JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta semua jajaranya untuk mengevaluasi dan meneliti kembali seluruh prosedur dan penyusunan pelaksanaan APBN 2018. Pasalnya, rencana perubahan APBN ternyata dijadikan modus oleh makelar pengurusan anggaran.
Seperti yang disampaikan KPK bahwa, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo menjadi calo anggaran dengan spekulasi akan adanya APBN-P 2018.
Hal ini berarti sudah ada suatu ritme dan modus yang dilihat bahwa di dalam pengurusan anggaran atau ada APBN-P maka muncul lahan kemudian transaksi dan kolusi.
“Oleh karena itu saya minta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus memperkuat dan meningkatkan transparansi di dalam pengelolaan APBN ini, baik dari penyusunan awal, baik saat pembahasan antara Kemenkeu, Bappenas dan K/L, baik dari sisi penetapan transfer ke daerah baik itu formula maupun proposal,” tegasnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/5/2018).
Bahkan, lanjut Sri Mulyani, untuk proposal base diminta kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk tidak lagi dibolehkan adanya pertemuan, antara jajaran Kemenkeu dengan daerah. Proposal bisa disampaikan secara online dan keputusan apakah sesuai kepentingan daerah bisa dilakukan diputuskan secara transparan.
Cara online diyakini akan menghilangkan adanya indikasi ketika ada Pemerintah Daerah dengan Kepala Daerah yang biasanya merasa perlu untuk sowan, dateng ke Kemenkeu menjadi objek sangat rawan bagi para makelar anggaran.
“Saya tekankan hal itu tidak perlu terjadi dan kami akan melakukan berbagai edukasi ini utamanya pada Juni ada Pilkada di 170 daerah yang baru. Saya meminta Dirjen Perimbangan untuk aktif sampaikan kepada Kepala Daerah yang baru bahwa mereka tidak perlu bertemu dengan para calo anggaran,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani yang merasa kecewanya atas ditangkapnya salah satu pegawai Kementerian Keuangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini, memintah untuk melakukan pengetatan dan evaluasi terhadap bisnis proses di lingkungan Kemenkeu.
“Saya sudah pelajari apa yang dilaporkan Irjen. Saya memutuskan bahwa kita perlu perkuat bisnis proses di dalam lingkungan Kemenkeu,” tutur Sri Mulyani,
Jadi, lanjut Sri Mulyani, pengurusan anggaran, mulai penyusunan hingga pelaksanaan itu sangat mungkin dan rawan disalah gunakan. Oleh karena itu, Kemenkeu yang mengelola keuangan negara akan memperkuat integritas dan juga progfesionalitas kita.
“Saya dengan juga di Kemenkeu ada satu ruangan yang dipakai sebagai tempat menerima pemda dijadikan praktek calo anggaran. Saya minta Sekjen dan Irjen untuk melakukan evaluasi dan penelitian terutama di Kemenkeu,” tandasnya.(dni)
