Bondowoso – PJ Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto Banyak menerima Curhatan Kepala UPTD SPF pada Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja ASN bersama puluhan kepala sekolah TK, SD dan SMP di Gedung Guru, Kecamatan Maesan,dan UPT SPF SDN Kota Kulon II , Senin (22/1/2024).
Pihakamya memberikan atensi khusus kepada tenaga pendidikan, terutama terhadap minimnya guru agama dan olahraga, serta fasilitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidikan di Bumi Kiromggo.
Bambang mengatakan, untuk menyiasati itu pihaknya menginstruksikan Plh Kepala Dinas Pendidikan, Anisatul Hamidah agar melakukan pemetaan terhadap penempatan tenaga pendidikan .
“Kemudian juga berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait dengan penempatan PPPK , apakah bisa dipindah-pindah,harus disesuaikan dengan regulasi ” ungkapnya l
Menurutnya Kabupaten Bondowoso telah cukup banyak melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibandingkan kabupaten tetangga,karena rekrutmen PPPK Bondowoso mencapai 1800 lebih, termasuk di dalamnya adalah guru agama dan olahraga.
” Untuk tahun ini saya lebih memikirkan pelayanan yang lain. Untuk kesehatan,baik itu yang lulusan SMP maupun SMA yang sudah lama di DLH,” lanjutnya
Banyaknya infrastruktur yang rusak, kata Pj Bupati, seharusnya masuk dalam aplikasi Dapodik. Di samping itu, seharusnya kepala sekolah juga benar-benar memperhatikan kondisi gedung sekolahnya sebelum terjadi kerusakan dan ambruk.
” Jika belum kan susah. Nggak bisa kayak dulu lagi serta merta, kecuali ada bencana alam, ambruk baru mungkin bisa,”tandasnya.
Bahkan, selain guru pihaknya juga meminta data kepada BKPSDM, untuk memperhatikan tenaga kebersihan, terutama yang hanya lulusan SD dan SMP untuk menjadi pegawai PPPK. Pasalnya, sebanyak 33 tenaga kebersihan lulusan SD dan SMP hingga kini masih berstatus sebagai tenaga honorer.
Sementara itu terkait dengan hari kerja Guru dan siswa libur PJ Sekda Bondowoso ,Haeriyah Yuliati menambahkan bahwa untuk melakukan berbagai hal terutamanya ASN harus sesuai regulasi.
“Kita lihat regulasinya apa boleh ,namun yang perlu diketahui bahwa Guru juga ASN yang punya kewajiban yang sama pada masalah hari kerja dan Cuti,”imbuhnya.
Senada PLH Kepala Dinas Pendidikan Anisatul Hamidah mengatakan bahwa seperti apa yang disampaikan PJ Bupati harus sesuai regulasi akan menjadi dasar utama dalam mengambil langkah-langkah di Dinas yang dipimpinnya.
“Masalah stunting,angka putus sekolah dan perkawinan dini,serta bekerjasam dengan dinas pertanian dalam rangka memanfaatkan lahan disekolah untuk bisa lebih bermanfaat,”pungkasnya.
Untuk diketahui dalam rakor didua lokasi yang melibatkan kepala UPT SPF dari kecamatan ,Grujugan
,Maesan,Tamanan ,Jambesari Darusolah serta Kecamatan Bondowoso,Binakal,Curahdami,Pakem,Wringin, Tegal Ampel rata rata mengeluhkan tentang infrastruktur, penempatan dan tunjangan guru.
