Beranda blog Halaman 3

Gebrakan Baru! Pemkab Bondowoso Luncurkan e-SPPT, Bayar PBB Kini Bisa Online dan Transparan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak.

Salah satunya dengan menggelar sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Curahdami, Senin (13/4/2026).

Haeriyah Yuliati Asisten III Administrasi Umum Setda Bondowoso menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi dalam rangka mendorong peningkatan PAD, yang merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Perempuan yang pernah menjabat lurah 8 tahun ini dengan mudah menyampaikan sosialisasi tersebut,lebih -lebih pemerintah memperkenalkan program baru berupa pembayaran pajak secara online melalui sistem elektronisasi SPPT (e-SPPT).

Melalui sistem ini, wajib pajak cukup mengakses portal pajak Bondowoso untuk mengetahui besaran tagihan PBB-P2, termasuk tunggakan yang belum terbayar.

“Tahun 2026 ini merupakan pertama kalinya sistem e-SPPT diterapkan. Wajib pajak kini bisa lebih mudah, cukup membuka link atau portal pajak untuk mengetahui dan membayar kewajibannya,” ujar Haeriyah,Senin 13/04/2026

Pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara mandiri melalui berbagai kanal digital, seperti QRIS, GoPay, Tokopedia, hingga gerai seperti Alfamart dan Indomaret.

FB_IMG_1773966750014

Dengan sistem ini, pembayaran akan langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi kebocoran pajak.

Selama ini, ditemukan kasus di mana wajib pajak telah membayar, namun dana tidak tersetor ke kas daerah atau tercatat tidak sesuai akibat sistem penyetoran manual.

“Dengan sistem ini, setelah wajib pajak melakukan pembayaran, dana akan langsung masuk ke rekening daerah. Sehingga tidak ada lagi potensi kerugian bagi wajib pajak,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, realisasi PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso mencapai sekitar 70 persen atau lebih dari Rp17 miliar.

Sementara itu, target PAD tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp330 miliar. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan monitoring lebih awal agar kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diatasi.

Pemerintah mengimbau agar pemilik atau penghuni segera mengurus pemecahan SPPT apabila belum dilakukan, guna mempermudah proses administrasi dan pembayaran pajak.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso.

images (15)

Perkuat Karakter Generasi Muda, Wabup Bondowoso Buka KMD Angkatan I di Pakem

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Wakil Bupati Bondowoso yang juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, secara resmi membuka kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Angkatan I golongan penggalang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kwarcab Gerakan Pramuka Bondowoso tersebut berlangsung di Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Pakem, dengan lokasi pelaksanaan di SDN Petung 1, Kecamatan Pakem.

Wabup As’ad Yahya Syafi’i menekankan pentingnya peran pembina pramuka dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan.

Dikatakan bahwa, pembina pramuka memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada peserta didik.

Ia juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan KMD sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pembina pramuka di tingkat penggalang.

“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mencetak pembina pramuka yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada 10–12 April 2026 dan dilanjutkan pada 17–19 April 2026.

Selama pelatihan, para peserta akan dibekali berbagai materi kepramukaan, metode pembinaan, serta praktik lapangan guna meningkatkan kompetensi sebagai pembina.

Skema pelatihan dirancang dengan komposisi 80 persen praktik dan 20 persen teori, yang dinilai efektif untuk menghasilkan pembina yang siap terjun di lapangan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam membina anggota pramuka di wilayah masing-masing.

Dengan demikian, Gerakan Pramuka di Kabupaten Bondowoso diharapkan semakin berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan karakter generasi muda.

images (15)

Seru! Siswa SD Plus Al-Ishlah Bondowoso Jajal Jadi Pedagang di Business Day Festival

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Suasana berbeda tampak di SD Plus Al-Ishlah Bondowoso pada Jumat pagi (10/4/2026).

Betapa tidak ,area gazebo sekolah yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi pasar kecil yang ramai dan penuh warna dalam gelaran Business Day Festival.
Mengusung tema “Aneka Jajanan Makanan & Minuman Nusantara”.

Kegiatan ini menghadirkan pengalaman unik bagi siswa untuk belajar langsung dunia kewirausahaan. Enam kelas putra dari kelas 1 hingga kelas 6 turut ambil bagian, menjajakan berbagai produk hasil kreasi mereka sendiri.

Beragam jajanan tradisional, makanan ringan, hingga minuman segar tersaji di setiap lapak. Gelak tawa, suara tawar-menawar, hingga ajakan membeli terdengar bersahut-sahutan, menciptakan suasana layaknya pasar rakyat.

“Silakan dibeli ya, Bu… ini buatan kelas kami,” ujar seorang siswa kelas 3 dengan penuh semangat dan senyum bangga.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB ini terbuka untuk umum. Tak hanya siswa dan guru, para wali murid pun turut memadati area gazebo di sisi barat gedung utama sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Agusyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang jual beli, melainkan bagian dari pembelajaran karakter yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka.

FB_IMG_1773966750014

“Di sini anak-anak belajar banyak hal, mulai dari berjualan, melayani pembeli, hingga bekerja sama dalam tim. Ini pengalaman nyata yang sangat berharga,” ungkapnya.

Tak hanya itu, siswa juga dilatih mengelola produk, menentukan harga sederhana, serta membangun komunikasi yang baik dengan pembeli.
Salah satu siswa mengaku awalnya merasa gugup saat harus menawarkan dagangannya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa percaya diri mulai tumbuh.

“Awalnya malu, tapi lama-lama jadi berani. Ternyata seru jualan sendiri,” katanya antusias.

Apresiasi juga datang dari para wali murid. Mereka menilai kegiatan ini mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepercayaan diri sejak dini.

“Anak jadi belajar menghargai proses, kerja sama, dan berani tampil. Ini sangat bagus untuk masa depan mereka,” ujar salah satu wali murid.

Pihak sekolah pun berharap Business Day Festival dapat menjadi agenda rutin, sebagai wadah untuk menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan siswa sejak usia dini.

 

images (15)

Melalui Sidang Pantukhir ,72 Peserta Terpilih Jadi Formasi Utama Paskibraka Bondowoso 2026

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Tim seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bondowoso menetapkan 72 peserta terbaik sebagai formasi utama Paskibraka Kabupaten Bondowoso Tahun 2026.

Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang penentuan akhir (pantukhir) pada 9 April 2026.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso, Ahmad, menjelaskan bahwa rangkaian seleksi telah dilaksanakan secara bertahap sejak awal April. Pada 7 April 2026, peserta mengikuti tes kesehatan yang menyaring jumlah peserta menjadi 121 orang.

“Selanjutnya, pada 8 April 2026 digelar tes parade yang meloloskan 114 peserta, disertai dengan tes Peraturan Baris-Berbaris (PBB) dan tes kepribadian,” ujarnya.

Menurut Ahmad, puncak seleksi berlangsung pada 9 April 2026 melalui sidang pantukhir yang menetapkan 72 peserta terbaik sebagai formasi utama.

“Seleksi ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan adil. Dari 72 peserta yang lolos, sebagian akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Jawa Timur. Kami berharap ada perwakilan Bondowoso yang mampu menembus hingga tingkat nasional,” katanya.

FB_IMG_1773966750014

Ia menambahkan, peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi tetap akan bertugas sebagai anggota Paskibraka di tingkat kabupaten.

Selain itu, panitia juga menyiapkan empat pasang peserta cadangan sebagai langkah antisipasi selama pelaksanaan tugas.

Panitia mengonfirmasi bahwa seluruh peserta terpilih akan mulai mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Latihan (Diklat) pada minggu keempat Juli 2026.

Program latihan intensif akan disusun guna memastikan kesiapan fisik, mental, dan keterampilan teknis para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang.

images (15)

Satreskrim Polresta Banyuwangi Sidak SPPBE: Stok Aman dan Sesuai Spesifikasi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BANYUWANGI – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyuwangi melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan ketat terhadap jalur distribusi gas Elpiji subsidi ukuran 3 kilogram di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (09/04/2026). Langkah preventif ini dilakukan guna menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat luas sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan energi bersubsidi di wilayah hukum Polresta Banyuwangi.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di salah satu Stasiun Pengisian Pusat Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Rogojampi tersebut, petugas melakukan pengecekan mendalam mulai dari akurasi mesin pengisian, jalur pipa distribusi, kualitas segel, hingga pengambilan sampel berat tabung gas. Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, S.I.K., menyatakan bahwa hasil pantauan di lapangan menunjukkan ketersediaan gas dalam kondisi sangat aman dan seluruh proses pengisian telah memenuhi standar spesifikasi yang ditetapkan. Petugas tidak menemukan adanya indikasi pengurangan takaran, manipulasi volume, maupun praktik pengoplosan gas yang merugikan konsumen.

Berdasarkan data kuota tahun 2026, Kabupaten Banyuwangi memiliki alokasi sebanyak 18.318.667 tabung atau setara dengan 54.956 Metric Ton. Hingga 31 Maret 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 4.903.360 tabung (108,8% terhadap kuota YTD), dengan rata-rata penyaluran harian mencapai 63.500 tabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh pangkalan aktif. Meski stok melimpah, kepolisian mengingatkan dengan tegas bahwa gas subsidi 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga prasejahtera dan usaha mikro, sehingga sektor usaha menengah ke atas seperti hotel, restoran besar, dan usaha binatu (laundry) dilarang keras menggunakan “gas melon” tersebut.

FB_IMG_1773966750014

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus melakukan pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat agen hingga pengecer melalui patroli dialogis dan deteksi dini. Beliau memberikan peringatan keras kepada oknum yang mencoba bermain-main dengan distribusi energi bersubsidi ini.

“LPG 3 kilogram adalah hak masyarakat prasejahtera yang disubsidi oleh negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran. Kami tidak akan mentolerir adanya praktik ilegal, baik itu penimbunan, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mencekik rakyat, maupun tindakan pengoplosan tabung subsidi ke non-subsidi. Satreskrim telah diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap siapa saja yang berani merugikan masyarakat demi keuntungan pribadi. Kami hadir untuk memastikan keadilan energi dirasakan langsung oleh warga Banyuwangi,” tegas Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan.

Menutup rangkaian sidak tersebut, Polresta Banyuwangi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pihak kepolisian bersama instansi terkait akan terus bersinergi guna memastikan distribusi gas Elpiji tetap lancar dan harganya stabil sesuai ketentuan pemerintah, serta meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya indikasi kecurangan di lapangan.(*)

images (15)

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Rusak Rumah Warga di Bondowoso, BPBD Bergerak Cepat

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Hujan deras yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso pada Kamis (9/4/2026) sore.

Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan di beberapa desa, terutama di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darusallah, serta Desa Sumberanom, Kecamatan Tamanan.

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso langsung bergerak cepat melakukan asesmen di lokasi terdampak.

Hasil sementara menunjukkan satu rumah di Desa Sumberanom mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon randu.
Sementara itu, di Desa Jambeanom, dilaporkan tiga rumah mengalami kerusakan ringan.

Namun berdasarkan asesmen lanjutan, jumlah tersebut bertambah menjadi delapan rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang.

Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem juga berdampak pada wilayah lain di Kecamatan Jambesari.

FB_IMG_1773966750014

“Selain di Desa Jambeanom, di Desa Pengarang dan Jambesari juga terdapat rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan sedang,” ujarnya.

Tidak hanya rumah warga, satu fasilitas umum berupa kanopi di SDN Jambesari 3 juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan akibat terjangan angin kencang.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

BPBD memastikan bahwa keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Tim kami saat ini masih melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi dan pendataan dampak di lapangan. Penanganan lebih lanjut akan disesuaikan dengan hasil asesmen malam ini,” kata Kristianto.

Sejumlah video yang beredar di masyarakat memperlihatkan detik-detik angin kencang menerjang permukiman warga. Dalam rekaman tersebut, terlihat warga berupaya menyelamatkan hewan ternak mereka.

Ada pula laporan kendaraan roda dua yang tertimpa atap bangunan akibat terlepas diterjang angin.
Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat di lingkungan masing-masing.

images (15)

Bupati Bondowoso Terbitkan SE Transformasi Budaya Kerja ASN, Terapkan Skema WFH-WFO

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/120/430/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 6 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ, yang mendorong percepatan transformasi budaya kerja ASN agar lebih efektif dan efisien.

Dalam edaran tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi kerja dari kantor (work from office/WFO) dan kerja dari rumah (work from home/WFH).

ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso diwajibkan menjalankan WFH selama satu hari kerja dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.

Kendati demikian, ASN yang tidak melaksanakan WFH tetap diwajibkan mengikuti program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pencapaian tujuan utama WFH, antara lain peningkatan efektivitas kerja, percepatan layanan digital, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong akselerasi digitalisasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-office, tanda tangan elektronik, serta sistem absensi digital. ASN diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi yang telah disediakan sesuai ketentuan.

Dalam upaya efisiensi, ASN juga diimbau untuk menghemat penggunaan energi, seperti listrik dan air, serta mengurangi mobilitas yang berdampak pada penurunan polusi.

FB_IMG_1773966750014

Bahkan, ASN yang berdomisili dalam radius kurang dari lima kilometer dari tempat kerja dianjurkan menggunakan sepeda atau berjalan kaki, khususnya setiap hari Rabu.

“Kebijakan ini juga mendorong budaya kerja berbasis kinerja (output), bukan sekadar kehadiran. ASN yang melaksanakan WFH wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada masing-masing perangkat daerah,” kata bupati ,sebagaimana tertuang dalam surat edaran tersebut.

Pengaturan pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing kepala perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Namun, unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan melaksanakan WFO guna menjaga kualitas layanan.

Sejumlah jabatan dan unit layanan juga dikecualikan dari kebijakan WFH, di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, lurah, kepala desa, serta unit layanan darurat, kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan pelayanan perizinan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga membatasi perjalanan dinas, yakni pengurangan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.

Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi maksimal 50 persen dan dianjurkan beralih ke transportasi ramah lingkungan.
Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah menghitung dampak efisiensi anggaran dari kebijakan ini, termasuk penghematan biaya operasional seperti listrik, BBM, dan telekomunikasi. Hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap dapat membangun budaya kerja ASN yang lebih adaptif, efisien, serta berorientasi pada hasil, sekaligus mendukung transformasi digital dan penghematan energi di lingkungan pemerintahan.

images (15)

Peduli Keselamatan Jalur Gumitir, Polresta Banyuwangi Bekali Relawan Rompi dan Senter Lantas

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BANYUWANGI – Personel Polsek Kalibaru, di bawah naungan Polresta Banyuwangi, menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan pengguna jalan di jalur rawan bencana. Pada Kamis (9/4/2026), jajaran kepolisian menyambangi para relawan di Jalur Gumitir untuk memberikan bantuan sarana prasarana berupa rompi dan senter lantas.

Kegiatan yang berlangsung di KM-238, Dusun Barurejo, Desa Kalibarumanis ini dipimpin langsung oleh Kanit Lantas Polsek Kalibaru, Aipda Aries Prasetiyanto, S.H., didampingi Bhabinkamtibmas Desa Kalibarumanis, Brigpol Zerier, S.H. Lokasi tersebut merupakan titik krusial yang saat ini tengah mengalami ambles atau tanah longsor, sehingga memerlukan pengaturan lalu lintas ekstra melalui sistem buka-tutup.

Bantuan ini diserahkan kepada para relawan yang selama ini setia membantu petugas kepolisian dalam mengatur arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain pemberian alat pendukung, petugas juga memberikan edukasi dan imbauan agar para relawan tetap mengutamakan keselamatan diri (safety first) saat bertugas di lapangan, mengingat kondisi jalan yang licin dan berisiko.

FB_IMG_1773966750014

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi relawan di Jalur Gumitir. Pemberian rompi dan senter ini adalah bentuk dukungan nyata agar para relawan tetap aman dan terlihat jelas (visible) saat membantu pengaturan lalu lintas di titik longsor. Sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan keselamatan serta kelancaran arus bagi seluruh pengguna jalan.” ujar Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H.

Kapolsek Kalibaru, Iptu Alam Nuswantoro, S.H., melalui laporannya menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah relawan adalah untuk memperkuat sinergitas dalam memberikan kelancaran bagi masyarakat yang melintas.(***)

images (15)

Rekaman Dugaan Pungli Rekrutmen MBG di Bondowoso Viral, Warga Diminta Segera Melapor

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen karyawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Bondowoso.

Hal ini menyusul beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan oknum perangkat desa di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami.

Dalam rekaman yang beredar di masyarakat, seorang pria yang mengaku berinisial ER diduga meminta uang sebesar Rp1.500.000 kepada calon karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Uang tersebut disebut sebagai syarat agar pelamar dapat diterima bekerja, dengan janji akan dikembalikan apabila tidak lolos.

“Saya cuma membantu, tapi kalau tidak ada uangnya mohon maaf saya tidak bisa,” ujar suara dalam rekaman tersebut terexpos ,Rabu 8/04 /2026.

Rekaman ini memicu keresahan di tengah masyarakat, mengingat program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan menekan angka stunting, serta diharapkan berjalan secara transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.

FB_IMG_1773966750014

Menanggapi hal itu, sejumlah penanggung jawab SPPG di Bondowoso menegaskan bahwa proses rekrutmen karyawan harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mereka memastikan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam proses tersebut.

“Rekrutmen karyawan SPPG harus sesuai kriteria dan SOP yang berlaku. Diutamakan masyarakat sekitar lokasi dapur. Jika terdapat pungutan, hal itu jelas melanggar aturan dan berada di luar ketentuan,” ujar salah satu penanggung jawab SPPG.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, karena praktik pungli merupakan tindak pidana.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait tindak lanjut atas dugaan kasus tersebut. Publik pun berharap aparat terkait segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena menyangkut program nasional yang menyasar kepentingan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program diharapkan dapat terus dijaga agar tujuan program benar-benar tercapai.(Adhex)

images (15)

Sinergi Lintas Sektoral, Polsek Genteng Gelar Operasi Gabungan Guna Tingkatkan Kepatuhan Pajak dan Kamseltibcar Lantas

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

 

BANYUWANGI – Guna mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) yang beriringan dengan optimalisasi pendapatan daerah, Unit Lantas Polsek Genteng jajaran Polresta Banyuwangi menggelar Operasi Gabungan berskala besar, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini dipusatkan di Jalan Hasyim Asari, tepatnya di depan Kantor Desa Genteng Wetan. Operasi ini melibatkan sinergi kuat antara Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, serta Jasa Raharja. Sebanyak 10 personel Bappenda turut diterjunkan mendampingi Kanit Lantas Polsek Genteng beserta anggotanya dalam melakukan pemeriksaan kendaraan.

Selain melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara, petugas juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya ketaatan wajib pajak serta layanan balik nama kendaraan luar Jatim ke wilayah Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan data administrasi kendaraan yang beroperasi di wilayah hukum Polresta Banyuwangi tetap akurat dan tertib.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan S.I.K., S.H., M.H., memberikan apresiasi atas langkah proaktif jajarannya dalam mengintegrasikan penegakan hukum lalu lintas dengan pelayanan publik daerah.

FB_IMG_1773966750014

“Operasi gabungan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan prima sekaligus edukasi kepada masyarakat. Fokus kita bukan sekadar penertiban, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas serta meningkatkan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kami ingin masyarakat memahami bahwa ketaatan administrasi berbanding lurus dengan kepastian perlindungan hukum dan keselamatan di jalan raya,” tegas Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan.

Lebih lanjut, Kapolresta menekankan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan melalui peningkatan kepatuhan standar keselamatan berkendara.

“Kamseltibcar lantas yang kondusif hanya bisa dicapai jika ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Sinergi dengan Bappenda dan Jasa Raharja ini memastikan bahwa setiap pengendara tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga tertib secara administrasi negara,” tambahnya.

Kegiatan yang berakhir berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat yang cukup signifikan dalam berkonsultasi mengenai pajak kendaraan maupun proses balik nama, mencerminkan terciptanya komunikasi yang harmonis antara petugas dan warga. (*)

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih