Bondowoso – Bupati Bondowoso KH.Bupati Salwa Arifin mengingatkan Kepala Desa agar dalam verifikasi dan validasi guru ngaji yang dilakukan benar-benar cermat dan teliti dengan tidak melibatkan unsur politik dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan Bupati saat Pembinaan Pra Verifikasi dan Validasi Data Guru Ngaji serta Lembaga Pendidikan Keagamaan, Rabu (13/3), di Pendopo Bupati Bondowoso,Jawa Timur.
Menurut Bupati jika verifikasi dan validasi guru ngaji tidak dilakukan dengan cermat dan telitik kondisi tersebut dinilai rawan terjadi di tengah-tengah kontestasi politik Pemilu 2019.
“Jangan lihat soal politiknya. Siapa pun yang kalau memang sudah guru ngaji harus didata. Memang rawan sekarang ini, kadang-kadang perbedaan politik bisa mereka tidak di data. Saya menghimbaukan, bahwa guru ngaji apapun politiknya tetap guru ngaji,”pintanya.
Bupati juga berharap kepala desa bisa proaktif , atau guru ngaji bisa melaporkan bila menemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Manakala ditemukan pelanggaran dalam verivali ini, Bupati Salwa mengaku bahwa sanksi akan disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan.
“Teguran bisa juga. Kalau parah ya bisa dipecat juga, Camat dan kades bisa diingatkan” ujarnya.
Untuk diketahui pemberian honor guru ngaji rencananya akan dilakukan melalui PAK (Perubahan Keuangan Anggaran) tahun 2019 . Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) data jumlah guru ngaji . Ditargetkan verivali ini akan selesai dilakukan selama satu bulan ke depan dengan melibatkan kepala desa.
Data guru ngaji di pemerintah Kabupaten Bondowoso mencapai 5.665 orang. Namun demikian, seiring perjalanan masih ada usulan-usulan baru yang belum tercover. Artinya, yang bersangkutan termasuk guru ngaji yang baru, atau mungkin usulan pengganti guru ngaji yang sudah meninggal.
Senada, Kepala Bagian Kesejahteraan Pemkab Bondowoso, Rahmatullah,mengatakan agar kepala desa menyampaikan data guru ngaji sesuai dengan yang di lapangan. Artinya tidak boleh melihat afiliasi politik dari guru ngaji tersebut. Mengingat tahun ini masuk di tahun politik.
“Tidak boleh melihat apakah guru ngaji tersebut sama afiliasi politiknya atau tidak. Apalagi pada tahun ini masuk di tahun politik. Tentunya disana ada persaingan-persaingan terutama di desa-desa ini,” ungkapnya.
Karena masing-masing calon legislatif kata , Rahmatullah juga saling mengintip dan mengembangkan atau memanfaatkan potensi-potensi untuk dijadikan tim sukses dan semacamnya. Kadang dengan hal-hal tersebut, ada guru ngaji baru.
” Buat tempat misalnya di teras, ini ngajar ngaji dulu, nanti saya ajukan. Hal-hal semacam ini perlu menjadi perhatian dari Kades. Apakah itu betul-betul guru ngaji atau insidetil,” tegasnya.
