Opini – tapalkudamedia.com
Pemilu kada tak lama lagi bakal digelar. Diharapkan publik ikut berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pilkada dan menolak segala bentuk politik uang.
Money politic atau suap, alias uang sogok. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.
Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan . Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk kandidat yang bersangkutan.
Pemilu saat ini butuh political cost yang luar biasa, jadi kandidat itu duit yang bicara, kita tak bisa menafikkan penggunaan politik uang dalam Pemilu memiliki berbagai macam motif. Salah satunya motif ‘uang saksi’
Penggunaan politik uang dalam Pilkada tidak akan menghasilkan para pemimpin daerah terbaik. Pemimpin yang bersangkutan akan tersandera untuk ‘balik modal’ ketimbang menjalankan kinerja yang baik kepada masyarakat.
Dengan ada model uang pencalonan yang membuat calon terbaik dan berkarakter itu tak muncul. Dan ini menjujukan uang adalah segalanya.
Banwaslu dan satgas memang mempunyai tugas untuk memberangus hal tersebut namun peran masyarakat sebagai pemilih dan penerima manfaat langsung yang ikut memastikan lembaga tersebut bekerja.
Masyarakat juga harus berani melaporkan jika menemukan adanya praktik-praktik jual beli suara yang terjadi. Sehingga partisipasi publik menjadi keharusan, baik dalam mengawasi dan memastikan Pilkada berlangsung dengan bersih, jujur, dan berintegritas.
Memilih calon kepala daerah berdasarkan aspek kompetensi, integritas, program kerja dan rekam jejak. Masyarakat harus cerdas dalam memilih, memastikan siapa calon yang akan mereka pilih.
Seperti calon bukan yang mampu menjadi panutan dan pengemban amanah, memiliki kompetensi dan komitmen yang kuat dalam membangun daerah, serta berintegritas.
Hal tersebut penting dan harus menjadi perhatian khusus masyarakat ketimbang dengan pemberian atau janji uang untuk memilih calon tertentu.
Pilkada merupakan momentum penting dalam mengkonsolidasikan demokrasi di tingkat lokal. Penentuan maju atau tidaknya masa depan daerah termasuk masyarakatnya dalam lima tahun ke depan akan ditentukan dalam pertaruhan politik elektoral yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang.
Politik uang merupakan jalan pintas yang kerap terjadi dalam pemilihan umum dan sudah berlangsung sejak lama. Suka atau tidak cara ini nampaknya masih jadi pilihan menarik digunakan demi mendulang banyak suara dari masyarakat. Akankah ini kembali terjadi yang pada akhirnya sang jawara korupsi agar balik modal.
Banyak kasus kepala daerah kena OTT KPK ini karena untuk mendapatkan jabatanya mereka mengunakan cara yang salah, memaksakan demokrasi terpasung, hingga nafsu angkara merajai dirinya.
Kontestan yang bertarung dalam pilkada untuk tidak menghalalkan segala cara dalam upaya memenangi kursi kepala daerah. Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak karena sesungguhnya kita berkompetisi haruslah secara sehat.
