JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad HI M Ali menilai wacana penggantian rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa sebenarnya lebih pada menghitung efektivitas.
Pasalnya tak dapat dipungkiri hampir 80 persen anggota DPR tidak menempati rumah dinas tersebut. Menurutnya, mereka bahkan lebih memilih untuk tinggal di luar dengan menyewa rumah atau apartemen.
“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,” jelas Ali, Minggu (29/4/2018).
Ahmad mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menggunakan rumah tersebut. Namun yang paling mendasar soal efektivitas karena posisi rumah dinas yang berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan Gedung DPR tidak begitu jauh, kemacetan berdampak pada efektifitas perjalanan anggota dewan.
“Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri,” ucap Ahmad.
Senada dengan Ahmad Ali, anggota Komisi III Ahmad Sahroni menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut.
“Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting,” ujar Sahroni.
Dengan penggantian uang sewa, menurut Sahroni anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif.
“Negara juga bisa memandaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya,” tutur Sahroni.
Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Wacana itu dikatakan Bamsoet ini telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
Bamsoet berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas dikemukankannya juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar.
“Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta,” tukas Bamsoet.(fzy)
