Bondowoso – Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso, Adi Kriesna, menyatakan dukungannya terhadap langkah Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, yang menyatakan kesiapan kadernya untuk dipotong gajinya apabila negara membutuhkan.
Hal ini menunjukan respon positif
karena Golkar mengawali menentukan langkah jika Negara membutuhkan.
Kriesna menuturkan, pernyataan tersebut merupakan respons atas wacana efisiensi anggaran yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto menyusul dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian global.
“Jika negara membutuhkan, kami siap mendukung langkah Sekjen Golkar untuk dipotong gaji,” ujar Kriesna, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, pemotongan gaji bukan sekadar langkah penghematan, melainkan bentuk kepekaan terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal penghematan, tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi,” tegasnya.
Menurut Kriesna, langkah yang disampaikan Sekjen Golkar mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap kondisi keuangan negara.
Wacana tersebut juga mendapat dukungan dari kader Golkar lainnya, termasuk Ali Mufthi.
Ia menyebut, kader Golkar di daerah juga siap mengikuti kebijakan tersebut.
“Kami di Bondowoso juga setuju. Anggota DPRD Fraksi Golkar sangat siap jika gajinya dipotong. Saya rasa pejabat eksekutif pun juga harus siap,” katanya.
Selain itu, politisi muda tersebut menilai perlunya evaluasi dan reorientasi program-program pemerintah agar lebih efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari pemborosan anggaran.
“Program harus dievaluasi agar tidak terjadi idle cost dan inefisiensi,” ujarnya.
Kriesna menambahkan, kebijakan pemotongan gaji dan refocusing anggaran nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai persoalan daerah, salah satunya pembangunan infrastruktur di Bondowoso.
“Kalau di Bondowoso, tentu untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, juga mendorong agar evaluasi tidak hanya menyasar gaji pejabat, tetapi juga program-program pemerintah.
Wacana efisiensi ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan sebagai antisipasi dampak konflik di Timur Tengah.
Dalam sidang kabinet, Presiden mencontohkan kebijakan efisiensi yang diterapkan Pakistan, di mana pemerintahnya melakukan pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari anggota kabinet hingga parlemen. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat rentan.
Selain pemotongan gaji, Pakistan juga menerapkan berbagai langkah efisiensi lain, seperti pengurangan jatah bahan bakar kementerian, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, hingga penghentian sementara sejumlah belanja negara, termasuk pembelian pendingin ruangan, kendaraan, dan perabot kantor.
Langkah efisiensi lainnya mencakup pengurangan kunjungan kerja, pembatasan anggaran kegiatan seremonial, hingga penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi.
Meski demikian, kebijakan tersebut masih menjadi referensi yang dipelajari pemerintah Indonesia sebelum menetapkan langkah konkret terkait efisiensi anggaran di dalam negeri.(Adhex)
