Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran on call untuk Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk menangani masa kedaruratan.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan 2 patahan tektonik bumi dan di lingkaran api vulkanik – memiliki potensi bencana alam gempa dan gunung berapi yang tinggi. Rata-rata kerugian per tahun dari bencana alam mencapai Rp22, triliun, belum termasuk kerugian jiwa.
Kementerian Keuangan terus menjaga agar kemampuan fiskal dapat dijaga untuk menangani kebutuhan penanganan bencana dari pencegahan, penanganan kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali) daerah Terdampak bencanaÂ
Manajemen bencana dan pengembangan instrumen pembiayaan sebelum dan pasca bencana perlu terus dikembangkan dan disempurnakan.
“Kami tengah merumuskan perbaikan sistem dan instrumen pembiayaan, belajar dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lain, agar pemerintah dapat secara efektif membantu daerah terkena bencana secara cepat,” katanya.
Pihaknya juga memasukkan inisiatif melakukan asuransi gedung pemerintahan sebagai pilot percobaan di lingkungan Kementerian Keuangan mulai 2019, yang diharapkan akan dapat diperluas untuk keseluruhan Barang Milik Negara.
