JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar Rp11 miliar yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Persetujuan tersebut dilakukan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
“Gimana setuju ya (Rp11 miliar), tok ,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat mengesahkan anggaran, Jumat (7/9/2018).
Namun demikian, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus sempat mempertanyakan anggaran yang pada akhirnya di sahkan itu. Menurutnya, Kesbangpol yang hanya menargetkan sosialisasi terhadap 18 ribu orang di Jakarta kurang tepat. Sebab, kata dia, ada 31 ribu lebih RT di Jakarta dan yang paling tepat untuk mensosialisasikan itu dengan melibatkan RT.
“Saya bukan menolak (dana itu), saya mendukung artinya begini ketika kita ditanya siapa unsur masyarakat yang paling pas untuk mensosialisasikan terkait pemilu tadi itu ketua RT, karena seluruh masyarakat yang tinggal di RT itu pasti berhubungan dengan RT,” ungkapnya.
“Kalau RT kita ada 31 ribu lebih kenapa cuma 18 ribu, ini siapa yang 18 ribu ini? Orang dipilih-pilih darimana? Orang ada kok kelembagaan kita, sampai ke tingkat RT, kenapa dibatasi cuma 18 ribu ada apa? Makanya yang jelas harus dipahami ini untuk kebutuhan apa. Ini bukan masalah biayanya tinggi atau rendah tapi keadilan menyampaikan informasi terkait dengan pemilu,” sambungnya.
Anggaran Rp11 miliar ini meningkat dari APBD 2018 yang sebelumnya Rp3,8 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan alasan, anggaran sosialiasi Pemilu yang perlu ditambah.
Hal itu lantaran indeks demokrasi di Jakarta mengalami penurunan. Data itu dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) demokrasi Jakarta yang turun pada 2016.
“Ya karena indeks demokrasi di Jakarta turun pada 2016. Menurut data BPS 2014, indeks demokrasi Jakarta Jakarta tertinggi pertama di Indonesia, tapi 2016 turun,” terangnya.
Sosialisasi itu sendiri nantinya akan dilakukan terhadap 18 ribu orang yang terbagi dalam 180 angkatan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyewaan hotel, pembayaran narasumber dan transportasi. Setiap angkatan akan memakan anggaran sekitar Rp60 juta.
“Tujuannya agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Pilpres 2019 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Proses sosialisasi akan dilakukan hingga akhir Desember 2018,” tukasnya.
(Ari)
