Beranda blog Halaman 3

Bondowoso Bikin Gebrakan di FESyar Jawa 2026, Juara 1 Inkubasi Keuangan Syariah 2 Penghargaan Diborong

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Kabupaten Bondowoso kembali mencatatkan prestasi di tingkat regional Jawa. Dalam ajang Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) Jawa 2026 di Surabaya, Bondowoso berhasil meraih dua penghargaan sekaligus.

Penghargaan tersebut masing-masing Juara 1 kategori Inkubasi Keuangan Syariah dan Juara 3 kategori Inovasi Sektor Ekonomi Syariah.

Penghargaan itu diserahkan dalam acara penutupan FESyar Jawa 2026 yang berlangsung di Surabaya, Minggu malam, 27 September 2026.

Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi Bondowoso untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

“Alhamdulillah, Bondowoso mendapat penghargaan dari Gubernur. Juara 1 kategori Inkubasi Keuangan Syariah dan Juara 3 kategori Inovasi Sektor Ekonomi Syariah,” ujar KH. Abdul Hamid Wahid.

Prestasi tersebut menempatkan Bondowoso di antara daerah yang mampu menunjukkan inovasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Jawa.

FESyar Jawa 2026 sendiri berlangsung selama tiga hari, 25–27 September 2026, dengan pusat kegiatan di Grand City Convention and Exhibition Surabaya.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, Bank Indonesia, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pesantren, serta berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan industri halal.

Sejumlah agenda digelar dalam festival tersebut, antara lain One-Stop Services dan Pasar Rakyat Halal, layanan sertifikasi halal, konsultasi pembiayaan perbankan syariah, pameran produk UMKM, berbagai kompetisi ekonomi syariah, hingga talkshow mengenai transformasi digital dan pembiayaan inklusif.

Transaksi FESyar Tembus Rp35,5 Miliar
Di tengah rangkaian kegiatan tersebut, FESyar Jawa 2026 juga mencatatkan nilai transaksi perdagangan yang mencapai Rp35,5 miliar.

1785517338444

Capaian itu melampaui target awal sebesar Rp35 miliar. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, menyebut nilai transaksi masih berpotensi bertambah hingga kegiatan berakhir.

“Untuk perdagangan kita targetkan Rp35 miliar, sampai saat ini sudah lebih, Rp35,5 miliar,” kata Rifki dalam rangkaian FESyar Jawa 2026 di Grand City Convex Surabaya, Minggu, 27 September 2026.

Selain perdagangan, realisasi pembiayaan tercatat mencapai Rp56 miliar, melampaui target Rp48 miliar. Sementara transaksi penjualan produk UMKM mencapai Rp2,1 miliar dari target Rp7,3 miliar.

Namun, menurut Rifki, besarnya transaksi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan FESyar.

“Transaksi betul, tetapi rantai nilai halal itu jauh lebih penting,” ujarnya.

Rifki menjelaskan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, pengembangan pembiayaan syariah yang kompetitif, serta peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Rantai nilai halal, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan perbankan dan UMKM, tetapi juga melibatkan pesantren, lembaga zakat, serta berbagai sektor usaha dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut rantai nilai halal berkontribusi sekitar 27 persen terhadap perekonomian nasional, dengan pertumbuhan 6,2 persen. Karena itu, penguatan sertifikasi halal dinilai penting untuk memperkuat integrasi dan pengukuran rantai nilai tersebut.

FESyar Jawa 2026 yang digelar Bank Indonesia ini menghadirkan lebih dari 300 UMKM untuk memasarkan berbagai produk unggulan selama pelaksanaan festival.

Bagi Bondowoso, dua penghargaan yang diraih menjadi catatan penting dalam perjalanan pengembangan ekonomi syariah daerah. Tantangannya kini bukan berhenti pada penghargaan, melainkan bagaimana inovasi tersebut dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha serta masyarakat.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Sekda Bondowoso Pacu OPD Tuntaskan Dokumen MCP KPK

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah untuk memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak lanjut evaluasi kinerja, serta Survei Penilaian Integritas (SPI) dapat segera diselesaikan.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Sabha Bina Praja, Jumat (25/9/2026). Dalam rapat itu, perangkat daerah yang masih memiliki tanggungan dokumen diminta segera menuntaskan kewajibannya.

Fathur Rozi memberikan tenggat waktu yang cukup ketat. Seluruh dokumen ditargetkan rampung paling lambat Minggu (27/9/2026), mengingat pada Rabu berikutnya jajaran Inspektorat harus melakukan pengunggahan dokumen yang telah diselesaikan.

“Insyaallah besok Minggu mereka harus selesai, karena Rabu teman-teman Inspektorat harus mengunggah,” kata Fathur Rozi.

Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut masih ditemukan sejumlah perangkat daerah yang belum menyelesaikan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya. Bahkan, terdapat item yang progresnya masih berada pada angka nol persen.

“Yang sudah tidak punya tanggungan boleh keluar. Yang masih punya tanggungan ada di dalam,” ujarnya.

Menurut Fathur Rozi, keterlambatan penyelesaian dokumen tidak seluruhnya disebabkan oleh persoalan yang sama. Salah satu kendala yang ditemukan berkaitan dengan penyusunan roadmap pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya mengenai rencana kebutuhan barang milik daerah.

Dokumen tersebut membutuhkan input dari masing-masing perangkat daerah sehingga proses penyusunannya tidak dapat dilakukan secara sepihak.

“Contohnya seperti roadmap yang ada di BMD. Itu terkait rencana kebutuhan barang milik daerah. Teman-teman perangkat daerah juga harus memberikan input,” jelasnya.

MCP KPK dan Penguatan Integritas

Fathur Rozi menjelaskan, MCP merupakan instrumen yang digunakan untuk memantau upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyebut terdapat sejumlah area yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut.

Jika pada 2025 terdapat delapan area, pada 2026 terdapat tujuh area karena sejumlah indikator telah digabungkan.

Area yang menjadi perhatian antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

1785517338444

Pengadaan barang dan jasa, kata dia, juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan korupsi.

Namun, Fathur Rozi menegaskan bahwa pemenuhan dokumen MCP tidak boleh dimaknai sebatas mengejar kelengkapan administrasi. Menurutnya, tujuan yang lebih penting adalah membangun integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan.

“MCP itu sebenarnya tools, alat untuk memonitor dan memantau. Sistem itu digunakan KPK agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” katanya.

Ia menambahkan, kelengkapan dokumen seharusnya menjadi cerminan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi penilaian.

“Kita yang lebih utama sebenarnya membangun integritas diri. Itu yang kita utamakan. Misalnya sudah terpenuhi semua, tetapi integritas tidak ada, ya percuma,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap seluruh dokumen yang dipenuhi oleh perangkat daerah benar-benar menggambarkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Menjadi Evaluasi bagi Perangkat Daerah

Terkait proses penilaian tersebut, Fathur Rozi membenarkan bahwa capaian masing-masing perangkat daerah secara otomatis menjadi bagian dari evaluasi.

“Ya, otomatis,” ujarnya.

Dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, perangkat daerah yang masih memiliki pekerjaan rumah diminta bergerak cepat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap seluruh dokumen dapat diselesaikan tepat waktu sehingga proses pengunggahan oleh Inspektorat berjalan sesuai jadwal.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

SDN Banyuwulu 4 Rusak Parah, Disdik Gerak Cepat Siapkan Rp456 Juta

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Kerusakan bangunan SDN Banyuwulu 4, Kecamatan Wringin, mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Betapa tidak Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto gerak cepat turun kelokasi .Dinas Pendidikan (Disdik) Bondowoso menyiapkan anggaran Rp456 juta melalui Perubahan APBD 2026 untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Taufan memastikan kebutuhan anggaran perbaikan telah dimasukkan dalam Perubahan APBD 2026.

“Ya, memang dari sisi kita sudah dianggarkan di Perubahan APBD 2026. Nilainya Rp456 juta,” jelas Taufan di lokasi, Kamis (24/9/2026).

Ruang Perpustakaan Rusak, Kegiatan Belajar Tetap Berjalan

Taufan menjelaskan, bagian bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat untuk sementara tidak digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Ruangan tersebut merupakan perpustakaan sekolah.

“Kebetulan yang tidak dipakai ruang pembelajaran itu ruang perpustakaan. Jadi pembelajaran tetap seperti biasa,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, aktivitas belajar siswa tidak perlu dipindahkan ke sekolah maupun lokasi lain. Kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di ruang yang masih dinyatakan dapat digunakan.

1785517338444

Informasi yang dihimpun, kerusakan bangunan tersebut terjadi pada Rabu (23/9/2026) malam.

Tunggu Penetapan APBD, Perbaikan Ditargetkan Segera Jalan

Disdik Bondowoso menargetkan proses perbaikan dapat segera dimulai setelah Perubahan APBD 2026 mendapatkan penetapan dari Gubernur Jawa Timur.

Setelah penetapan tersebut, Disdik akan melanjutkan tahapan pengadaan, termasuk penunjukan konsultan perencana dan penyedia pekerjaan.

“Begitu penetapan APBD dari Gubernur, langsung penunjukan konsultan perencana. Paling habis itu sudah penunjukan penyedia. Ini penunjukan langsung, jadi tetap berjalan cepat,” kata Taufan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan kerusakan bangunan sekolah tidak berlarut-larut. Dengan anggaran yang telah disiapkan, pemerintah daerah akan segera masuk pada tahapan teknis setelah seluruh proses administrasi dan penganggaran terpenuhi.

Rp456 juta kini disiapkan untuk memastikan bangunan SDN Banyuwulu 4 kembali layak digunakan, sementara proses belajar siswa tetap berjalan di ruang yang masih aman dan dapat difungsikan.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Jawab Tantangan BPKP , Inspektorat Siapkan Bimtek Manajemen Risiko

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso memasuki tahap pembenahan.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso memastikan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur akan ditindaklanjuti melalui penguatan kapasitas tim manajemen risiko di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Inspektur Bondowoso, Agung Trihandono, mengatakan tindak lanjut tersebut direncanakan melalui bimbingan teknis (bimtek) pada Oktober-November 2026.

“Di bulan Oktober-November akan kita tindak lanjuti dengan melakukan bimtek untuk tim MR di setiap OPD,” ujar Agung,Kamis ,24/9/2026 di Kantor Pemkab Setempat.

Menurutnya, tim manajemen risiko di OPD memiliki peran penting karena penerapan SPIP tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan risiko. Pemahaman mengenai manajemen risiko juga menjadi salah satu bekal penting bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Risiko Harus Dihitung Sejak Program Dirancang

Agung menegaskan, manajemen risiko idealnya tidak baru dilakukan ketika sebuah program sudah berjalan atau ketika persoalan muncul. Risiko seharusnya sudah dihitung sejak tahap perencanaan.

Setiap OPD yang merancang program, kata dia, semestinya sudah mampu memetakan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian target.
“OPD itu punya program.

Seharusnya ketika dia merentang program itu, dia sudah menghitung manajemen risikonya. Kalau program itu berjalan, apa yang mengganggu atau menghambat perjalanan program itu,” jelasnya.

Termasuk ketika sebuah program berpotensi gagal, faktor penyebabnya harus dapat dipetakan sejak awal sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan.

Konsep tersebut sejalan dengan arah kebijakan BPKP yang mendorong manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah. BPKP juga menekankan bahwa SPIP tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi harus menjadi bagian dari proses bisnis pemerintahan.

Belum Semua OPD Terapkan Manajemen Risiko

Agung mengakui penerapan manajemen risiko di Bondowoso sudah berjalan. Namun, implementasinya belum dilakukan secara merata di seluruh OPD.

“Sudah dilakukan di Bondowoso, tetapi tidak semua OPD. Masih beberapa OPD yang besar-besar yang kita nilai memiliki risiko dan dampak kemasyarakatan lebih luas,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan untuk menyebut ada OPD yang lemah. Sebaliknya, penerapan manajemen risiko merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap OPD yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Tidak ada istilah OPD yang lemah. Kita tidak mengatakan lebih lemah. Ini kewajiban kita,” tegasnya.

Menurut Agung, idealnya setiap program yang menggunakan anggaran Pemkab Bondowoso harus disertai perhitungan risiko, termasuk langkah mitigasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

1785517338444

Selama Ini Masih Mengandalkan Excel
Salah satu pekerjaan rumah yang juga disoroti adalah mekanisme pengelolaan manajemen risiko.

Agung menyebut Bondowoso selama ini masih menggunakan sistem manual berbasis Microsoft Excel, belum menggunakan aplikasi khusus seperti yang diterapkan di sejumlah daerah.
Ia mengatakan pihaknya kini berupaya mengintegrasikan proses tersebut agar pengelolaan risiko tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam penerapannya, Inspektorat selama ini juga melakukan pendampingan terhadap OPD melalui auditor yang memiliki wilayah kerja masing-masing.
Namun, pola tersebut dinilai perlu diperkuat. Pengelolaan risiko idealnya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD, bukan hanya bergantung pada Inspektorat.

Inspektorat Tak Ingin Risiko Hanya Jadi Narasi

Agung menyoroti pentingnya memastikan dokumen manajemen risiko benar-benar memiliki makna dalam proses pengambilan keputusan.

Sebab, menurut dia, risiko tidak cukup hanya dituangkan dalam narasi atau dokumen administratif. Risiko harus benar-benar dihitung, dikendalikan, kemudian dilakukan pemantauan.

“Jangan sampai sekadar membuat narasi, dokumen-dokumen, tetapi sebenarnya tidak bermakna,” ujarnya.

Karena itu, pembenahan akan diarahkan agar manajemen risiko benar-benar masuk ke dalam tahapan perencanaan setiap OPD.

BPKP sendiri dalam sejumlah pembinaan terbaru menekankan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan bukan sekadar pemenuhan dokumen.

Level 3 Jadi Target Pembenahan

Agung juga menyinggung tingkat kematangan manajemen risiko. Ia menyebut penerapan manajemen risiko di Jawa Timur secara umum masih menghadapi tantangan untuk mencapai level 3, dengan Kota Surabaya disebut sebagai salah satu daerah yang telah mencapai level tersebut.

BPKP menyebut hasil evaluasi 2025 menunjukkan Kota Surabaya dan Kota Denpasar menjadi dua pemerintah daerah yang mencapai SPIP-T Level 3 di Jawa Timur, sekaligus menjadi lokasi pembelajaran penerapan SPIP

Dalam kerangka BPKP, Level 3 menggambarkan kondisi ketika pengendalian telah dibangun dan diterapkan pada seluruh program dan kegiatan, serta kebijakan pengelolaan risiko telah diterapkan di seluruh unit kerja.

Bagi Bondowoso, pembenahan tersebut menjadi pekerjaan berkelanjutan. Penilaian manajemen risiko bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana risiko yang berpotensi menghambat program dapat diketahui dan diantisipasi sejak awal.

“Indikator itu dari tahun ke tahun selalu diperkuat. Semakin lama semakin banyak catatan-catatan risiko yang harus bisa diantisipasi dari awal,” kata Agung.

Dengan rencana bimtek pada Oktober-November mendatang, Inspektorat Bondowoso berupaya mendorong perubahan pola kerja: dari sekadar menyusun dokumen risiko menjadi benar-benar mengelola risiko dalam setiap program.

Sebab, keberhasilan SPIP pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen, melainkan oleh seberapa jauh pengendalian dan manajemen risiko benar-benar bekerja dalam proses pemerintahan.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

BPKP Tantang SPIP Bondowoso Tak Cukup di Atas Kertas, Risiko Harus Dimitigasi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko menjadi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manalu, menekankan bahwa manajemen risiko tidak seharusnya hanya menjadi dokumen administratif.

Risiko harus diidentifikasi sejak awal, disiapkan langkah mitigasinya, kemudian dikendalikan dan dipantau agar tidak menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang menempatkan penilaian risiko sebagai bagian penting dalam pengendalian intern pemerintah.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa pimpinan instansi menetapkan strategi operasional dan strategi manajemen terintegrasi serta rencana penilaian risiko untuk mencapai tujuan instansi.

Risiko Harus Diidentifikasi Sebelum Menjadi Masalah.Hasoloan mengatakan, pengelolaan risiko harus dimulai dari tujuan yang hendak dicapai setiap perangkat daerah. Setelah tujuan ditetapkan, risiko yang berpotensi menghambat pencapaiannya harus diidentifikasi dan disiapkan langkah pengendaliannya.

“Yang sangat urgen itu adalah mengintegrasikan di dalam proses pencapaian tujuan Pemda. Identifikasi risiko dulu, kemudian dimitigasi, rencana mitigasinya atau rencana tindak pengendalinya diimplementasikan,” ujar Hasoloan.

Menurut dia, proses tersebut harus berlangsung sejak perumusan tujuan, penyusunan pengendalian, mitigasi risiko, hingga evaluasi pencapaian tujuan.
Dengan demikian, manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari proses bisnis organisasi pemerintahan.

Bondowoso Masih Perlu Perbaikan
Hasoloan juga menyampaikan bahwa penerapan manajemen risiko masih membutuhkan penguatan, bukan hanya di Bondowoso, tetapi juga di berbagai pemerintah daerah serta kementerian/lembaga.

“Memang masih perlu banyak perbaikan. Dan itu bukan hanya di Kabupaten Bondowoso, di kabupaten lain juga, kota yang lain, bahkan di kementerian/lembaga,” katanya.

Ia menyebut implementasi manajemen risiko perlu terus ditingkatkan agar benar-benar terintegrasi dengan proses bisnis organisasi.

Khusus Bondowoso, Hasoloan menyampaikan bahwa tingkat kematangan manajemen risiko (MRI) masih belum mencapai level 3.

“Sama seperti kabupaten lain,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah bukan sekadar menyusun dokumen manajemen risiko, tetapi memastikan seluruh proses pengelolaan risiko benar-benar berjalan dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

1785517338444

SPIP Ditujukan untuk Efektivitas hingga Pengamanan Aset.Hasoloan menjelaskan, penerapan SPIP pada dasarnya diarahkan untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan pemerintahan.

Di dalamnya mencakup efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kerangka tujuan tersebut juga tercermin dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

“Lebih efisien, efektif, kemudian asetnya terjaga, kemudian laporan keuangan andal dan taat terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tujuan daripada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan PP 60 Tahun 2008,” jelasnya,Kamis ,24/09/2026.

Karena itu, ia berharap pengarahan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pimpinan perangkat daerah hingga jajaran di bawahnya dalam mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan tujuan masing-masing.

“Sehingga dengan dikelolanya risiko terkait tujuan masing-masing itu akan mendorong kepada pencapaian tujuan Pemda yang lebih baik lagi. Itu tujuan kita sebenarnya,” imbuhnya.

Risiko SIPP Perlu Dikendalikan
Dalam konteks sistem digital di lingkungan peradilan, pengelolaan risiko juga menjadi penting pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sejumlah risiko yang perlu mendapat perhatian antara lain keterlambatan input data perkara, ketidaksesuaian data SIPP dengan buku register, gangguan server atau jaringan, serta kesalahan manusia (human error) oleh petugas.

Mitigasi dapat dilakukan melalui rekonsiliasi data secara berkala antara SIPP dan register manual, peningkatan kapasitas bandwidth, pemeliharaan server secara berkala, penerapan SOP yang ketat terkait batas waktu input putusan, serta monitoring dan evaluasi terhadap kinerja operator SIPP.

WTP Bukan Jaminan Tidak Ada Penyimpangan.Dalam kesempatan tersebut, Hasoloan juga memberikan penjelasan mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, opini WTP berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

“Kalau WTP itu memang dilihat dari sejauh mana penyajian laporan keuangan itu memenuhi standar akuntansi keuangan pemerintah. Ada standar akuntansinya. Jadi, dilihat kewajarannya,” jelasnya.

Ia menegaskan, penilaian tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemeriksaan yang menyatakan bahwa setiap aspek dalam laporan keuangan pasti bebas dari seluruh bentuk penyimpangan.

“Opini WTP itu memang itu, kewajarannya. Apakah sesuai standar atau tidak pelaporannya,” katanya.

Dengan demikian, penguatan SPIP dan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif. Tantangannya kini bukan hanya menyusun sistem, tetapi memastikan identifikasi risiko, mitigasi, pengendalian, dan pemantauan benar-benar terintegrasi dalam proses kerja setiap perangkat daerah.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Dua Desa di Bondowoso Tembus Presentasi Nasional PPK Ormawa, Potensi Kopi hingga Inovasi Ekonomi Jadi Andalan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Dua desa di Kabupaten Bondowoso, yakni Desa Gunungsari dan Desa Tanah Wulan, Kecamatan Maesan, mendapat kesempatan mempresentasikan hasil pemberdayaan masyarakat dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) di tingkat nasional.

Program tersebut merupakan kegiatan yang mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan dilaksanakan melalui Universitas Jember (Unej). Selama kurang lebih tiga bulan, mahasiswa melakukan identifikasi terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat di dua desa tersebut.

Kepala Bapperida Bondowoso, Anizatul Hamidah, mengatakan, proses tersebut tidak sekadar melihat potensi desa, tetapi juga diarahkan pada upaya menemukan inovasi yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat.

“Adik-adik itu selama tiga bulan mengidentifikasi potensi desa. Kemudian mereka melihat ada potensi kopi, ada potensi penguatan ekonomi masyarakat, dan mereka punya inovasi-inovasi yang ada di Desa Tanah Wulan,” ujar Anizatul,Kamis 24/09/2026 di kantor Pemkab setempat.

Menurutnya, terpilihnya Gunungsari dan Tanah Wulan sebagai lokasi PPK Ormawa merupakan bagian dari pilihan Universitas Jember dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi desa dan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jadi itu pilihan dari Unej untuk menentukan fokus. Mungkin mereka melihat mana desa yang membutuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak perspektif yang dilihat, terkait dengan potensi desanya sekaligus apa yang bisa dikembangkan,” jelasnya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan berada di Desa Tanah Wulan. Program tersebut antara lain berupa pendampingan masyarakat dalam pengolahan produk pangan berupa nugget, termasuk aspek pengemasan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Anizatul menyebut inovasi tersebut berkaitan dengan konsep Sipetran, yakni sistem informasi terpadu untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan.

1785517338444

“Untuk yang Tanah Wulan tadi itu pengembangan dan pendampingan masyarakat dalam pembuatan nugget, dikemas dan dibuat sistem. Sipetran namanya, Sistem Informasi Terpadu untuk Desa Hutan. Jadi pemberdayaan masyarakat di sana,” katanya.

Kesempatan tampil di tingkat nasional menjadi momentum penting bagi kedua desa untuk menunjukkan bahwa potensi lokal dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Anizatul menambahkan, apabila mampu meraih hasil dalam tahapan nasional tersebut, kedua desa berpeluang masuk dalam nominasi penghargaan dari pemerintah pusat.

“Dan ternyata dua desa untuk lokus PPK Ormawa itu diberi kesempatan untuk presentasi di tingkat nasional. Ketika mereka nanti berhasil, mereka akan mendapatkan nominasi penghargaan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Program ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemberdayaan desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik. Potensi ekonomi lokal, inovasi mahasiswa, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong desa agar mampu mengembangkan kekuatan ekonominya secara berkelanjutan.

Bagi Bondowoso, capaian tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi desa ke tingkat yang lebih luas, sekaligus menguji sejauh mana inovasi yang lahir dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi lokal.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Wabup As’ad Ikuti FEKDI 2026, Bondowoso Perkuat Ekonomi Digital dan Ketahanan Pangan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengarahkan kebijakan ekonomi daerah pada dua tantangan yang berjalan beriringan: menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat transformasi ekonomi digital.

Arah tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, S.E., mengikuti pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Kamis (24/9/2026).

Wabup mengikuti agenda tersebut bersama sejumlah pejabat strategis Pemkab Bondowoso. Di antaranya Asisten II, Inspektur Inspektorat, Kepala BAPERIDA, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Diskoperindag, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kabag Perekonomian.

Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital tidak bisa dipandang sebatas persoalan teknologi. Digitalisasi harus terhubung dengan persoalan yang langsung dirasakan masyarakat: harga pangan, daya beli, akses pembiayaan, produktivitas usaha, hingga perluasan pasar bagi pelaku ekonomi lokal.

Wabup: Digitalisasi Harus Berdampak ke Masyarakat

Wabup As’ad menegaskan, perkembangan ekonomi digital harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Bondowoso.

“Kita tidak ingin digitalisasi hanya berhenti pada sistem dan aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat nyata, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan, pembiayaan, pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bondowoso.” katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi penting agar transformasi digital tidak berjalan sendiri-sendiri.

Persoalannya, penguatan ekonomi digital juga tidak boleh mengabaikan fondasi ekonomi daerah. Salah satunya adalah ketahanan pangan.

Ketahanan Pangan Jadi Benteng Hadapi Inflasi

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat mendorong berbagai intervensi untuk menjaga konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat sektor produksi. Langkah tersebut mencakup bantuan sosial, stabilisasi harga pangan, dukungan pembiayaan usaha, hingga insentif sektoral.

Salah satu kebijakan yang disampaikan adalah penyaluran bantuan beras periode Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat.

1785517338444

Stabilitas harga pangan juga didorong melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia.

Namun, tantangan pangan tidak berhenti pada persoalan distribusi.
Ancaman cuaca ekstrem dan fenomena El Nino menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi produksi pangan sekaligus menekan stabilitas harga.

Pemerintah daerah didorong melakukan langkah antisipatif melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan pengaturan pola tanam, pemerataan wilayah produksi pertanian, serta pemanfaatan sistem peringatan dini bencana dan cuaca.

Bagi Bondowoso, persoalan tersebut memiliki arti penting. Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi pertanian, gangguan terhadap produksi pangan berpotensi berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat sekaligus stabilitas harga.

Karena itu, penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan.
Jangan Sampai Digitalisasi Hanya Jadi Seremoni

Di sisi lain, FEKDI dan IFSE 2026 juga menyoroti besarnya potensi ekonomi digital Indonesia di kawasan ASEAN.
Potensi pasar yang besar harus diimbangi dengan penguatan ekosistem digital, perluasan inklusi keuangan, inovasi layanan fintech, serta kolaborasi lintas sektor.

Bagi Bondowoso, momentum tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mempercepat digitalisasi di tingkat daerah.

Namun, tantangan sebenarnya justru berada setelah seremoni dan forum selesai.

Digitalisasi tidak boleh berhenti pada bertambahnya aplikasi, sistem, atau layanan berbasis daring. Ukurannya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat.

UMKM harus lebih mudah mengakses pasar. Petani harus memiliki peluang pembiayaan yang lebih terbuka. Pelaku usaha harus memperoleh akses informasi dan transaksi yang lebih efisien.

Sementara masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
Dengan mengikuti FEKDI dan IFSE 2026, Pemkab Bondowoso menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Ujian bagi Bondowoso bukan sekadar mampu mengikuti laju digitalisasi, melainkan memastikan transformasi tersebut benar-benar bekerja untuk ekonomi masyarakat.

Sebab, ketika harga pangan harus tetap terjaga dan daya beli masyarakat harus dipertahankan, teknologi seharusnya bukan sekadar alat modernisasi pemerintahan, tetapi instrumen untuk memperkuat ekonomi rakyat.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Cekatan Hadir di RSUD Koesnadi, Pasien Kini Bisa Lacak Proses Resep Obat Secara Digital

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO – RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu langkah terbaru diwujudkan melalui inovasi Cekatan (Cek dan Lacak Antrean) yang dirancang untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada pasien dalam memantau proses pelayanan resep obat di unit farmasi.

Inovasi tersebut secara resmi dipaparkan dalam kegiatan yang berlangsung di Command Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso), Rabu (23/9/2026).

Pemaparan dihadiri Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i, S.E., Direktur RSUD dr. H. Koesnadi dr. Yus Priyatna Adryanto, Sp.P., FISR., jajaran manajemen, serta tim teknis RSUD dr. H. Koesnadi.

Bukan Sekadar Antrean, tetapi Kepastian bagi Pasien

Cekatan dikembangkan untuk menjawab persoalan yang selama ini kerap dirasakan pasien ketika menunggu obat. Ketidakpastian mengenai sejauh mana resep diproses dapat menimbulkan kecemasan, terutama ketika pasien dan keluarga tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai posisi resep mereka.

Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i menyampaikan, lahirnya inovasi tersebut berangkat dari dinamika sederhana dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada proses pelayanan di unit farmasi.

Padahal, secara umum alur pelayanan resep di RSUD dr. H. Koesnadi telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Proses tersebut meliputi penerimaan resep, penyiapan obat, pengecekan akhir, hingga penyerahan obat kepada pasien.

Persoalannya bukan semata-mata pada alur pelayanan, melainkan bagaimana setiap tahapan tersebut dapat tercatat, terukur, dan diketahui secara lebih transparan oleh pasien.

Di titik inilah Cekatan dirancang.

Setiap Tahapan Resep Tercatat Digital

1785517338444

Melalui sistem Cekatan, setiap tahapan proses resep dicatat secara digital. Sistem tersebut mencakup informasi ketika resep dikirim dan diterima petugas farmasi, proses pengerjaan atau penyiapan obat oleh apoteker, hingga tahapan pemeriksaan ulang untuk memastikan keamanan obat.

Setelah seluruh proses selesai, status resep akan menunjukkan bahwa obat telah siap diserahkan kepada pasien.

Dengan mekanisme tersebut, pasien dan keluarga tidak lagi hanya menunggu tanpa mengetahui perkembangan resep. Mereka dapat memperoleh gambaran mengenai posisi proses pelayanan yang sedang berlangsung.

Digitalisasi ini sekaligus memberikan ruang bagi rumah sakit untuk memiliki pencatatan waktu pada setiap tahapan pelayanan secara lebih terstruktur.

Dorong Pelayanan Lebih Transparan dan Terukur

Kehadiran Cekatan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kecepatan menyelesaikan layanan, tetapi juga menyangkut kepastian informasi yang diterima masyarakat.

Bagi pasien, informasi mengenai posisi resep menjadi bagian penting dari pengalaman pelayanan. Sementara bagi rumah sakit, pencatatan digital dapat menjadi instrumen untuk melihat proses pelayanan secara lebih terukur.

RSUD dr. H. Koesnadi melalui inovasi tersebut berupaya membangun pelayanan farmasi yang tidak hanya berjalan sesuai SOP, tetapi juga semakin terbuka, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Cekatan pun diarahkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso—dengan menempatkan kebutuhan pasien sebagai salah satu perhatian utama dalam setiap tahapan pelayanan.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Radhwa Firstia Ramadani Wakili Jawa Timur di Ajang Nasional Duta GenRe 2026, Wamen Kependudukan Tekankan Remaja Harus Dirangkul

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

JAKARTA — Kiprah remaja asal Kabupaten Bondowoso, Radhwa Firstia Ramadani, berlanjut ke tingkat nasional. Radhwa dipercaya mewakili Jawa Timur dalam rangkaian kegiatan Duta Generasi Berencana (GenRe) tingkat nasional tahun 2026 yang digelar di Ballroom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Jakarta Timur, Senin (21/9/2026).

Radhwa menjadi salah satu perwakilan yang mengikuti sashing ceremony atau prosesi pemasangan selempang sekaligus pembacaan ikrar Duta GenRe tingkat nasional.

Prosesi tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan para finalis Duta GenRe dari berbagai daerah sebelum memasuki rangkaian kompetisi tingkat nasional.

Kehadiran Radhwa sekaligus membawa nama Jawa Timur, termasuk Kabupaten Bondowoso, ke panggung nasional.

Radhwa: Bangga Bawa Nama Bondowoso dan Jawa Timur

Sementara itu, Radhwa Firstia Ramadani mengaku bangga dapat menjadi bagian dari prosesi sashing ceremony dan pembacaan ikrar Duta GenRe tingkat nasional 2026.

Bagi Radhwa, kesempatan tersebut menjadi pengalaman penting sekaligus kebanggaan karena dapat membawa nama Jawa Timur dalam ajang tingkat nasional.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan dukungan terhadap perjuangannya menjadi perwakilan Jawa Timur.

“Terima kasih kepada Bupati Bondowoso beserta jajaran yang sudah memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga bisa sampai di tahap ini,” ujar Radhwa.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bunda GenRe Bondowoso, Dr. Hj. Khodijatul Qodriyah, S.Ag., M.M.Pub., M.Si., yang disebut Radhwa telah memberikan motivasi dan dukungan selama dirinya mempersiapkan diri mengikuti kompetisi.

Menurut Radhwa, motivasi yang diberikan Bunda GenRe Bondowoso menjadi salah satu penyemangat untuk tampil maksimal dalam rangkaian Duta GenRe tingkat nasional.

“Saya merasa sangat beruntung dan bangga bisa menjadi bagian dari momen penting ini. Dukungan dan motivasi yang diberikan membuat saya semakin semangat mengikuti kompetisi,” ungkapnya.

Rangkaian Duta GenRe tingkat nasional 2026 selanjutnya menjadi ruang bagi para perwakilan daerah untuk menunjukkan kemampuan, gagasan, kepedulian, serta komitmen mereka dalam mengajak generasi muda menjalani masa remaja secara sehat dan produktif.

Bagi mahasiswi UGM Fakultas Hubungan internasional ini, panggung nasional tersebut bukan sekadar kompetisi. Ada tanggung jawab untuk membawa pesan tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pendidikan, kesehatan mental, serta menjauhi perilaku berisiko di kalangan remaja.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., menekankan pentingnya peran remaja dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.

Menurut Isyana, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Fondasinya harus dibangun sejak dini, salah satunya melalui keluarga dan pembinaan generasi muda.
Ia mengaitkan upaya tersebut dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1785517338444

“Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Tentu saja harus dimulai sejak dini dari keluarga, dan salah satunya adalah mulai dari remaja-remaja kita masing-masing,” ujar Isyana.

Jangan Hakimi Remaja, Rangkul dan Dampingi

Isyana juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat terhadap remaja. Menurut dia, para Duta GenRe memang merupakan anak-anak muda yang memiliki potensi, kemampuan akademis, komunikasi, serta keterampilan interpersonal.

Namun, perhatian tidak boleh berhenti kepada mereka yang sudah memiliki prestasi.Masih banyak remaja lain yang membutuhkan pendampingan dan ruang untuk berkembang.

“Kalau ada remaja-remaja yang mengalami permasalahan-permasalahan, jangan kemudian dihakimi, tapi dirangkul,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena masa remaja merupakan fase yang penuh tantangan. Karena itu, para Duta GenRe diharapkan tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga mampu menjadi teman sebaya yang dapat mendekati dan memberikan ruang aman bagi remaja lainnya.

Kemampuan komunikasi publik juga dinilai menjadi modal penting.

Isyana mengapresiasi kemampuan public speaking para peserta yang dinilainya dapat menjadi bekal ketika mereka terjun langsung mendampingi remaja di berbagai daerah.

Bahkan, ia mencontohkan pengalaman para peserta yang terlibat dalam kegiatan sosial, termasuk pendampingan anak-anak di wilayah pascabencana dan pemulihan mental.

PIK-R Jadi Ruang Aman bagi Remaja
Dalam penguatan pembinaan remaja, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendorong keberadaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Program tersebut menjadi salah satu wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi, bimbingan, sekaligus tempat berbagi persoalan yang mereka hadapi.

Isyana mengatakan, kecenderungan remaja untuk lebih nyaman berbicara dengan teman sebaya perlu dimanfaatkan melalui keberadaan konselor sebaya.

“Jangan malu untuk meminta bantuan ketika kita memerlukan bantuan, karena kolaborasi menjadi sangat penting,” katanya.

Ia menegaskan, konselor remaja tidak dituntut menyelesaikan seluruh persoalan seorang diri. Justru, salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki adalah mengenali persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan mengarahkan remaja kepada pihak yang tepat.

Penguatan PIK-R juga diarahkan untuk menjangkau program Sekolah Rakyat. Pemerintah mendorong kolaborasi agar sekolah tersebut memiliki wadah pembinaan remaja sehingga aspek pendidikan dapat berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial peserta didik.

 

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521

Pemkab Bondowoso Genjot Infrastruktur, Jalan Brigjen Pol Sudarlan dan Irigasi Tanggul Ko’ong Diperbaiki

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
1784696982808

BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dua sektor menjadi perhatian, yakni akses jalan dan jaringan irigasi.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau langsung rekonstruksi Jalan Brigjen Pol Sudarlan di Kecamatan Curahdami serta perbaikan jaringan Daerah Irigasi (D.I.) Tanggul Ko’ong di Kelurahan Tamansari, Senin (21/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rekonstruksi Jalan Brigjen Pol Sudarlan menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian karena ruas tersebut menjadi bagian dari akses mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan yang memadai juga dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.

“Yang pertama kami mengunjungi dua titik. Salah satunya ruas jalan yang sedang kita perbaiki. Infrastruktur jalan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” kata Bupati Abdul Hamid Wahid.

Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, memastikan progres pekerjaan jalan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan pekerjaan di lapangan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah progres pekerjaan berjalan dengan baik. Kami terus melakukan pengawasan agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan,” ujar Ansori.

Ia berharap setelah rekonstruksi rampung, kondisi jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna sekaligus menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.

“Harapannya, setelah selesai nanti jalan ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Irigasi Tanggul Ko’ong Layani 57 Hektare Sawah

1785517338444

Usai meninjau rekonstruksi jalan, Bupati Bondowoso bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke jaringan D.I. Tanggul Ko’ong di Kelurahan Tamansari.
Berbeda dengan proyek jalan, pekerjaan ini diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi air menuju lahan pertanian masyarakat.

Ansori menjelaskan, penanganan jaringan irigasi tersebut menggunakan APBD 2026 dengan menerapkan skala prioritas. Dari total jaringan yang memiliki panjang lebih dari 600 meter, pemerintah daerah saat ini melakukan perbaikan pada titik sepanjang sekitar 100 meter.

Meski hanya menangani bagian tertentu, perbaikan tersebut disebut berdampak terhadap pengairan lahan pertanian seluas 57 hektare.

“Dengan penanganan yang kita laksanakan melalui APBD 2026 ini, area persawahan seluas 57 hektare sudah bisa terairi. Total jaringan irigasinya lebih dari 600 meter, namun yang kita tangani saat ini sepanjang 100 meter pada titik yang menjadi prioritas,” jelas Ansori.

Ia mengatakan, pola penanganan bertahap diterapkan agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan terlebih dahulu pada bagian jaringan yang paling membutuhkan perbaikan.

“Karena ini penanganan spot-spot yang menjadi prioritas, maka tidak seluruh jaringan langsung diperbaiki. Kami menangani bagian yang paling membutuhkan perbaikan terlebih dahulu sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan petani,” katanya.

Ansori menambahkan, selama proses pekerjaan tidak terdapat kendala berarti. Perbaikan tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian yang dilayani jaringan irigasi.

Dua proyek tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Bondowoso tidak hanya diarahkan pada peningkatan konektivitas melalui perbaikan jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan sektor pertanian melalui penguatan jaringan irigasi.

Pemkab Bondowoso memilih pola pembangunan secara bertahap dengan memprioritaskan titik-titik yang dinilai paling membutuhkan penanganan, sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada infrastruktur yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jika ingin dibuat lebih “meledak” untuk portal berita, judul alternatif yang lebih tajam misalnya: “Bukan Sekadar Jalan, Pemkab Bondowoso Benahi Irigasi untuk Aliri 57 Hektare Sawah”.

1784091984781
file_00000000d4ac720b8315be53dad5e2f1
file_00000000f3dc71f699615aa3d7e15c43
Screenshot_20260730-221521
1234...941Halaman 3 dari 941
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih