Sumenep – Terkait maraknya pemberitaan tentang dugaan penyalahguanaan ADD dan DD Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Ach. Masuni,menyampaikan ,”Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan BPK, tim dari BPK RI akan turun langsung ke desa-desa di Sumenep pada tahun 2019, untuk mengaudit pengelolaan keuangan DD dan ADD,” jelasnya, Jumat (31/08/2018).
Karena itu, ia meminta agar para kepala desa benar-benar mengelola keuangan desa sesuai aturan yang berlaku. Karena apabila nanti ditemukan ada penggunaan DD atau ADD di luar aturan, maka akan berdampak hukum bagi kepala desa yang bersangkutan.
“Kalau tim dari BPK RI menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa, maka akan berdampak hukum. Karena itu, kami menghimbau para kepala desa supaya menggunakan keuangan desa sesuai aturan,” himbaunya.
Pihaknya berharap agar tenaga pendamping desa benar-benar memberi pendampingan secara profesional terhadap pengelolaan Dana Desa (DD). Sebab dana yang dikucurkan pemerintah ke desa-desa itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di desa.
“Sesuai peraturan bupati, tim evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa itu ada di Kecamatan. Karena itu, kecamatan juga harus aktif melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa,” ucapnya.
Masuni menambahkan, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keuangan desa, pihaknya selalu berkoordinasi dengan desa dan kecamatan. Pihaknya juga tidak pernah bosan mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara profesional.
“Kami juga segera mengumpulkan aparat desa di masing-masing kecamatan, agar saling mengingatkan tentang pengelolaan DD dan ADD secara benar sesuai aturan,” pungkasnya
