Banyuwangi – Di tengah-tengah gegap gempitanya pekik kumandang “merdeka” dan sorak-sorai tanda suka ria serta kegembiraan bangsa kita dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 74 tahun ini tiba-tiba terperanjat, jantung terasa berdebar begitu mendengar pencanangan tentang rencana pemindahan ibu kota negara kita oleh Jokowi presiden kita.
Dan dalam menyikapi hal ini, Suparmin S.pd, SH, seorang pensiunan pendidik mengajak seluruh rakyat Indonesia baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk ikut berpikir dan urun rembuk kalau perlu mengeluarkan pendapatnya secara tertulis maupun lisan, sehubungan dengan kepindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).
“Saya sebagai warga negara Indonesia merasa terpanggil untuk ikut berpendapat tentang kepindahan ibu kota Republik Indonesia dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan,” tuturnya, Jumat (30/8) di sebuah tempat.
Pria berusia 50 tahun lebih itu juga menambahkan bahwa, yang harus menjadikan pemikiran serta dipertanyakan pemindahan ibu kota negara maka muncul di benaknya, ada beberapa persoalan prinsip masa lalu diantaranya ada 9 faktor.
“Yang pertama, sejarah keberadaan ibu kota Republik Indonesia di Jakarta.
Sejarah telah mencatat bahwa jauh-jauh sebelum merdeka, para pejuang serta para pemimpin bangsa pada waktu itu telah memilih Jakarta sebagai ibu kota negara jika telah merdeka nanti. Oleh sebab itu di Jakarta-lah para pejuang, para pemimpin bangsa berkumpul bermusyawarah dan bermufakat.
Yang kedua, mengapa Belanda sebagai penjajah memilih pusat penguasa penjajahan di Batavia ( Jakarta ) ? Karena sejarah penjajahan oleh Belanda ditandai dengan datangnya kongsi dagang Belanda yang dinamai VOC ( Verenigde Ostindice Compagne ) pada tahun 1596 lengkap dengan bala tentara dan pemimpinnya telah memilih Jakarta sebagai pusatnya sehingga diberi nama Batavia. Yang ketiga, mengapa pemerintah ini ingin secepatnya meninggalkan pulau Jawa yang sudah dihuni oleh seluruh suku, etnis, dan budaya se antero Nusantara.
Apakah para ahli riset, sosiologi, antropologi dalam meneliti sudah valid dan meyakinkan. Yang ke empat, ada apa dengan Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura dijadikan calon ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ke lima, di negeri ini kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Setidaknya pemerintah harus ada dialog yang panjang, melakukan sosialisasi ke masing-masing daerah untuk menggali saran pendapat dan masukan, untung ruginya kepindahan tersebut. Yang ke enam, kepindahan ibu kota negara juga akan berdampak terhadap propinsi DKI, dalam hal politik, sosial, ekonomi, budaya serta hankam. Yang ke tujuh, harusnya dengan segala pertimbangan anggota DPR RI beserta seluruh menteri di kabinet ikut memberikan masukan. Jangan hanya setujuuu. Membuat UU perencanaan yang benar-benar menjamin Yang ke delapan, agar tidak ada kesan seperti ular dan hewan lain yang badan dan ekornya selalu mengikuti kepalanya, kemana dia pergi Dan yang ke sembilan yakni perlu diingat bahwa semua kursi, pangkat, jabatan, gaji dan fasilitas kendaraan, rumah dinas itu semua dari uang rakyat yang diperoleh dari berbagai macam pajak dan uang dari rakyat yang lain, oleh karena itu maka rakyat jangan dipaksa-paksa. Jangan hanya mengikuti apa katanya para pejabat, para penguasa negara, ini terbalik, yang terjadi malah revolusi mundur, reformasi tidak berhasil, demokrasipun jungkir balik dan langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban dari segala bidang termasuk bidang ekonomi, oleh karenanya saya mengharap agar presiden Indonesia juga melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan penting tersebut, papar Parmin, panggilan akrab pria paruh baya yang kini aktif di bidang hukum di Banyuwangi.(reny/ari)
