BONDOWOSO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) menilai bahwa Bondowoso masih rentan Korupsi.
Betapa tidak ,indikator indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) dan SPI (Survei Penilaian Integritas) yang masih sangat rendah.
Sebagaimana diketahui bahwa MCP adalah aplikasi untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu SPI adalah sebuah metode untuk mengukur kerawanan korupsi dan integritas di sebuah instansi.
Dalam Sosialisasi bersama KPK di Pendopo Raden Bagus Asra ,Rabu 29/05/2024 diketahui bahwa MCP Bondowoso tahun 2023 sebesar 87,5 persen atau minus 6,8 persen dibanding tahun 2022.
Sedangkan capaian SPI Kabupaten Bondowoso tahun 2023 71,34 lebih rendah dibanding tahun 2022.
PIC Koordinator Supervisi KPK RI Wilayah Jatim III dan Kalimantan Tengah, Alfi Rachman Waluyo menjelaskan, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai program pencegahan korupsi terintegrasi di seluruh Kabupaten .
“Hari ini kami hadir di Bondowoso untuk melihat bagaimana upaya pencegahan korupsi bisa dilaksanakan dengan baik atau belum,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa KPK RI menggunakan dua alat ukur untuk pencegahan korupsi, yakni MCP dan SPI. Sementara yang diukur dari SPI itu adalah persepsi dan pengalaman masyarakat menilai Pemkab Bondowoso.
Alfi Rachman mengatakan bahwa ,berdasarkan SPI dan MCP tahun 2023 di Bondowoso perlu perbaikan. Pemkab sudah berkomitmen untuk memperbaikinya.
“Tugas kita bersama untuk memastikan komitmen tersebut dijalankan dengan baik atau tidak. Kami harap teman-teman pers membantu mengawasi Pemda,” urainya.
Diharabkan Pemkab Bondowoso bisa menjalankan komitmennya, sehingga nilai SPI dan MCP-nya bisa naik dan tidak terjadi kasus korupsi lagi.
Sebab jika SPI dan MCP rendah, maka di Bondowoso ini masih rentan terjadi tindakan korupsi. “MCP dan SPI ini salah satu indikator,” tukasnya.
Diterangkan walaupun MCP dan SPI-nya baik, bukan berarti tidak ada potensi tindakan korupsi. Namun yang lebih rentan ketika indikator rendah.
“Teman-teman semua, masyarakat semua, harus mengawal. Karena sekali lagi, pemberantasan korupsi ini bukan hanya peran KPK, bukan peran aparat penegak hukum, tapi peran seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Untuk diketahui Sosialisasi tersebut diikuti oleh PJ Bupati Bondowoso,PJ Sekda ,Segenap OPD dan Operator Masing-Masing OPD dan Kabag.
