberdayaan masyarakat dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) di tingkat nasional.

Program tersebut merupakan kegiatan yang mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan dilaksanakan melalui Universitas Jember (Unej). Selama kurang lebih tiga bulan, mahasiswa melakukan identifikasi terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat di dua desa tersebut.

Kepala Bapperida Bondowoso, Anizatul Hamidah, mengatakan, proses tersebut tidak sekadar melihat potensi desa, tetapi juga diarahkan pada upaya menemukan inovasi yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat.

“Adik-adik itu selama tiga bulan mengidentifikasi potensi desa. Kemudian mereka melihat ada potensi kopi, ada potensi penguatan ekonomi masyarakat, dan mereka punya inovasi-inovasi yang ada di Desa Tanah Wulan,” ujar Anizatul,Kamis 24/09/2026 di kantor Pemkab setempat.

Menurutnya, terpilihnya Gunungsari dan Tanah Wulan sebagai lokasi PPK Ormawa merupakan bagian dari pilihan Universitas Jember dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi desa dan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jadi itu pilihan dari Unej untuk menentukan fokus. Mungkin mereka melihat mana desa yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak perspektif yang dilihat, terkait dengan potensi desanya sekaligus apa yang bisa dikembangkan,” jelasnya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan berada di Desa Tanah Wulan. Program tersebut antara lain berupa pendampingan masyarakat dalam pengolahan produk pangan berupa nugget, termasuk aspek pengemasan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Anizatul menyebut inovasi tersebut berkaitan dengan konsep Sipetran, yakni sistem informasi terpadu untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan.

1785517338444

“Untuk yang Tanah Wulan tadi itu pengembangan dan pendampingan masyarakat dalam pembuatan nugget, dikemas dan dibuat sistem. Sipetran namanya, Sistem Informasi Terpadu untuk Desa Hutan. Jadi pemberdayaan masyarakat di sana,” katanya.

Kesempatan tampil di tingkat nasional menjadi momentum penting bagi kedua desa untuk menunjukkan bahwa potensi lokal dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Anizatul menambahkan, apabila mampu meraih hasil dalam tahapan nasional tersebut, kedua desa berpeluang masuk dalam nominasi penghargaan dari pemerintah pusat.

“Dan ternyata dua desa untuk lokus PPK Ormawa itu diberi kesempatan untuk presentasi di tingkat nasional. Ketika mereka nanti berhasil, mereka akan mendapatkan nominasi penghargaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Program ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemberdayaan desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Potensi ekonomi lokal, inovasi mahasiswa, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan kekuatan ekonominya secara berkelanjutan.

Bagi Bondowoso, capaian tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi desa ke tingkat yang lebih luas, sekaligus menguji sejauh mana inovasi yang lahir dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi lokal.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Wabup As’ad Ikuti FEKDI 2026, Bondowoso Perkuat Ekonomi Digital dan Ketahanan Pangan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengarahkan kebijakan ekonomi daerah pada dua tantangan yang berjalan beriringan: menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat transformasi ekonomi digital.

Arah tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Kamis (24/9/2026).

Wabup mengikuti agenda tersebut bersama sejumlah pejabat strategis Pemkab Bondowoso. Di antaranya Asisten II, Inspektur Inspektorat, Kepala BAPERIDA, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Diskoperindag, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kabag Perekonomian.

Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital tidak bisa dipandang sebatas persoalan teknologi. Digitalisasi harus terhubung dengan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat: harga pangan, daya beli, akses pembiayaan, produktivitas usaha, hingga perluasan pasar bagi pelaku ekonomi lokal.

Wabup: Digitalisasi Harus Berdampak ke Masyarakat

Wabup As’ad menegaskan, perkembangan ekonomi digital harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Bondowoso.

“Kita tidak ingin digitalisasi hanya berhenti pada sistem dan aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat nyata, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan, pembiayaan, pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bondowoso.” katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi penting agar transformasi digital tidak berjalan sendiri-sendiri.

Persoalannya, penguatan ekonomi digital juga tidak boleh mengabaikan fondasi ekonomi daerah. Salah satunya adalah ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan Jadi Benteng Hadapi Inflasi

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat mendorong berbagai intervensi untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat sektor produksi. Langkah tersebut mencakup bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, dukungan pembiayaan usaha, hingga insentif sektoral.

Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah penyaluran bantuan beras periode Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat.

1785517338444

Stabilitas harga pangan juga didorong melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia.

Namun, tantangan pangan tidak berhenti pada persoalan distribusi.
Ancaman cuaca ekstrem dan fenomena El Nino menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi produksi pangan sekaligus menekan stabilitas harga.

Pemerintah daerah didorong melakukan langkah antisipatif melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan pengaturan pola tanam, pemerataan wilayah produksi pertanian, serta pemanfaatan sistem peringatan dini bencana dan cuaca.

Bagi Bondowoso, persoalan tersebut memiliki arti penting. Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi pertanian, gangguan terhadap produksi pangan berpotensi berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat sekaligus stabilitas harga.

Karena itu, penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan.
Jangan Sampai Digitalisasi Hanya Jadi Seremoni

Di sisi lain, FEKDI dan IFSE 2026 juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia di kawasan ASEAN.
Potensi pasar yang besar harus diimbangi dengan penguatan ekosistem digital, perluasan inklusi keuangan, inovasi layanan fintech, serta kolaborasi lintas sektor.

Bagi Bondowoso, momentum tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat digitalisasi di tingkat daerah.

Namun, tantangan sebenarnya justru berada setelah seremoni dan forum selesai.

Digitalisasi tidak boleh berhenti pada bertambahnya aplikasi, sistem, atau layanan berbasis daring. Ukurannya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.

UMKM harus lebih mudah mengakses pasar. Petani harus memiliki peluang pembiayaan yang lebih terbuka. Pelaku usaha harus memperoleh akses informasi dan transaksi yang lebih efisien.

Sementara masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
Dengan mengikuti FEKDI dan IFSE 2026, Pemkab Bondowoso menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Ujian bagi Bondowoso bukan sekadar mampu mengikuti laju digitalisasi, melainkan memastikan transformasi tersebut benar-benar bekerja untuk ekonomi masyarakat.

Sebab, ketika harga pangan harus tetap terjaga dan daya beli masyarakat harus dipertahankan, teknologi seharusnya bukan sekadar alat modernisasi pemerintahan, tetapi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Cekatan Hadir di RSUD Koesnadi, Pasien Kini Bisa Lacak Proses Resep Obat Secara Digital

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO – RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui inovasi Cekatan (Cek dan Lacak Antrean) yang dirancang untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada pasien dalam memantau proses pelayanan resep obat di unit farmasi.

Inovasi tersebut secara resmi dipaparkan dalam kegiatan yang berlangsung di Command Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso), Rabu (23/9/2026).

Pemaparan dihadiri Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i, S.E., Direktur RSUD dr. H. Koesnadi dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., jajaran manajemen, serta tim teknis RSUD dr. H. Koesnadi.

Bukan Sekadar Antrean, tetapi Kepastian bagi Pasien

Cekatan dikembangkan untuk menjawab persoalan yang selama ini kerap dirasakan pasien ketika menunggu obat. Ketidakpastian mengenai sejauh mana resep diproses dapat menimbulkan kecemasan, terutama ketika pasien dan keluarga tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai posisi resep mereka.

Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i menyampaikan, lahirnya inovasi tersebut berangkat dari dinamika sederhana dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada proses pelayanan di unit farmasi.

Padahal, secara umum alur pelayanan resep di RSUD dr. H. Koesnadi telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut meliputi penerimaan resep, penyiapan obat, pengecekan akhir, hingga penyerahan obat kepada pasien.

Persoalannya bukan semata-mata pada alur pelayanan, melainkan bagaimana setiap tahapan tersebut dapat tercatat, terukur, dan diketahui secara lebih transparan oleh pasien.

Di titik inilah Cekatan dirancang.

Setiap Tahapan Resep Tercatat Digital

1785517338444

Melalui sistem Cekatan, setiap tahapan proses resep dicatat secara digital. Sistem tersebut mencakup informasi ketika resep dikirim dan diterima petugas farmasi, proses pengerjaan atau penyiapan obat oleh apoteker, hingga tahapan pemeriksaan ulang untuk memastikan keamanan obat.

Setelah seluruh proses selesai, status resep akan menunjukkan bahwa obat telah siap diserahkan kepada pasien.

Dengan mekanisme tersebut, pasien dan keluarga tidak lagi hanya menunggu tanpa mengetahui perkembangan resep. Mereka dapat memperoleh gambaran mengenai posisi proses pelayanan yang sedang berlangsung.

Digitalisasi ini sekaligus memberikan ruang bagi rumah sakit untuk memiliki pencatatan waktu pada setiap tahapan pelayanan secara lebih terstruktur.

Dorong Pelayanan Lebih Transparan dan Terukur

Kehadiran Cekatan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kecepatan menyelesaikan layanan, tetapi juga menyangkut kepastian informasi yang diterima masyarakat.

Bagi pasien, informasi mengenai posisi resep menjadi bagian penting dari pengalaman pelayanan. Sementara bagi rumah sakit, pencatatan digital dapat menjadi instrumen untuk melihat proses pelayanan secara lebih terukur.

RSUD dr. H. Koesnadi melalui inovasi tersebut berupaya membangun pelayanan farmasi yang tidak hanya berjalan sesuai SOP, tetapi juga semakin terbuka, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Cekatan pun diarahkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso—dengan menempatkan kebutuhan pasien sebagai salah satu perhatian utama dalam setiap tahapan pelayanan.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Radhwa Firstia Ramadani Wakili Jawa Timur di Ajang Nasional Duta GenRe 2026, Wamen Kependudukan Tekankan Remaja Harus Dirangkul

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

JAKARTA — Kiprah remaja asal Kabupaten Bondowoso, Radhwa Firstia Ramadani, berlanjut ke tingkat nasional. Radhwa dipercaya mewakili Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan Duta Generasi Berencana (GenRe) tingkat nasional tahun 2026 yang digelar di Ballroom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (21/9/2026).

Radhwa menjadi salah satu perwakilan yang mengikuti sashing ceremony atau prosesi pemasangan selempang sekaligus pembacaan ikrar Duta GenRe tingkat nasional.

Prosesi tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan para finalis Duta GenRe dari berbagai daerah sebelum memasuki rangkaian kompetisi tingkat nasional.

Kehadiran Radhwa sekaligus membawa nama Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bondowoso, ke panggung nasional.

Radhwa: Bangga Bawa Nama Bondowoso dan Jawa Timur

Sementara itu, Radhwa Firstia Ramadani mengaku bangga dapat menjadi bagian dari prosesi sashing ceremony dan pembacaan ikrar Duta GenRe tingkat nasional 2026.

Bagi Radhwa, kesempatan tersebut menjadi pengalaman penting sekaligus kebanggaan karena dapat membawa nama Jawa Timur dalam ajang tingkat nasional.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangannya menjadi perwakilan Jawa Timur.

“Terima kasih kepada Bupati Bondowoso beserta jajaran yang sudah memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga bisa sampai di tahap ini,” ujar Radhwa.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bunda GenRe Bondowoso, Dr. Hj. Khodijatul Qodriyah, S.Ag., M.M.Pub., M.Si., yang disebut Radhwa telah memberikan motivasi dan dukungan selama dirinya mempersiapkan diri mengikuti kompetisi.

Menurut Radhwa, motivasi yang diberikan Bunda GenRe Bondowoso menjadi salah satu penyemangat untuk tampil maksimal dalam rangkaian Duta GenRe tingkat nasional.

“Saya merasa sangat beruntung dan bangga bisa menjadi bagian dari momen penting ini. Dukungan dan motivasi yang diberikan membuat saya semakin semangat mengikuti kompetisi,” ungkapnya.

Rangkaian Duta GenRe tingkat nasional 2026 selanjutnya menjadi ruang bagi para perwakilan daerah untuk menunjukkan kemampuan, gagasan, kepedulian, serta komitmen mereka dalam mengajak generasi muda menjalani masa remaja secara sehat dan produktif.

Bagi mahasiswi UGM Fakultas Hubungan internasional ini, panggung nasional tersebut bukan sekadar kompetisi. Ada tanggung jawab untuk membawa pesan tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pendidikan, kesehatan mental, serta menjauhi perilaku berisiko di kalangan remaja.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., menekankan pentingnya peran remaja dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.

Menurut Isyana, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Fondasinya harus dibangun sejak dini, salah satunya melalui keluarga dan pembinaan generasi muda.
Ia mengaitkan upaya tersebut dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1785517338444

“Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Tentu saja harus dimulai sejak dini dari keluarga, dan salah satunya adalah mulai dari remaja-remaja kita masing-masing,” ujar Isyana.

Jangan Hakimi Remaja, Rangkul dan Dampingi

Isyana juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat terhadap remaja. Menurut dia, para Duta GenRe memang merupakan anak-anak muda yang memiliki potensi, kemampuan akademis, komunikasi, serta keterampilan interpersonal.

Namun, perhatian tidak boleh berhenti kepada mereka yang sudah memiliki prestasi.Masih banyak remaja lain yang membutuhkan pendampingan dan ruang untuk berkembang.

“Kalau ada remaja-remaja yang mengalami permasalahan-permasalahan, jangan kemudian dihakimi, tapi dirangkul,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena masa remaja merupakan fase yang penuh tantangan. Karena itu, para Duta GenRe diharapkan tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga mampu menjadi teman sebaya yang dapat mendekati dan memberikan ruang aman bagi remaja lainnya.

Kemampuan komunikasi publik juga dinilai menjadi modal penting.

Isyana mengapresiasi kemampuan public speaking para peserta yang dinilainya dapat menjadi bekal ketika mereka terjun langsung mendampingi remaja di berbagai daerah.

Bahkan, ia mencontohkan pengalaman para peserta yang terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk pendampingan anak-anak di wilayah pascabencana dan pemulihan mental.

PIK-R Jadi Ruang Aman bagi Remaja
Dalam penguatan pembinaan remaja, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendorong keberadaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Program tersebut menjadi salah satu wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi, bimbingan, sekaligus tempat berbagi persoalan yang mereka hadapi.

Isyana mengatakan, kecenderungan remaja untuk lebih nyaman berbicara dengan teman sebaya perlu dimanfaatkan melalui keberadaan konselor sebaya.

“Jangan malu untuk meminta bantuan ketika kita memerlukan bantuan, karena kolaborasi menjadi sangat penting,” katanya.

Ia menegaskan, konselor remaja tidak dituntut menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri. Justru, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki adalah mengenali persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan mengarahkan remaja kepada pihak yang tepat.

Penguatan PIK-R juga diarahkan untuk menjangkau program Sekolah Rakyat. Pemerintah mendorong kolaborasi agar sekolah tersebut memiliki wadah pembinaan remaja sehingga aspek pendidikan dapat berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial peserta didik.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Pemkab Bondowoso Genjot Infrastruktur, Jalan Brigjen Pol Sudarlan dan Irigasi Tanggul Ko’ong Diperbaiki

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dua sektor menjadi perhatian, yakni akses jalan dan jaringan irigasi.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau langsung rekonstruksi Jalan Brigjen Pol Sudarlan di Kecamatan Curahdami serta perbaikan jaringan Daerah Irigasi (D.I.) Tanggul Ko’ong di Kelurahan Tamansari, Senin (21/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rekonstruksi Jalan Brigjen Pol Sudarlan menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian karena ruas tersebut menjadi bagian dari akses mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.

“Yang pertama kami mengunjungi dua titik. Salah satunya ruas jalan yang sedang kita perbaiki. Infrastruktur jalan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Bupati Abdul Hamid Wahid.

Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, memastikan progres pekerjaan jalan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerjaan di lapangan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah progres pekerjaan berjalan dengan baik. Kami terus melakukan pengawasan agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan,” ujar Ansori.

Ia berharap setelah rekonstruksi rampung, kondisi jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna sekaligus menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.

“Harapannya, setelah selesai nanti jalan ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Irigasi Tanggul Ko’ong Layani 57 Hektare Sawah

1785517338444

Usai meninjau rekonstruksi jalan, Bupati Bondowoso bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke jaringan D.I. Tanggul Ko’ong di Kelurahan Tamansari.
Berbeda dengan proyek jalan, pekerjaan ini diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi air menuju lahan pertanian masyarakat.

Ansori menjelaskan, penanganan jaringan irigasi tersebut menggunakan APBD 2026 dengan menerapkan skala prioritas. Dari total jaringan yang memiliki panjang lebih dari 600 meter, pemerintah daerah saat ini melakukan perbaikan pada titik sepanjang sekitar 100 meter.

Meski hanya menangani bagian tertentu, perbaikan tersebut disebut berdampak terhadap pengairan lahan pertanian seluas 57 hektare.

“Dengan penanganan yang kita laksanakan melalui APBD 2026 ini, area persawahan seluas 57 hektare sudah bisa terairi. Total jaringan irigasinya lebih dari 600 meter, namun yang kita tangani saat ini sepanjang 100 meter pada titik yang menjadi prioritas,” jelas Ansori.

Ia mengatakan, pola penanganan bertahap diterapkan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan terlebih dahulu pada bagian jaringan yang paling membutuhkan perbaikan.

“Karena ini penanganan spot-spot yang menjadi prioritas, maka tidak seluruh jaringan langsung diperbaiki. Kami menangani bagian yang paling membutuhkan perbaikan terlebih dahulu sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan petani,” katanya.

Ansori menambahkan, selama proses pekerjaan tidak terdapat kendala berarti. Perbaikan tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian yang dilayani jaringan irigasi.

Dua proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Bondowoso tidak hanya diarahkan pada peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan sektor pertanian melalui penguatan jaringan irigasi.

Pemkab Bondowoso memilih pola pembangunan secara bertahap dengan memprioritaskan titik-titik yang dinilai paling membutuhkan penanganan, sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada infrastruktur yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jika ingin dibuat lebih “meledak” untuk portal berita, judul alternatif yang lebih tajam misalnya: “Bukan Sekadar Jalan, Pemkab Bondowoso Benahi Irigasi untuk Aliri 57 Hektare Sawah”.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Penghargaan OPD Terbaik Bukan Panggung Personal Kepala Dinas, Melainkan Kinerja Lembaga

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO – Penghargaan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditegaskan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja lembaga, bukan penghargaan personal bagi kepala dinas.

Kepala BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian yang memperoleh apresiasi merupakan hasil kerja kelembagaan, bukan semata-mata prestasi individu pimpinan OPD.

“Penghargaan pada dasarnya merupakan alat ukur terhadap aspek tertentu dari kinerja pemerintahan. Akan tetapi, tidak semua aspek pembangunan dapat direpresentasikan oleh sebuah trofi atau piagam,” ujar Puspo,Jum’at 18/09/2026.

Menurutnya, penghargaan pemerintah umumnya mengukur aspek tertentu yang bersifat sektoral dan teknokratis. Karena itu, sebuah penghargaan tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menggambarkan keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan seluruh fungsi pemerintahan.

Ia menyebut sejumlah capaian yang dapat menjadi indikator penilaian, mulai dari digitalisasi layanan, tata kelola administrasi, inovasi, hingga pengelolaan kelembagaan.

Sementara itu, masyarakat memiliki ukuran keberhasilan yang lebih langsung dirasakan, seperti kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga terbukanya peluang ekonomi.

Puspo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mengapresiasi lembaga yang menunjukkan kinerja terbaik pada Triwulan II.

“Nah, itu kan dalam rangka kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka, lembaga yang berprestasi selama triwulan kedua,” katanya.

1785517338444

Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator. Puspo menyebut terdapat sekitar 10 indikator yang digunakan dalam proses penilaian, antara lain realisasi keuangan, kedisiplinan, DMS, serta persentase realisasi pengadaan melalui e-katalog.

“Banyak, ada 10 indikator kalau tidak salah. Saya tidak hafal. Ada indikator realisasi keuangan, kemudian ada disiplin, ada DMS, ada persentase realisasi e-katalog, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Seluruh indikator tersebut kemudian diberikan skor untuk menentukan peringkat kinerja OPD.

“Iya sama, Nanti diskor, di-scoring, siapa yang tertinggi yang menang. Begitu,” ujar Puspo.

Piagam Bukan Ukuran Tunggal Keberhasilan.Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penghargaan OPD memiliki ruang lingkup penilaian tertentu. Secara regulasi, Pemkab Bondowoso juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

BKPSDM sebelumnya juga menjalankan program penghargaan berbasis kinerja secara periodik. Pada Triwulan II 2026, misalnya, BKPSDM Award diberikan berdasarkan sejumlah aspek seperti inovasi, inisiatif, prestasi, kinerja, dan implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK.

Dengan mekanisme tersebut, penghargaan seharusnya dibaca sebagai rekam capaian berdasarkan indikator yang dinilai, bukan sebagai legitimasi bahwa seluruh aspek pelayanan sebuah OPD otomatis telah berjalan sempurna.

Sebab, ukuran akhir keberhasilan pemerintahan tetap bersentuhan dengan hal yang dirasakan masyarakat:,seberapa baik pelayanan diberikan dan seberapa nyata program pemerintah menghasilkan manfaat bagi publik.**

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

ASN Live di Media Sosial Saat Jam Dinas Pemkab Bondowoso Buka Kanal Pengaduan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempertegas batas antara aktivitas kedinasan dan kepentingan pribadi aparatur sipil negara (ASN) di tengah meningkatnya penggunaan media sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, meminta ASN tidak menggunakan jam kerja untuk melakukan siaran langsung atau live di TikTok maupun platform media sosial lainnya apabila aktivitas tersebut tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.

Penegasan itu disampaikan Fathur seusai Sosialisasi Manajemen Talenta ASN di Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat (18/9/2026).

Menurut Fathur, penggunaan media sosial tetap diperbolehkan apabila memang menjadi bagian dari pekerjaan. Misalnya, aktivitas penyebarluasan informasi publik yang dilakukan perangkat daerah terkait.

“Kecuali yang berkaitan dengan pekerjaan, itu boleh. Misalnya bagian Dinas Komunikasi dan Informatika,” kata Fathur.

Namun, ia menegaskan, penggunaan jam dinas untuk kepentingan pribadi menjadi persoalan berbeda.

Terlebih jika live tersebut dimanfaatkan untuk berjualan atau membuat konten yang tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan sebagai ASN.

“Apalagi live TikTok-nya digunakan untuk jualan produk atau secara pribadi yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Itu tidak boleh. Jadi kami tekankan, jangan lakukan itu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa media sosial bukan persoalan yang dilarang secara umum bagi ASN. Yang menjadi perhatian adalah penggunaan waktu kerja dan keterkaitannya dengan tugas kedinasan.

1785517338444

Pemerintah memang mengatur hari dan jam kerja ASN, sementara pelaksanaan kerja fleksibel tetap harus berbasis kinerja dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, aktivitas digital yang berkaitan dengan sosialisasi program pemerintah, informasi publik, atau pelayanan masyarakat dapat ditempatkan sebagai bagian dari pekerjaan.

Sebaliknya, kegiatan pribadi selama jam dinas perlu dipisahkan dari kewajiban kedinasan.

Kepala BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto, bahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan ASN melakukan live di luar kepentingan pekerjaan ketika masih dalam jam dinas.

“Laporkan saja jika ada ASN yang live TikTok, jika itu di luar kepentingan pekerjaan,” ujar Puspo memberi sinyal kanal pengaduan di badan yang dimoinnya.

Meski demikian, laporan harus disertai bukti otentik ,Puspo menegaskan, setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditangani melalui mekanisme dan ketentuan disiplin yang berlaku.

“Bisa saja nanti sanksinya berupa teguran dari pimpinan dan sanksi lainnya, sesuai regulasi yang ada,” katanya.

Secara nasional, disiplin PNS diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021, yang memuat kewajiban, larangan, serta mekanisme dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, bukan pada pelarangan ASN menggunakan TikTok atau media sosial, melainkan pada pemisahan yang tegas antara tugas kedinasan dan kepentingan pribadi selama jam kerja.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Sekda: Audit Perumdam Ijen Tirta Rampung, Tindak Lanjut Kini Menunggu Disposisi Bupati

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Polemik tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Ijen Tirta Bondowoso memasuki tahap tindak lanjut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, memastikan pemeriksaan oleh Inspektorat telah dilakukan dan hasilnya telah dibahas bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bondowoso.

Fathur Rozi mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut kini tengah diproses dalam bentuk telaahan staf untuk disampaikan kepada Bupati Bondowoso. Selanjutnya, langkah yang akan diambil pemerintah daerah menunggu arahan dan disposisi Bupati.

“Kemarin sudah ada audit dari Inspektorat. Teman-teman Inspektorat dan auditor juga sudah rapat bersama Pansus di DPRD, sudah disampaikan semua. Ini kita naikkan telaahan stafnya ke Pak Bupati, nanti tinggal tindak lanjutnya,” kata Fathur Rozi, Jumat (18/9/2026).

Saat ditanya mengenai seberapa cepat tindak lanjut tersebut akan dilakukan, Fathur memberikan jawaban singkat.
“Semakin cepat semakin baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, tindak lanjut selanjutnya akan mengacu pada telaahan staf yang telah disampaikan kepada Bupati.

“Ya, sesuai dengan telaahan staf yang dinaikkan ke Pak Bupati, disposisinya seperti apa,” ujarnya.

Langkah Pemkab Bondowoso tersebut dilakukan di tengah sorotan DPRD terhadap tata kelola Perumdam Ijen Tirta.

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.H., M.H., sebelumnya mempertanyakan sejumlah aspek dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Sorotan tidak hanya diarahkan pada kinerja keuangan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan, efisiensi pengadaan, hingga pola pengelolaan rekening perusahaan.

1785517338444

Ahmad Dhafir bahkan menyampaikan kritik keras setelah mencermati hasil pemeriksaan dan dokumen keuangan yang menjadi bahan pembahasan.

“PDAM ini sangat parah. Ada mark-up anggaran, membuat aturan tetapi dilanggar sendiri,” tegas Ahmad Dhafir.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan tudingan yang disampaikan Ketua DPRD dalam konteks pembahasan tata kelola perusahaan.

Karena itu, substansi dugaan tersebut perlu merujuk pada hasil pemeriksaan atau dokumen resmi yang menjadi dasar pembuktian.

Ahmad Dhafir juga menilai persoalan Perumdam Ijen Tirta harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi perencanaan bisnis.

Menurutnya, rencana bisnis perusahaan daerah semestinya disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan perusahaan, serta target pengembangan usaha setiap tahun.

Sorotan DPRD tersebut kini berhadapan dengan proses pemeriksaan internal Pemkab Bondowoso. Dengan audit Inspektorat yang telah dibahas bersama Pansus dan telaahan staf yang sudah dinaikkan kepada Bupati, perhatian berikutnya tertuju pada disposisi dan keputusan pemerintah daerah.

Di sisi lain, perubahan status PDAM Bondowoso menjadi Perumdam Ijen Tirta memang tengah diikuti agenda pembenahan tata kelola. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelumnya menyatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penyesuaian tata kelola, komposisi pegawai, dan pengelolaan perusahaan.

DPRD sendiri juga telah membahas Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumdam Ijen Tirta dan menekankan agar penyertaan modal tidak berhenti sebagai tambahan anggaran, tetapi diikuti pembenahan internal, penguatan pelayanan air bersih, kesehatan keuangan perusahaan, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah. Hasil audit telah dibahas, telaahan staf telah dinaikkan, dan keputusan selanjutnya menunggu disposisi Bupati.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Beras Bapang Berkutu di Empat Desa Sekda Bondowoso Minta Bulog Evaluasi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Bantuan pangan (Bapang) berupa beras yang semestinya membantu memenuhi kebutuhan pokok warga justru dikeluhkan karena ditemukan berkutu.

Keluhan tersebut mencuat di empat desa di Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.Temuan itu dilaporkan terjadi di Desa Besuk, Desa Klabang, Desa Pandak, dan Desa Klampokan.

Sejumlah penerima manfaat mengaku menemukan kutu pada beras yang diterima saat penyaluran bantuan pangan.
Persoalan tersebut bahkan sempat membuat sebagian bantuan dikembalikan oleh desa.

Kondisi ini kemudian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso karena menyangkut kualitas bantuan yang dikonsumsi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan Pemkab Bondowoso akan segera berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait temuan tersebut.

“Terkait temuan kutu di bantuan pangan dan sempat dikembalikan oleh beberapa desa di Kecamatan Klabang, kami akan koordinasikan dengan pihak Bulog selaku instansi yang mendistribusikan. Tentu kami berharap itu tidak terjadi lagi,” kata Fathur Rozi,Jum’at 18/09/2026.

Menurutnya, penyaluran bantuan pemerintah tidak cukup hanya memastikan bantuan sampai kepada penerima yang berhak. Kondisi dan kelayakan bahan pangan yang diterima masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Pemkab Bondowoso, kata dia, ingin memastikan beras bantuan yang diterima masyarakat berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi.

1785517338444

“Pada prinsipnya kami akan pastikan koordinasi berjalan dengan baik. Kami berharap beras yang disalurkan kepada masyarakat kondisinya tetap bagus dan layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Jangan Berhenti pada Distribusi

Temuan beras berkutu tersebut membuka perhatian terhadap proses pengawasan bantuan pangan, mulai dari kondisi beras sebelum didistribusikan hingga diterima oleh masyarakat.

Bagi warga penerima manfaat, kualitas beras bukan persoalan sepele. Bantuan pangan merupakan kebutuhan dasar, sehingga mutu beras menjadi bagian penting dari manfaat program tersebut.

Pemkab Bondowoso pun mendorong adanya koordinasi dengan Bulog untuk mengetahui penyebab munculnya keluhan tersebut sekaligus memastikan langkah perbaikan.

Evaluasi dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada penyaluran berikutnya. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan yang diterima masyarakat bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi.

Dengan munculnya keluhan dari empat desa di Kecamatan Klabang, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut Pemkab Bondowoso bersama Bulog. Masyarakat tentu menunggu kepastian bahwa persoalan kualitas beras bantuan tidak berulang pada distribusi selanjutnya.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

SIMATA Diterapkan di Bondowoso, Mutasi dan Promosi ASN Dipetakan Melalui Nine-Box Matrix

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Pengelolaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menerapkan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) untuk memetakan kinerja dan potensi ASN secara terukur dan terintegrasi dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penerapan sistem ini menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menentukan arah pengembangan kompetensi, mutasi, hingga promosi ASN berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, dalam rapat koordinasi di Sabha Bina Praja, Pemkab Bondowoso, Jumat, 18 September 2026.

Baca juga : Tak Perlu Open Bidding, Bondowoso Terapkan Manajemen Talenta ASN

Fathur Rozi menjelaskan, SIMATA bukan sekadar aplikasi pendataan ASN. Sistem tersebut dirancang untuk membaca sekaligus memetakan kinerja dan potensi setiap ASN sehingga pemerintah memiliki basis data dalam pengelolaan sumber daya manusia.

“Ini sebenarnya adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta. Merupakan manajemen pengelolaan SDM yang terukur dan terintegrasi dengan BKN,” jelas Fathur Rozi.

Menurutnya, data ASN yang terdapat dalam aplikasi MyASN akan terintegrasi dengan sistem manajemen talenta. Data tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pemetaan untuk mengetahui posisi masing-masing ASN berdasarkan kinerja dan potensinya.

“Bukan hanya untuk mengidentifikasi, tetapi untuk memastikan sebenarnya seperti apa kinerja dan potensi masing-masing ASN,” ujarnya.

Sembilan Kotak Pemetaan ASN

Dalam SIMATA, kinerja dan potensi ASN dipetakan melalui matriks sembilan kotak (nine-box matrix). Pemetaan tersebut menempatkan ASN ke dalam kategori berdasarkan kombinasi tingkat kinerja dan potensi.

Fathur Rozi menjelaskan, terdapat sumbu kinerja dan sumbu potensi yang kemudian menghasilkan sembilan posisi pemetaan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih terstruktur mengenai profil talenta ASN, termasuk pegawai yang memiliki kinerja tinggi maupun potensi pengembangan karier.

Data hasil pemetaan itu selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan kompetensi, mutasi, dan promosi ASN.

Fathur Rozi menyebut penerapan manajemen talenta juga dapat mempermudah proses pengisian jabatan tertentu.

“Memudahkan untuk melakukan mutasi dan promosi untuk eselon II tanpa open bidding,” katanya.

1785517338444

Ia menilai pemanfaatan sistem berbasis data tersebut dapat membuat pengelolaan ASN lebih efektif dan efisien, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan SIMATA di Bondowoso kini telah memasuki tahap peluncuran atau kick-off dan terhubung dengan sistem yang dikelola BKN.

ASN Diminta Aktif Perbarui Data

Kepala BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto, menegaskan keberhasilan manajemen talenta sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data ASN.

Ia menjelaskan, SIMATA akan memetakan kinerja dan potensi ASN ke dalam sembilan kotak. Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan SDM, termasuk menjadi bahan pertimbangan dalam mutasi maupun promosi.

“SIMATA itu program untuk ASN. Bagaimana kinerja sama potensi masuk ke sembilan box,” ujar Puspo.

Karena itu, Puspo meminta ASN tidak pasif terhadap data kepegawaiannya. Setiap ASN diharapkan memperbarui data masing-masing melalui MyASN sehingga data yang digunakan dalam pemetaan benar-benar lengkap dan sesuai kondisi terbaru.

“Harapannya teman-teman ASN bisa meng-update data dirinya masing-masing di MyASN, sehingga tim memiliki data yang lengkap untuk dipertimbangkan untuk menempatkan pada posisi yang tepat, baik melalui mutasi maupun promosi dan sebagainya,” jelasnya.

Selain data individu ASN, Puspo menyebut terdapat sejumlah indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja perangkat daerah. Di antaranya realisasi keuangan, kedisiplinan, DMS, serta persentase realisasi pengadaan melalui e-katalog.

Karier ASN Tak Lagi Sekadar Administrasi

Penerapan SIMATA menandai upaya Pemkab Bondowoso untuk membangun pengelolaan talenta ASN yang lebih sistematis. Kinerja dan potensi ditempatkan sebagai bagian dari data yang dapat digunakan dalam proses pengembangan karier.

Namun, sistem tersebut tidak berhenti pada aplikasi dan pemetaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang dimasukkan benar-benar akurat serta hasil pemetaan digunakan secara konsisten sebagai bahan pertimbangan manajemen ASN.

Dengan demikian, SIMATA diharapkan bukan hanya menjadi sistem pencatat data pegawai, tetapi menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah menemukan, mengembangkan, dan menempatkan ASN sesuai kompetensi serta potensi yang dimilikinya.

Bagi ASN Bondowoso, penerapan sistem ini juga membawa pesan yang jelas: data kinerja dan potensi akan semakin memiliki peran dalam perjalanan karier mereka.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521
1...345...942Halaman 4 dari 942
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih