BONDOWOSO – Ketepatan data dan ketersediaan alat serta obat kontrasepsi menjadi perhatian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso.
Pengelolaan yang tidak tertib berisiko memicu ketidaksesuaian stok, menghambat distribusi, hingga mengganggu pelayanan keluarga berencana (KB) kepada masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. M. Imron, dalam kegiatan tindak lanjut pertemuan penggunaan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Selasa (13/10/2026).
Dalam arahannya, Imron menegaskan bahwa pengelolaan Alokon harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemanfaatan, hingga pencatatan dan pelaporan.
Setiap tahapan harus berjalan tertib agar persediaan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lapangan.
Data harus sesuai dengan stok fisik
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kesesuaian antara data persediaan dalam sistem dan jumlah Alokon yang benar-benar tersedia di fasilitas kesehatan (faskes).
Menurut Imron, sistem pencatatan yang baik tidak akan efektif apabila data yang dimasukkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, petugas pencatatan dan pelaporan di setiap faskes diminta memperbarui data stok secara berkala serta segera memverifikasi apabila ditemukan perbedaan antara catatan dan persediaan fisik.
“Data harus akurat, stok harus terpantau, pelaporan harus tepat waktu, dan pelayanan KB tidak boleh terganggu karena masalah tata kelola Alokon,” demikian penekanan Imron dalam arahannya.
Ia juga meminta setiap faskes mencatat penerimaan, pengeluaran, penggunaan, sisa persediaan, serta kebutuhan Alokon secara rutin. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat dipantau secara aktual.
Cegah kekosongan dan penumpukan stok
Selain akurasi data, distribusi Alokon juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Ketidakseimbangan persediaan antarfasilitas kesehatan berpotensi menyebabkan kekurangan di satu wilayah, sementara persediaan berlebih menumpuk di wilayah lain.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Imron mendorong pemetaan stok dan kebutuhan secara berkala. Apabila ditemukan faskes yang mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan, pihak terkait diminta segera berkoordinasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan atau redistribusi sesuai mekanisme yang berlaku.
Koordinator penyuluh KB juga diharapkan memperkuat pemantauan di wilayah kerja masing-masing. Potensi kekurangan stok maupun kendala distribusi perlu segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sebelum berdampak pada pelayanan.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan bersama instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangannya, diharapkan memperkuat koordinasi untuk memastikan mutu, keamanan, dan penyimpanan Alokon memenuhi ketentuan yang berlaku.
Perlu penanggung jawab yang jelas
Imron turut menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas pada setiap tingkatan pengelolaan. Penetapan penanggung jawab di fasilitas kesehatan maupun pengelola program diperlukan agar setiap persoalan dapat segera ditangani tanpa tumpang tindih kewenangan.
Hasil pemantauan dan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan juga perlu dihimpun secara berkala sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, pertemuan tersebut tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan langkah perbaikan yang terukur.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Dinsos P3AKB, perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan, petugas pencatatan dan pelaporan faskes, serta koordinator penyuluh KB.
Imron berharap, sinergi seluruh pihak mampu mendorong tata kelola Alokon di Bondowoso yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, ketepatan administrasi bukan sekadar persoalan laporan. Lebih dari itu, data yang akurat dan distribusi yang terencana menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan.
