BULELENG – tapalkudamedia.com
Komisi III DPRD Bali kecewa dengan pemerintah pusat soal pembatalan rencana pembangunan Bandara Internasional Buleleng. Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba telah mendatangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menyampaikan hal tersebut.
“Dalam pertemuan itu, kami menyampaikan kekecewaan masyarakat Bali terhadap pernyataan pembatalan pembangunan bandara itu. Banyak teman-teman yang protes dengan pernyataan itu,” kata anggota Komisi III DPRD Bali, I Kadek Nuartana.
(Baca juga: Dinding Underpass Terminal 3 Bandara Soetta Retak dan Bocor)
Apalagi, kekecewaan itu semakin bertambah ketika rombongan anggota legislator asal Bali itu hanya ditemui oleh Kepala Seksi (Kasi) Tata Kebandaraudaraan. Padahal mereka berharap yang menemuinya adalah paling tidak selevel direktur agar dapat menghasilkan keputusan.
Dalam pertemuan itu, pihak Kemenhub menjelaskan bahwa pada 2018, pemerintah sudah mengalokasikan dana APBN yang besarnya Rp4 miliar untuk feasibility study guna penentuan lokasi pembangunan bandara tersebut.
“Setelah itu diputuskan baru ada namanya proses kedua, yakni ketika penentuan lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah baru memikirkan kerja sama dengan swasta,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi Kemenhub karena masih serius menanggapi studi kelayakan lokasi yang dimulai dari pemerintah dahulu dengan mengalokasian dana tahun anggaran 2018.
“Kami juga mendukung studi kelayakan kerja sama pemerintah dengan pengusaha,” ucap Nyoman sembari menegaskan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara itu sebuah keharusan dan harus segera direalisasikan.(put)
