Bondowoso – Sosialisasi verifikasi Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sejak 30 Juli lalu hingga kini.
Hal tersebut dilakukan dalam upaya Pemerintah untuk meneningkatkan produksi padi guna mewujudkan swasembada pangan terus dikembangkan, baik dari segi teknologi maupun dari segi manajemen pembangunan secara keseluruhan.
Dalam rangka mewujudkannya swasembada pangan pemerintah tidak segan-segan menggelontorkan banyak subsidi untuk kepentingan petani seperti subsidi benih, subsidi pupuk dan juga pembangunan infrastruktur irigasi sebagai salah satu dari beberapa faktor penentu.
Perkembangan subsidi bagi petani hampir setiap tahun selalu berkembang dan semakin meneningkat, namun subsidi yang diberikan Pemerintah untuk petani pada saat tertentu khususnya pada saat kebutuhan pupuk tinggi petani dihadapkan pada pilihan harga pupuk yang mahal diatas harga eceran tertinggi (HET). Oleh karena petani sangat membutuhkan pupuk, walaupun harga diatas HET petani terpaksa membelinya karena tanaman padi sudah waktunya dipupuk.
Sehingga subsidi yang seharusnya dinikmati petani malah jatuh ke pihak lain. Selama ini distribusi pupuk bersubsidi tidak terkontrol. Akhirnya petani yang seharusnya membutuhkan pupuk malah kesulitan untuk mencari dan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Melihat kenyataan di lapangan seperti itu dan pengalaman-pengalaman dari sistem manajemen seperti Kartu Pintar, Kartu Sehat dan sejenisnya, maka Pemerintah meluncurkan KARTU TANI. Hal ini dimaksudkan agar subsidi bagi petani langsung dirasakan dan dinikmati oleh petani.
H. Munandar mengatakan verifikasi yang dilakukan oleh Disperta sebagai langkah validasi percepatan Kartu Tani yang menjadi program pemerintah. “Nantinya, semua subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada petani, tidak lagi melalui produsen namun, langsung kepada pemegang kartu tani,’ jelas Kadis mantan PPL Pertanian ini.
Munandar mengaku bahwa Validasi data ini untuk mempercepat program Kartu Tani. Untuk itulah ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh RDKK.
Lanjutnya , kartu tani yang dipegang oleh kelompok multifungsi. Dapat dijadikan ATM maupun tabungan di masing – masing kelompok.
“Kartu yang akan diberikan nanti, kartu yang paling bagus. Kartu itu multifungsi. Ini untuk memudahkan para petani,” ujar Munandar,Kamis 9/8/2018.
Data yang berhasil dihimpun ,kelompok tani yang sudah terdata dan mempunyai Surat Kerja (SK) Bupati Bondowoso sebanyak 2723 kelompok, tersebar diseluruh kabupaten Bondowoso. Menurut dia, para petani yang ingin kartu tani, harus masuk dalam kelompok. Disperta, masih melakukan revitalisasi terhadap kelompok yang sudah terdata.
Diakui Munandar bahwa tidak mudah dalam upaya pendataan kartu tani, pasalnya nama panggilan dengan nama yang tercatum di KTP tidak sama. Selain itu, terdapat perbedaan tanda tangan calon penerima kartu tani. Sementara, dan data perbankan harus sesuai, berdasarkan kendala tersebut sehinggal validasi terhadap kelompok dilakukan.
Calon pemegang kartu tani tidak harus pemilik lahan. Namun, calon pemilik kartu adalah petani yang menggarap lahan tersebut. Sehingga, subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, tertuju kepada pengelola lahan,bukan kepada pemilik lahan.
Ditargetkan, validasi data bisa rampung pada tahun 2019. “Dalam proses yang dilakukan sampai saat ini, validasi sudah mencapai 40 persen dari keseluruhan kelompok tani yang terdaftar di Disperta. Penyuluh Dari 7 Balai Penyuluh yang diperbantukan, 4 diantaranya sudah selesai. Mendata kelompok dimasing – masing wilayah,” pungkasnya.
Untuk diketahui manfaat kartu tani ini diantaranya terdatanya jumlah petani, luas areal komoditas, luas panen dan kapan komoditas tersebut panen. Hal itu dikarenakan semua data dan aktifitas petani akan terekam dalam data base secara online.
Kartu tani merupakan alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu tani ini pun dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang menggunakan anggaran dari APBN.
Secara umum kartu tani adalah merupakan alat untuk membantu petani dalam menjalankan kegiatannya seperti mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR), penyediaan pupuk hingga pengumpulan hasil panen yang akan diserap oleh BULOG.. Disamping itu pemegang kartu tani juga berhak mendapatkan klaim asuransi pertanian jika mengalami kegagalan panen.
Selain itu kartu tani merupakan kartu identitas bagi petani yang semula dikembangkan untuk menyalurkan pupuk bersubsidi langsung kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani sesuai waktu tanam. Kartu tani ini merupakan solusi untuk membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi tertutup dan petani bisa memperoleh jatah pupuk sesuai kuotanya.
Dikemudian hari kartu tani ini sebagai bahan penyusunan Rencana Definitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Apabila petani tidak mempunyai kartu tani, maka petani tersebut tidak mendapatkan kuota pupuk bersubsidi untuk kegiatan usahataninya.
