Banyuwangi – Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.
Hal ini terbukti dari terbitnya izin bekerja Warga Negara Asing (WNA) dari China, yang mulai memasuki Indonesia secara bergelombang.
Kedatangan TKA Cina terbagi dalam 3 kloter. Kloter pertama hari Selasa 04/5/21, kloter kedua hari Kamis 6/5/21, dan kloter ketiga hari Sabtu 8/5/21, kemudian menyusul kedatangan 1 kloter tambahan pada kamis 13/5/21 yang kedatangannya melalui Bandara Sukarno-Hatta. Di tengah larangan mudik lebaran bagi umat islam di Indonesia merupakan bentuk ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan yang diberlakukan dalam pencegahan penularan Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia.
La Lati SH, aktivis kontroversi dan juga sebagai pengacara menilai dan mengkritisi apa yang terjadi saat ini merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam membuat aturan.
“Seharusnya pemerintah menghargai hati nurani umat islam di Indonesia dalam menyambut hari raya Idul Fitri 1442 H. Peraturan jangan berlaku miring,” ungkap La Lati.SH, aktivis kontroversi dan juga berprofesi sebagai pengacara ini selalu konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Gaya bahasanya yang tegas dan blak-blakan menjadi ciri khasnya memberi warna baru bagi kebebasan aktivis-aktivis Bumi Blambangan dalam menyampaikan aspirasi atau kritikan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya perlakuan kesetaraan keadilan hukum harus berlaku seimbang, yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia ( WNI ) maupun Warga Negara Asing (WNA) tanpa terkecuali.
” Kedatangan TKA ( Cina ) di tengah larangan mudik lebaran apapun alasannya termasuk tujuan investasi dan Proyek Strategi Nasional ( StraNas ). Mestinya bisa dilakukan setelah selesainya aturan larangan mudik lebaran diberlakukan. Agar tidak menjadi polemik dan perbandingan kebijakan pemerintah. Pekerjaan urgent/mendesak apa yang akan dilakukan oleh TKA Cina, didatangkan di tengah larangan mudik seperti ini?? Janganlah pemerintah membuat kebijakan kontrovesi yang justru membingungkan masyarakat karena di Indonesia “mudik” adalah tradisi yang turun-temurun untuk semua agama termasuk mudik lebaran bagi umat islam dan tidak semua pemudik mampu memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah justru memicu kenekatan pemudik tidak menutup kemungkinan reaksi kenekatan itu akan terjadi pada gelombang arus balik mudik lebaran nanti. Terutama situasi kisruh pada pintu portal penyekatan perbatasan harus waspada karena dapat mengakibatkan jebolnya pintu portal penyekatan,” ujar aktivis berdarah sulawesi itu.
Sebagai contoh, peristiwa jebolnya portal penyekatan larangan mudik terjadi di beberapa daerah. Ribuan pemudik menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat saling berhadapan dengan blokade petugas membuat kewalahan petugas Kepolisian atau TNI maupun Satgas Covid-19 yang bertugas di jalur penyekatan perbatasan.
” Peristiwa aksi penjebolan blokade portal penyekatan oleh ribuan pemudik pada beberapa daerah tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi aksi penjebolan portal itu pada gelombang arus balik lebaran. Sehingga perlu diantisipasi oleh petugas dan pemerintah dengan pemberlakuan kebijakan yang berimbang dan berkeadilan. Saya berharap petugas yang berjaga pada jalur-jalur penyekatan perlintasan agar bersikap bijak dan tidak terpancing dengan kenekatan pemudik maupun arus balik nanti. Karena hal ini merupakan konsekwensi dari ketidakkonsistenan pemerintah, agar ke depan menjadi evaluasi pada pemerintah dalam mengambil kebijakan. Setidaknya perlakukanlah pemudik dan arus balik seperti halnya perlakuan terhadap TKA Cina yang mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah,” pungkasnya via layanan WhatsApp (WA), Jumat siang, (14/5/2021) kepada media online ini. (Reny)
