BONDOWOSO- Kurangnya koordinasi Fraksi terkait Interpelasi sangat disayangkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur .Hal tersebut disampaikan H.Imam Thahir, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, usai membuka Rapimcab III DPC PPP Bondowoso, di Aula Hotel Palm, Minggu (10/11/2019).
Dijelaskan bahwa fraksi tidak pernah melapor adanya interpelasi. Padahal secara formal, fraksi harusnya melapor secara berkala. Sehingga, pihaknya bisa melakukan kajian.
“Fraksi tidak melapor kalau ada interpelasi. Secara formal kan, secara berkala harus ada tertulis. Sehingga kami punya kajian. Dan sampai saat ini tidak ada laporan seperti itu,” tegasnya.
Karena itulah, politikus yang mengawali kariernya sejak 1972 ini merasa wajar ketika DPW PPP menegur fraksi. Bahkan, jika perlu, dilakukan evaluasi. Terlebih dalam politik dinilainya serba mungkin, dan fraksi, katanya, tak harus paten lima tahun.
“Wajarlah kami tegur. Kalau perlu dievaluasi kepemimpinan fraksi, segalanya dalam politik serba mungkin. Kalau kegagalan komunikasi masak dilanjut,” imbuhnya.
Dinilai terjadinya interpelasi salah satunya disebabkan oleh gagalnya komunikasi dari fraksi PPP dengan fraksi lainnya.
“Ini kan masalahnya satu cuma, kegagala komnikasi dengan fraksi lainnya. Kalau tidak gagal, ya tidak ada interpelasi.Fraksi secara kolektif kolegial. Kegagalan ini harus diakui oleh teman-teman. Biarlah ini menjadi cambuk untuk teman-teman untuk perbaikan,”sorotnya.
Terkait interpelasi, mantan anggota DPRD Bondowoso ini mempertanyakan apa kesalahan Bupati sehingga terjadi interpelasi. Karena, interpelasi sendiri antara lain terjadi karena kebijakan Bupati yang membuat gaduh.
“Siapa yang gaduh, kan tidak ada kegaduhan. Apa rumah sakit terhenti? Apa juga pelayanan di Pemda terhenti? Semuanya jalan biasa-biasa saja. Masyarakat tidak mendengar kegaduhan itu. Yang gaduh kan segelintir orang saja di sekitar ini,” tukasnya.
Iapun mempertanyakan kegaduhan yang macam apa yang dijadikan referensi menuju interpelasi.
“Kebijakan bupati yang berdampak terhadap kebijakan public secara luas dan ada kegaduhan. Yang mana yang gaduh sebenarnya, kalau kegaduhannya tidak ada, ngapain diinterpelasi, kan ada raker, tidak krusial,”pungkasnya .
