SOLO  –  tapalkudamedia.com 

Pemerintah Kota Solo menjatuhkan sanksi terhadap AI, seorang oknum aparatur sipil negara (ASN), berupa penurunan pangkat di bawahnya selama tiga tahun.

Staf di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) tersebut terlibat mesum di hotel saat jam kerja. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Solo Rakhmat Sutomo mengatakan, yang bersangkutan semula adalah ASN golongan IIIB.

Dengan sanksi yang dijatuhkan, golongannya menjadi IIIC selama tiga tahun. ”Secara otomatis penurunan pangkat berdampak pada penyesuaian gaji dan tunjangan yang diterima,” kata Rakhmat Sutomo di Solo, Jawa Tengah, Jumat (9/3) siang.

Sanksi dijatuhkan setelah tim pemeriksaan bersama (rikma) menggelar sidang. Tim terdiri atas Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Asisten Administrasi Umum, Bagian Hukum, serta BKPPD. AI dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya AI tertangkap tengah mesum di hotel saat jam kerja. Pelanggaran yang dilakukan adalah bolos di saat jam kerja, memakai baju dinas, serta tindak asusila. Pemkot Solo juga menjatuhkan sanksi penghentian gaji selama empat bulan bagi dua ASN lain yang tepergok mesum di hotel di Wonogiri.

Kasusnya lebih lama dibandingkan AI dan telah dijatuhi hukuman pidana empat bulan kurungan. ”Makanya gaji mereka otomatis dihentikan,” urainya. Selanjutnya, Pemkot Solo tinggal menyiapkan sanksi sesuai pelanggaran kode etik kedua ASN yang bersangkutan.(red)

Opini – tapalkudamedia.com

Pemilu kada tak lama lagi bakal digelar. Diharapkan publik ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pilkada dan menolak segala bentuk politik uang.

Money politic  atau suap,  alias uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan . Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk kandidat yang bersangkutan.

Pemilu saat ini butuh political cost yang luar biasa, jadi kandidat itu duit yang bicara, kita tak bisa menafikkan penggunaan politik uang dalam Pemilu memiliki berbagai macam motif. Salah satunya motif ‘uang saksi’

Penggunaan politik uang dalam Pilkada tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Pemimpin yang bersangkutan akan tersandera untuk ‘balik modal’ ketimbang menjalankan kinerja yang baik kepada masyarakat.

Dengan ada model uang pencalonan yang membuat calon terbaik dan berkarakter itu tak muncul. Dan ini menjujukan uang adalah segalanya.

Banwaslu dan satgas memang mempunyai tugas untuk memberangus hal tersebut namun peran masyarakat sebagai pemilih dan penerima manfaat langsung yang ikut memastikan lembaga tersebut bekerja.

Masyarakat juga harus berani melaporkan jika menemukan adanya praktik-praktik jual beli suara yang terjadi. Sehingga partisipasi publik menjadi keharusan, baik dalam mengawasi dan memastikan Pilkada berlangsung dengan bersih, jujur, dan berintegritas.

Memilih calon kepala daerah berdasarkan aspek kompetensi, integritas, program kerja dan rekam jejak. Masyarakat harus cerdas dalam memilih, memastikan siapa calon yang akan mereka pilih.

Seperti calon bukan yang mampu menjadi panutan dan pengemban amanah, memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat dalam membangun daerah, serta berintegritas.

Hal tersebut penting dan harus menjadi perhatian khusus masyarakat ketimbang dengan pemberian atau janji uang untuk memilih calon tertentu.

Pilkada merupakan momentum penting dalam mengkonsolidasikan demokrasi di tingkat lokal. Penentuan maju atau tidaknya masa depan daerah termasuk masyarakatnya dalam lima tahun ke depan akan ditentukan dalam pertaruhan politik elektoral yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang.

Politik uang merupakan jalan pintas yang kerap terjadi dalam pemilihan umum dan sudah berlangsung sejak lama. Suka atau tidak cara ini nampaknya masih jadi pilihan menarik digunakan demi mendulang banyak suara dari masyarakat. Akankah ini kembali terjadi yang pada akhirnya sang jawara korupsi agar balik modal.

Banyak kasus kepala daerah kena OTT KPK ini karena untuk mendapatkan jabatanya mereka mengunakan cara yang salah, memaksakan demokrasi terpasung, hingga nafsu angkara merajai dirinya.

Kontestan yang bertarung dalam pilkada untuk tidak menghalalkan segala cara dalam upaya memenangi kursi kepala daerah. Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak karena sesungguhnya kita berkompetisi haruslah secara sehat.

Jakarta – tapalkudamedia.com

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menilai, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo soal indikasi korupsi peserta Pilkada 2018 merupakan buah dari mahalnya biaya politik. Beberapa calon kepala daerah kemudian melakukan korupsi untuk memenuhi biaya kampanye.

Zulkifli menyebut sejumlah biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang hendak maju dalam Pilkada. Di antaranya ialah biaya saksi yang mencapai Rp 100.000 per orang. Uang sebesar itu lantas harus diberikan kepada ratusan hingga ribuan saksi yang ada di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

“Dengan demikian, biaya saksi saja sudah menghabiskan dana miliaran rupiah. Apakah ada undang-undang yang mengatur itu diperbolehkan atau (dana saksi) ditanggung negara? Nah, sekarang enggak ada, tinggal tunggu waktu aja siapa yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan),” kata Zulkifli.

Ia melihat, saat ini hanya ada dua pilihan menghadapi situasi itu, yakni membenahi sistem agar negara menanggung biaya saksi atau menyerahkannya kepada masing-masing partai. Kalau cara masing-masing justru potensi melanggar undang-undang besar sekali.

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengatakan, potensi korupsi meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. KPK belakangan ini menangkap tangan beberapa calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada. Namun, ternyata masih ada beberapa calon kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dan akan segera ditindak. “Info yang kami dapatkan, saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada yang 95 persen akan jadi tersangka,” ujar Agus.

Dari penjelasan KPK itu, patut diduga, mereka yang terindikasi korupsi adalah para mantan pejabat atau pejabat yang sedang bercuti. Namun demikian, demi terciptanya Pilkada yang berkualitas, kita berharap tak ada calon-calon idola masyarakat yang terseret dalam kasus-kasus korupsi.

Sebaliknya, agar masyarakat tak telanjur mengidolakan calon-calon yang bakal menjadi tersangka korupsi, maka KPK hendaknya bertindak cepat agar masyarakat secepatnya dapat menentukan pilihan lain. Selain itu, tindakan ceopata KPK itu diperlukan agar isu korupsi ini tidak menjadi bahan kampanye hitam antar calon gubernur, calon wali kota, dan calon-calon bupati.

Kemudian, selain soal calon yang bersih, yang menjadi tugas utama semua pihak adalah bagaimana menciptakan pilkada yang berjalan secara damai dan berkualitas. Damai artinya tidak ada kegaduhan dan anarkisme. Dan, berkualitas berarti pemenang Pilkada itu betul-betul mendapat “mandat” mutlak dari pemilih..(red)