Bondowoso – Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rahmat menyebut bahwa pemerintah daerah akan “menggeser” Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Jembatan Ki Ronggo pada awal Januari 2020. Ini dilakukan setelah pihaknya melakukan musyawarah.
“Januari 2020, kita sudah start untuk bangun ini (Red: Alun-alun). Ya, itu musyawarah, perjanjiannya mereka tidak boleh pagi hari, perjanjiannya mereka harus buka malam. Nah ini, pagi hari mereka buka, kita toleran lah tapi nanti akan kita tata di Jembatan Ki ronggo, Januari harus sudah kita pindah,” katanya usai mengujungi pembukaan Bazar Ramadan, dan Wisata Kuliner 2019, Selasa (7/5).
Ia menjelaskan untuk sementara PKL berjualan di Alun-alun. Namun lambat laun akan digeser ke Jembatan Ki Ronggo yang diproyeksikan sejak awal sebagai Wisata Kuliner. Adapun Alun-alun Ki Bagus Asra ke depannya tidak boleh ada kegiatan PKL. Karena, kata Wabup Irwan, kegiatan tersebut ke depannya akan tersentralistik.
Ketua Paguyuban PKL Alun-Alum Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo Bondowoso, Mujiati ketika dikonfirmasi meminta Pemerintah Bondowoso bijak terkait rencana pemindahan para PKL Alun-alun pada bulan Januari tahun 2020 mendatang.
Muji berharap, agar Pemerintah Bondowoso tidak hanya sekedar merelokasi PKL, namun segala sesuatunya baik dampak positif dan negatif paska pemindan harus juga dipertimbangkan.
“Sebelum melakukan pemindahan kami ingin pemerintah mempersiapkan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para PKL,” Ungkap Mujiati , Kamis (9/5/2019).
Muji mengatakan, walaupun para PKL telah bersepakat dan menerima hasil mediasi Pemkab Bondowoso dengan paguyuban PKL saat di hotel Aston Jember, yang di fasilitasi oleh Komnas HAM terkait persoalan tersebut, namun berbagai persyaratan juga harus dipenuhi pemerintah.
Muji terkenal getol mengawal perjuangan PKL sejak tahun 2017 tersebut juga mebeberkan bahwa, saat dimediasi terdapat temuan kontradiksi ketidak samaan data terkait jumlah PKL, antara data yang dipegang paguyuban dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso.
“Data yang dimiliki oleh Diskoperindag tercatat jumlah PKL kurang lebih sebanyam 57, itu berasal dari data tahun 2007. Sedangkan jumlah PKL yang terdata di paguyuban berjumlah 125 PKL karena setiap tahun bertambah,” ungkapnya.
Pernyataan Wabup pada beberapa awak media kata Muji harus di perjelas. Jika Alun-alun RBA itu harus bersih dari PKL Januari tahun 2020 nanti, maka itu harus diperjelas dan dipertegas babwa, semua PKL yang ada di Alun-alun itu mau dipindah kemana.
“Pemerintah harus adil, kalau memang PKL itu harus dipindah, maka semua yang ada di Alun-alun harus dipindah, baik PKL yang ada di depannya SMP 2 Bondowoso, dan PKL didepan masjid At-taqwa juga harus dipindah.Jika mau bersih, ia bersih sekalian, jangan ada yang tersisa,”pintanya.
Muji mengaku, tempat yang baru itu untuk menampung PKL yang sebelah timur Alun-alun saja tidak muat, apa lagi semua PKL.” Kasihan apa bila tempat pemindahan PKL itu tidak memadahi dan justru menurunkan pendapatanya mereka, lantas siapa yang mau bertanggungjawab,” ujarnya.
Mereka kata Muji sudah berkomitmen untuk pindah, dengan catatan kalau di jembatan Ki Ronggo itu pendapatan mereka menurun, maka PKL akan pindah sendiri dan menyebar di sembarang tempat untuk berjualan dipinggir jalan kambeli.
Sebagai ketua paguyuban ia hanya bisa menyampaikan terkait aturan yang harus dilaksanakan, namun lagi-lagi jika menyangkut urusan perut yang berkaitan dengan finansial kebutuhan untu menafkahi keluarga mereka, paguyuban tidak punya hak untuk mengatur mereka
” Makanya pemindahan yang masih butuh waktu 9 bulan ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang lebih matang untuk mencari solusi bagaimana agar pasca pemindaha nanti tidak berdampak negatif bagi para PKL,yang jelas jangan sampai dirugikan, dan jangan sepihak mengambil keputusan , pokoknya semua yang dialun-alun kalau memang harus di geser ya semua jangan tebang pilih,” tegasnya.
