Bondowoso – Ratusan Peserta ikuti Sosialisasi Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso Jawa Timur , Kamis 14/12/2023.
366 peserta tersebut terdiri dari satu unsur pemerintah daerah meliputi PJ sekretaris Daerah staf ahli Bupati ,Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Camat ,unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bondowoso , Pimpinan badan usaha milik daerah , pejabat pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepala desa dan lurah se Kabupaten Bondowoso serta penyedia barang dan jasa.
Adapun pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Timur Septa Adi Wibawa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Sosialisasi Anti Korupsi dan Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa SEPTA Adi Wijaya KPK Wilayah Jawa Timur,Kajari Bondowoso dan Polres Bondowoso.
Kepala Inspektorat Bondowoso Ahmad menyampaikan bahwa dana pelaksanaan sosialisasi tersebut berasal dari APBD tahun 2023.
“Kegiatan yang kita selenggarakan pada kesempatan pagi hari ini diharapkan memberikan manfaat kepada kita semua dengan dasar pelaksanaan surat edaran Komisi pemberantasan Korupsi Nomor 18 tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang himbauan penyelenggaraan kegiatan hari anti korupsi sedunia atau dia tahun 2023,”jelasnya.
Ahmad memaparkan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang anti korupsi dan upaya pencegahan terhadap kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
” Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan integritas agar tercipta aparatur dan penyedia barang jasa yang bersih dan bebas dari korupsi,”tegasnya.
Ditempat yang sama PJ Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto menyampaikan bahwa kegiatan itu bukan hanya sebatas sosialisasi namun sekaligus memberikan kesadaran bahwa korupsi dan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan ancaman serius yang dapat merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
“Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi korupsi harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, anti korupsi dan upaya pencegahan harus menjadi komitmen bersama bagi aparatur Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa ,Kelurahan agar dalam pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan,”paparnya.
Bambang mengatakan kegiatan ini bukan hanya formalitas tetapi bagi tetapi sebagai langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan benar-benar bermanfaat dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat
“Saya berharap momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan pengetahuan dalam pengadaan barang dan jasa serta membangun semangat yang bersih dan bebas dari korupsi kepada seluruh kepala perangkat daerah, saya mengajak untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi ,” harapnya.
Dikatakan bahwa bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika dalam setiap langkah pengadaan barang dan jasa tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah daerah tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan amanah .
