Mojokerto – Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mojokerto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI secara daring di Ruang Command Center, Kantor Pemerintah Kota Mojokerto Jalan Gajah Mada 145, Kota Mojokerto pada Senin (31/10).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan diikuti secara daring oleh seluruh gubernur, bupati/wali kota, serta jajaran Forkopimda se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam kesempatan tersebut menegaskan rapat evaluasi dan monitoring pengendalian inflasi setiap pekan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI.
Era golobaliasi, Kata Mendagri, dunia menjadi satu sistem semua negara saling ketergantungan, satu negara akan berpengaruh kenegara lain, seperti contoh dampak inflasi dibeberapa negara yang mencapai 80 persen seperti Negara Turki, Argentina dan negara-negara eropa. “Saat ini angka inflasi nasional diangka 5,95 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada Oktober 2022,” kata Mendagri.
Menurut Tito, ada beberapa faktor yang membuat Negara Indonesia lebih kuat menghadapi inflasi, diantaranya adalah sumber daya alam yang melimpah. “Tanah yang subur dan pembangunan yang merata serta gerakan secara serempak Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani situasi agar tidak terjadi krisis dan berdampak buruk bagi
Pemeritah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan ini Tito menyampaikan bahwa ada 20 komoditas yang perlu dilakukan pemantauan. Yaitu beras, cabai rawit, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, minyak goreng, udangm pisang, telur ayam ras, gula asir, ikan gembung, susu bubuk balita, bawang merah, bawang putih, mie instan, susu bubuk, cabai merah, daging sapi, tempe dan jeruk.
Dalam rakor pagi ini, Mendagri juga menyampaikan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga dapat dimanfaatkn untuk penanganan inflasi. Ia juga mengimbau agar anggaran Bansos segera dicairkan karena itu akan sangat membantu bagi masyarakat. “Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan Bansos segera dianggarkan, jangan menunggu adanya perubahan,” imbaunya.
Selain Mendagri, pagi ini beberapa kementerian/Lembaga juga memaparkan hasil pantuan dan evaluasinya untuk pengendalian inflasi, yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemeterian Pertanian, TNI dan Polri serta Kejaksaan Agung.
