JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah memberi sanksi lisan kepada Facebook terkait bocornya 1,3 juta data pengguna jejaring sosial itu asal Indonesia. Pemerintah masih menunggu hasil audit Facebook terkait kebocoran data para penggunanya.
“Sekarang ini baru teguran dan sanksi lisan, kita menungu secepatnya supaya ada penjelasan mengapa seperti itu, kenapa dan bagaimana,” kata Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum, Henri Subiakto dalam diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertema ‘Maling Facebook’ di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).
Kemenkominfo, menurut Henri, sudah memanggil pihak Facebook terkait bocornya data 87 juta data pengguna dari berbagai negara di mana 1,3 juta data di antaranya milik pengguna asal Indonesia.
“Kemarin kita panggil Facebook untuk menanyakan kenapa sampai data pengguna dibocorkan ke Cambridge Analytica sampai 87 juta dan di mana terdapat 1,3 juta berada di Indonesia. Oleh karenanya kita ingin tahu kenapa bisa bocor dan dari kapan itu bocor,” ujar dia.
“Teman-teman dari Facebook akan melakukan secepatnya, karena mereka juga sudah merasakan kerugian seperti turunnya harga saham dan kerugian semakin anjlok,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menilai, kebocoran 1,3 juta data pengguna Facebook di Indonesia merupakan masalah serius. Ia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan milik Mark Zuckerberg tersebut atas kelalaiannya.
“Ini persoalan yang serius karena menyangkut hak asasi warga negara di mana 1 juta lebih data warga negara Indonesia dibocorkan Facebook dan berada diperingkat ketiga dunia. Sehigga pemerintah harus serius menangani ini,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Kepala Teknologi Facebook Mike Schroepfer mengungkapkan, sekira 87 juta data pengguna Facebook bocor ke ke lembaga riset di Inggris, Cambridge Analytica. Dari angka itu, ada sekira sejuta data Facebooker asal Indonesia yang bocor.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bahkan mengusulkan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Facebook untuk menangani soal bocornya data pengguna Facebook itu.
“Jika perlu, bentuk Pansus untuk hal ini. Amerika dan Inggris juga sudah melakukannya,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.(sal)
