Bondowoso – Wakil Bupati Bondowoso,H.Irwan Bachtiar Rahmad menyampaikan akar permasalahan Bondowoso masuk dalam kategori daerah tertinggal adalah masalah pendidikan ,pasalnya 71,45 persen dari total 433.065 penduduk bekerja di Bondowoso tahun 2017 masih tamatan SD. Hal ini menurutnya menjadi linier karena angka rata-rata lama sekolah Bondowoso masih 5,55 tahun.
Masih rendahnya angka lama sekolah di Bondowoso yang saat ini masih mencapai 5-6 tahun, ini dinilai angka tersebut masih kurang produktif untuk bisa mengantarkan Kota Bondowoso lepas dari Kota tertinggal dan termiskin.
Ini yang membuat pemegang pucuk pimpinan Bondowoso berkomitmen dalam jangka waktu tiga tahun angka lama sekolah harus mampu mencapai 13-14 tahun. Agar mampu menjadikan Kabupaten Bondowoso menjadi lepas dari status kota tertinggal dan termiskin.
“Itu sebenarnya tidak hanya Bondowoso kok. Rata-rata Jatim juga seperti itu, artinya sebagian besarpekerja kita masih tamatan SD,” jelasnya saat Safari Pendidikan di SDN Patemon 2 Kecamatan Pakem,Bondowoso,Jawa Timur,Kamis(21/02/2019).
Menurutnya, penyebab banyak masyarakat Bondowoso yang masih tamatan SD sebenarnya banyak faktor. Salah satunya yakni pernikahan dini, kemudian masih ada sebagain masyarakat yang lebih suka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada sekolah.
“Terpenting begini, kita harus mengubah mindset masyarakat bahwa pendidikan itu juga menjadi kebutuhan pokok. Tetapi mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa pendidikan bukanlah kebutuhan. Ini juga manjadi salah satu penyebabnya,” ungkapnya.
Wabup menerangkan bahwa dengan tenaga kerja yang mayoritas tamatan SD ini, maka perlu adanya intervensi untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan. Sehingga, mereka juga bisa diterima di pasar kerja,sehingga mampu meningkatkan perekonomian.
“Oleh karena itu program-program pelatihan di dalam rangka untuk peningkatan skill di bidang-bidang tertentu akan terus dilaksanakan oleh Pemkab Bondwoso ,” tegasnya.
Wabup juga menjelaskan bahwa akan juga mengelontorkan dana CSR dari beberapa bank di Bondowoso untuk membantu pengadaan seragam dan sepatu siswa ,Saat ditanya program Dana Getar Desa ((Gerakan Kesetaraan Berbasis Desa) yang selama ini mengunakan Dana Desa Wabup di Getar Desa ini, bukan hanya di pendidikan formal saja, tetapi juga di pendidikan vokasi untuk memberikan keterampilan lebih. Bahkan tahun 2017, jadi Dana Desa tetap dialokasikan sedangkan dana CSR sebagai suport pemkab Bondowoso untuk memajukan pendidikan.
Angka partisipasi pendidikan itu tinggi, artinya apa, mereka sudah sangat peduli dengan itu. Tapi yang membikin angkanya sangat renah 5,55 tahun itu adalah yang usia 25 tahun ke atas, ini kemudian kita intervensi dengan Getar desa” ungkapnya.
Selain itu wabup menyampaikan sejumlah potret buram dunia pendidikan di Bondowoso, contohnya akses jalan, sarana prasarana, dan kesejahteraan guru.
“Salah satu yang menjadi potret buram dunia pendidikan kita, selain akses jalan, sarana prasarana, yakni kesejahteraan para guru”
Menurutnya infrastruktur, dan sarana prasarana pendidikan di Bondowoso masih belum memadai. Terlebih lagi banyak kepala sekolah yang mengajukan proposal tahunan tapi tidak pernah direspon.
Oleh karena itulah, Ia meminta pada pemangku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar semua pembangunan infrastruktur didasarkan atas azas kebutuhan, bukan azas kedekatan antara kepala sekolah dengan salah satu yang ada di Diknas.
“Ini tidak boleh lagi, tolong semua pembangunan infrastruktur didasarkan azas kebutuhan, bukan azas kedekatan antara kepala sekolah dengan salah satu yang ada di Diknas, dan tidak boleh lagi yang namanya pembangunan ini hanya terpusat di kota” tegasnya.
Sementara itu, terkait kesejahteraan para guru, Wabup Irwan meminta agar ke depan tidak boleh ada lagi potongan-potongan terhadap kesejehteraan atau tunjangan yang diberikan kepada guru-guru
