JAKARTA – Pemerintah tidak hanya fokus dalam membangun infrastruktur dalam empat tahun berlangsungnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Jokowi mengatakan, masa depan Indonesoa terletak pada kemampuan para pemimpin yang mampu mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul dari bangsa lainnya.
“Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, kita percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia,” kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Kepala Negara memaparkan bahwa pembangunan manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Ia meminta, persiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri, dan keluarganya.
“Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau,” papar Jokowi.
Jokowi memastikan, komitmen pemerintah dalam mewujudkan kualitan SDM bangsa Indoneaia melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
“Selain pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kita juga tidak lupa untuk membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu,” terangnya.
Pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018. Jokowi mengaku bersyukur lantaran kinerjanya telah membuahkan hasil karena kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik.
“Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, Negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development. Kita tidak berhenti bekerja, rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik,” imbuh Jokowi.
Jokowi menilai, proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing. Sebab itu, dalam empat tahun ini, pemerintah telah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
“Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosanterobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawanwirausahawan muda yang kreatif dan inovatif,” jelasnya.
Jokowi menilai, cepatnya pertumbuhan generasi produktif mengharuskan pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi, dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran,” paparnya.
Saat ini, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Pemerintah ingin hasil kinerjanya mampu membawa kemakmuran bersama, dan sejahtera bersama.
“Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah. Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah,” ujarnya.
Pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Sebab itu, untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
“Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah terus bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.” lanjutnya.(aky)
