JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP merupakan contoh persekongkolan jahat yang sempurna antara legislator, birokrasi, dan pihak swasta. Sebab, sudah ada tiga unsur pejabat tersebut yang terbukti bersalah dalam kasus tersebut.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, setelah putusan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) berkekuatan hukum tetap. Setnov pun berencana dieksekusi dari Rutan KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, siang hari ini.
Ia menjelaskan, kasus korupsi tersebut dikatakan persekongkolan sempurna karena ketiga unsur pejabat tersebut berhasil merencanakan perbuatan jahat dalam proyek pengadaan e-KTP. Persekongkolan itu sudah dimulai sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek e-KTP.
Settnov rencananya dipindahkan dari Rutan KPK ke Lapas Sukamiskin, pada siang ini. Dia akan menjalani sisa masa tahanannya setelah resmi divonis bersalah dan diganjar pidana 15 tahun penjara. Setnov juga didenda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Tak hanya itu, mantan Ketum Partai Golkar ini juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti USD7,3 Juta dikurangi uang Rp5 miliar yang telah diserahkan kepada KPK. Dalam putusannya, hakim juga mencabut hak politik Setnov selama lima tahun setelah rampung menjalani masa hukumannya.
Setnov pun terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Dalam perkara ini, PK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Delapan orang tersebut adalah Irman; Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; Markus Nari; Anang Sugiana Sudihardjo; Setya Novanto; Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung.
Adapun, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto sudah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kemudian, untuk Anang Sugiana Sudihardjo masih dalam proses persidangan.
Sementara itu, Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi, dan Made Oka Masagung masih dalam proses penyidikan di KPK. Kedelapan orang itu diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.
