JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak 2005 hingga Agustus 2018, operasi tangkap tangan (OTT) KPK telah mengamankan 19 hakim yang tersandung kasus suap dan korupsi.
“Catatan ini berdasarkan laporan tahunan KPK, terdapat 17 hakim yang sudah kena OTT sepanjang 2005 hingga 2017. Ditambah dua hakim PN Medan, kini menjadi 19 orang,” kata juru bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Dari 19 hakim tersebut, terdapat 10 hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor), tiga hakim pengadilan negeri, satu hakim pengadilan tinggi, empat hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan satu hakim adhoc pengadilan hubungan industrial.
Farid menyesalkan sepuluh dari 19 hakim yang tertangkap tangan oleh KPK pada tahun 2005 hingga 2018 merupakan hakim adhoc Tipikor.
“Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi,” kata Farid.
KY menilai perlu adanya pembenahan rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim adhoc Tipikor.
Terkait dengan rekrutmen hakim adhoc Tipikor, Farid mengungkapkan bahwa adanya anggapan yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik yang berkapasitas dan berintegritas.
“Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker). Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon,” kata Farid.
Pendalaman rekam jejak guna melihat rekam jejak calon dikatakan Farid harus menjadi fokus dan prioritas dalam seleksi.
“Dalam rangka melaksanakan ini, perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat antikorupsi,” pungkas Farid. (Ari)
