Beranda blog Halaman 7

Sampaikan 979 Usulan dalam Musrenbang RKPD 2027,Ketua DPRD:Pokir Bukan Proyek Pribadi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menyampaikan sebanyak 979 usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Bagus Asra, Senin (30/3/2026).

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan bahwa ratusan usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan melalui berbagai kegiatan di daerah pemilihan.

Menurut Dhafir, peran DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat telah diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD juga memiliki kewajiban menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Dulu dikenal sebagai jaring aspirasi masyarakat. Setelah adanya regulasi terbaru, istilah tersebut berubah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD,” ujarnya.

Ia menegaskan, pokok-pokok pikiran (Pokir)DPRD bukanlah proyek pribadi, melainkan hasil dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan saat kegiatan reses maupun pertemuan langsung. Seluruh usulan tersebut kemudian difasilitasi oleh sekretariat dewan sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah.

Dhafir menyebutkan, jumlah usulan DPRD yang mencapai 979 lebih banyak dibandingkan usulan dari pemerintah daerah yang berkisar sekitar 400 usulan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa tidak semua usulan tersebut harus direalisasikan seluruhnya.

“Pokok-pokok pikiran DPRD harus disesuaikan dengan RPJMD dan visi misi kepala daerah. Tidak semua usulan harus masuk, tetapi perlu diseleksi berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

FB_IMG_1773966750014

Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan harus menjadi prioritas utama.Dalam kesempatan tersebut, Dhafir turut menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses perencanaan pembangunan.

Ia menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa usulan yang disampaikan dalam Musrenbang dapat langsung direalisasikan pada tahun yang sama.

“Musrenbang hari ini adalah untuk penyusunan RKPD tahun 2027. Jadi tidak serta-merta apa yang diusulkan hari ini langsung dikerjakan hari ini,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar usulan yang masuk berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Namun, pelaksanaan program tersebut tetap harus melalui tahapan regulasi dan penganggaran.

Dhafir berharap, proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso dapat mulai direalisasikan pada April 2026, sehingga mampu menjawab harapan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Di akhir penyampaiannya, DPRD menyerahkan sepenuhnya pokok-pokok pikiran tersebut kepada bupati dan perangkat daerah terkait untuk disusun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh usulan ini dapat diselaraskan dengan RKPD dan visi misi kepala daerah, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

images (15)

Bupati Bondowoso Sampaikan 11 Isu Strategis dalam Musrenbang RKPD 2027

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, menyampaikan 11 isu strategis pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Raden Bagus Asra, Senin (30/3/2025).

Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini menjadi wadah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ia menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,32 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,20 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,5 persen, serta indeks gini membaik menjadi 0,271 yang menunjukkan ketimpangan semakin rendah.

“Namun demikian, indeks pembangunan manusia (IPM) masih tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional. Hal ini menegaskan bahwa arah pembangunan sudah tepat, tetapi perlu percepatan agar hasilnya dirasakan merata oleh masyarakat,” ujarnya.

Bupati kemudian memaparkan 11 isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni kerawanan bencana, alih fungsi lahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, optimalisasi pemanfaatan Ijen Geopark, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tata kelola dan penegakan hukum, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, keterbatasan lapangan kerja, infrastruktur yang belum memadai, serta pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 dengan visi mewujudkan Bondowoso tangguh dan unggul berdasarkan keimanan dan ketakwaan.

Tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.

Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan penguatan pelayanan dasar.

FB_IMG_1773966750014

Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan enam agenda pembangunan utama, meliputi peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, kualitas pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sosial budaya, serta perlindungan lingkungan hidup.

Adapun target indikator makro tahun 2027 mengacu pada surat edaran Gubernur Jawa Timur, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04–5 persen, tingkat kemiskinan 10,05–11,21 persen, IPM 71,74–72,64, tingkat pengangguran terbuka 2,43–2,94 persen, serta indeks gini 0,251–0,291.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah daerah merumuskan sejumlah program prioritas, seperti penguatan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi pasar, hilirisasi produk lokal, serta program pertanian seperti pupuk gratis dan asuransi petani.

Selain itu, juga dilakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa dan jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta pengembangan lingkungan dan budaya berbasis kearifan lokal.

Bupati menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kinerja (evidence-based planning), penguatan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta efisiensi belanja sebagai prinsip utama.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan konstruktif dan mengawal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

“Kami berharap dukungan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan,” tuturnya.

Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya terarah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan merata bagi seluruh masyarakat Bondowoso.

images (15)

Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Bondowoso Fokus pada Perencanaan Terarah dan Terintegrasi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Bondowoso, Anizatul Hamidah, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2027.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

“Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan terarah, terintegrasi, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Anizatul,Senin 30/03/2026.

Musrenbang RKPD Kabupaten Bondowoso tahun ini diikuti oleh 415 peserta yang hadir secara daring dan luring. Peserta terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bondowoso, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta perwakilan instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, LSM, Tim Penggerak PKK, dan Dharma Wanita Persatuan.

Adapun tujuan penyelenggaraan Musrenbang ini adalah untuk:
Menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah.
Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, target kinerja, serta lokasi kegiatan.
Menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Mengklarifikasi program dan kegiatan kewenangan daerah dengan usulan dari desa dan kelurahan hasil Musrenbang kecamatan.

Lebih lanjut, Anizatul memaparkan bahwa proses penyusunan RKPD 2027 telah melalui beberapa tahapan. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada 19–31 Januari 2026, diikuti Musrenbang kecamatan pada 23–26 Februari 2026.

FB_IMG_1773966750014

Selain itu, penginputan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berlangsung pada 4 Februari hingga 1 Maret 2026.

Tahapan berikutnya meliputi forum lintas perangkat daerah pada 10 Maret 2026 sebagai ajang sinkronisasi program.

Tercatat sebanyak 249 usulan dari masyarakat dan instansi vertikal serta 979 usulan pokok pikiran DPRD telah masuk dalam sistem perencanaan.

Seluruh usulan tersebut dibahas dalam Musrenbang kabupaten untuk kemudian direncanakan sumber pembiayaannya, baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur, maupun APBN.

Ke depan, rangkaian penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir RKPD, hingga penetapan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2027 yang dijadwalkan pada Juni 2026.

Anizatul berharap seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Ia juga memohon arahan Bupati Bondowoso guna menyempurnakan substansi rancangan RKPD sebagai pedoman pembangunan daerah ke depan.

images (15)

Arus Balik Lebaran 2026 Di Pelabuhan ASDP Ketapang Terus Bertambah

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi – Arus balik Lebaran 2026 masih banyak kendaraan pemudik yang belum kembali dari Jawa ke Bali. Pergerakan kendaraan pemudik yang melintas di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi terus berdatangan.

Dalam periode arus balik 22-25 Maret 2026, ASDP mencatat sebanyak 47.945 unit kendaraan telah kembali ke Bali, setara 29 persen dari total kendaraan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa.

Artinya sekitar 71 persen atau 117.367 unit kendaraan masih belum melakukan perjalanan balik. Para pemudik itu diperkirakan bertahap kembali ke Bali dalam beberapa hari kedepan.

Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano menyampaikan, kondisi ini tidak terlepas dari kesiapan operasional yang diperkuat sejak awal masa Angkutan Lebaran.

Menurutnya, distribusi kendaraan yang tidak terkonsentrasi pada satu waktu menjadi kunci menjaga kelancaran di pelabuhan.

“Kami memastikan layanan di lintasan Ketapang-Gilimanuk tetap optimal dalam mengantisipasi arus balik. Pergerakan yang bertahap ini membantu menjaga ritme operasional tetap stabil,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko menjelaskan pengaturan kendaraan masuk pelabuhan dilakukan secara disiplin dengan dukungan buffer zone serta penguatan manajemen lalu lintas.

“Seluruh skema operasional dijalankan adaptif, termasuk optimalisasi buffer zone agar arus kendaraan tetap mengalir tanpa penumpukan,” jelasnya.

ASDP mengimbau kepada para pemudik untuk menghindari perjalanan pada puncak arus balik gelombang kedua yang diperkirakan akan terjadi pada 28-29 Maret 2026.

Kondisi arus balik di lintasan Ketapang-Gilimanuk terpantau ramai lancar, dengan didominasi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Pada H+3, jumlah pemotor yang menyeberang dari Jawa ke Bali mencapai 8.691 unit, tumbuh 24,1 persen.

Secara kumulatif sejak H-10 hingga H+3, total penumpang mencapai 375.617 orang atau naik 0,8 persen, dengan kendaraan sebanyak 91.919 unit atau meningkat 5,5 persen. (mam)

images (15)

Komisi II DPRD Banyuwangi Soroti Kelangkaan Gas Elpiji 3 kg 

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi –  Kelangkaan gas melon menjelang hingga setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, jadi sorotan Komisi II DPRD Banyuwangi meminta pengawasan ketat distribusi LPG 3 Kg subsidi.

Hal tersebut diungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina, dan perwakilan agen LPG 3 Kg, Kamis (26/03/2026).

“LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok warga. Ketika terjadi kelangkaan dan harga melonjak, dampaknya langsung dirasakan warga. Kami minta pengawasan distribusi diperketat,” kata Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Komisi II meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG 3 kg. Regulasi di tingkat pengecer dinilai perlu diperjelas guna menjaga harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

“Selain pengawasan, kuota elpiji subsidi perlu ditambah. Karena kuota yang didapat pada tahun ini lebih kecil dibanding 2025.
Kuota LPG 3 Kg subsdi itu dasarnya dari DTKS,” kata Emy.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta tambahan kuota kepada Pertamina sejak jauh hari sebelum Lebaran.

FB_IMG_1773966750014

“Kita sudah warning Pertamina, supaya stok LPG 3 Kg pada H-7 sampai H+7 jangan sampai kurang, tapi kenyataannya beda. Ini kita evaluasi terus, termasuk dengan dukungan DPRD untuk memperkuat koordinasi semua pihak,” kata Nanin.

Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya dalam menjaga ketersediaan LPG subsidi. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengaku, pihaknya telah melakukan monitoring dan evaluasi distribusi.

“Tentu kami terus mengingatkan pangkalan resmi untuk menjual sesuai HET, yakni Rp 18 ribu. Sejak awal Maret hingga pasca Lebaran Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan yang jauh lebih tinggi dari kondisi normal, yakni sekitar 337 persen dengan total penyaluran hingga 213 ribu tabung,” kata Ahad Rahedi.

Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan operasi pasar pada tanggal 17 sampai 22 Maret 2026 lalu dengan total penyaluran lebih dari 12 ribu tabung.

“Melalui agenda koordinasi ini, Pertamina Patra Niaga kembali meminta dukungan dari stakeholder terkait khususnya untuk penggunaan LPG bersubsidi sesuai peruntukan,” Pungkasnya. (mam)

images (15)

Hindari Kebocoran, Sekda Bondowoso Tekankan Digitalisasi dan Validasi Data

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi untuk mencegah potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurutnya, masih ditemukan kasus penarikan pajak yang tidak disetorkan sehingga menimbulkan piutang.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong sistem digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Digitalisasi menjadi langkah penting agar tidak terjadi kebocoran, terutama dari pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kecamatan dan OPD ,Kamis 26/03/2026.

Selain digitalisasi, Fathur Rozi menyebut terdapat tiga fokus utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Pertama, penguatan peran camat dalam menjalankan kewenangan pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam penanganan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Bondowoso saat ini mencapai 12,2 persen.

Karena itu, kata Sekda ,diperlukan pemutakhiran data yang akurat sesuai kondisi di lapangan. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping desa.

“Kami mendorong camat bersama tim untuk turun langsung memastikan validitas data. Jika tidak valid, maka harus dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.

FB_IMG_1773966750014

Fokus kedua adalah peningkatan validasi data secara berkala, termasuk data objek pajak. Ia mencontohkan perubahan kondisi bangunan yang dapat memengaruhi nilai pajak, sehingga perlu dilakukan pembaruan data secara rutin.

Sementara fokus ketiga adalah peningkatan realisasi capaian pendapatan daerah yang diiringi dengan sistem pengawasan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik.

Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kualitas layanan, sekaligus mempermudah akses data secara transparan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib dan potensi kebocoran dapat diminimalkan, tentunya akan dilakukan secara bertahap.

images (15)

Selain 134 Titik, Pemeliharaan Jalan 70 Km di Bondowoso Gunakan Cold Mix Asphalt

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Sumberdaya Bina Konstruksi (BSBK) akan melakukan penanganan jalan di seluruh wilayah kecamatan. Kepala Dinas BSBK, Ansori, menyampaikan bahwa program tersebut mencakup 23 kecamatan yang masing-masing mendapatkan paket pekerjaan.

“Ada 23 kecamatan yang semuanya mendapatkan paket penanganan jalan,” ujar Ansori.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan menyampaikan data rinci terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan BSBK, baik jalan kabupaten, jalan lingkungan, maupun sebagian jalan desa. Namun, tidak semua jalan menjadi tanggung jawab dinas tersebut.

Menurut Ansori, jumlah ruas jalan desa di Bondowoso mencapai sekitar 400 ruas, sedangkan jalan kabupaten lebih dari 300 ruas. Dari keseluruhan itu, penanganan akan difokuskan pada 134 titik lokasi yang tersebar di 23 kecamatan dengan total panjang sekitar 35 kilometer.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan pemeliharaan jalan sepanjang 70 kilometer. Ansori menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti minim, melainkan difokuskan untuk memperpanjang usia layanan jalan.

FB_IMG_1773966750014

“Jangan berasumsi hanya segini. Pemeliharaan ini bertujuan memperpanjang usia jalan, misalnya satu kilometer kita lakukan penanganan tambahan agar lebih awet,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemeliharaan jalan tersebut sudah menggunakan teknologi cold mix asphalt atau aspal dingin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, untuk 134 titik penanganan jalan tidak menggunakan metode tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, meminta agar Dinas BSBK memaparkan rencana pekerjaan tersebut kepada para camat.

“Tujuannya agar para camat mengetahui titik mana saja yang akan diperbaiki, sehingga tidak ada yang tidak tahu,” tegasnya usai rapat koordinasi di Sabha Bina Praja, Kamis (26/3/2026).

 

images (15)

Kuatkan Peran Camat, Wabup Pimpin Rakor

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Menindaklanjuti berbagai laporan dari masyarakat, Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i bersama Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala OPD terkait dan camat se-Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sabha Bina Praja pada Kamis (26/03/2026).

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga isu utama yang dibahas, yakni infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kita akan menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat, tentu dengan menyesuaikan anggaran dan aturan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Bondowoso menekankan pentingnya penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

FB_IMG_1773966750014

Ia menyampaikan bahwa camat harus mampu berperan sebagai pemimpin dan koordinator di tingkat kecamatan, mengingat adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati.

Selain itu, bupati kata sekda ,camat juga diharapkan mengetahui dan terlibat langsung dalam setiap pelaksanaan pembangunan, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, maupun program pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, camat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, termasuk dalam kegiatan rekonstruksi, rehabilitasi, serta pemeliharaan pembangunan secara rutin.

images (15)

Bupati Bondowoso Imbau ASN Tidak Gunakan Elpiji Bersubsidi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso, 17 Maret 2026 — Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan tabung gas elpiji bersubsidi atau gas melon jika bukan menjadi haknya. Imbauan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Tamansari, Selasa (17/3/2026).

Dalam keterangannya, Bupati menegaskan pentingnya kesadaran ASN untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. “Teman-teman ASN, jika memang sudah bukan haknya, sebaiknya tidak menggunakan,” tegasnya.

Menurutnya, kuota elpiji bersubsidi tidak dapat dengan mudah ditambah. Namun, apabila kondisi mendesak, Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kondisi distribusi elpiji di wilayah Bondowoso masih relatif aman. Kebutuhan masyarakat dinilai masih terpenuhi dari kuota harian, meskipun di beberapa lokasi terjadi percepatan habisnya stok.

FB_IMG_1773966750014

“Permintaan masyarakat masih terpenuhi, meskipun di beberapa tempat stok habis lebih cepat dari biasanya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga mencatat adanya peningkatan permintaan elpiji bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, ditemukan satu hingga dua kasus pelanggaran dalam penjualan elpiji yang telah diberikan sanksi.
“Sementara ini masih dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk perusahaan dan tempat usaha, ke depan akan kita tertibkan sesuai aturan peruntukannya,” jelasnya.

Bupati menegaskan bahwa penggunaan gas elpiji bersubsidi telah diatur secara khusus dan tidak diperuntukkan bagi pelaku usaha atau industri. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan peninjauan dan penertiban agar distribusi tepat sasaran.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, untuk bersama-sama menjaga stabilitas distribusi elpiji bersubsidi.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama mengamankan kondisi ini. Termasuk ASN, jika memang bukan haknya, agar tidak menggunakan elpiji bersubsidi,” pungkasnya.

images (15)

Bupati Bondowoso Pastikan Stok Bahan Pokok dan BBM Aman Jelang Idul Fitri 1447 H

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, melakukan monitoring harga serta ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), Selasa (17/3/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan di Pasar Induk Bondowoso dan SPBU Tamansari guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap aman dan stabil selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Bupati Abdul Hamid Wahid mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok bahan pokok secara umum masih dalam kondisi aman, meskipun terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas.

“Alhamdulillah, hasil pemantauan kami menunjukkan stok aman. Memang ada kenaikan pada beberapa komoditas, tetapi masih dalam batas wajar,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.

Dalam kegiatan tersebut, bupati juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai merah besar.

Saat berdialog, pedagang menyebut harga cabai merah besar saat ini mencapai Rp40 ribu per kilogram, meningkat dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram. Meski demikian, ketersediaan stok masih mencukupi karena pasokan dari petani tetap lancar.

FB_IMG_1773966750014

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, menjelaskan bahwa monitoring rutin dilakukan menjelang hari besar keagamaan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami memastikan stok bahan pokok di Bondowoso dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar. Kami juga terus memantau pergerakan harga agar tetap stabil menjelang Idul Fitri,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pelaku usaha, distributor, serta pengelola pasar guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, pihaknya mengimbau para pedagang dan distributor untuk tidak melakukan praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga di pasaran.

“Kami mengimbau agar semua pihak menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan penimbunan. Pengawasan akan terus kami lakukan agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” tegasnya.

Dengan adanya monitoring ini, diharapkan masyarakat Bondowoso dapat menjalani bulan Ramadan hingga Idul Fitri dengan tenang, karena ketersediaan bahan pokok tetap terjamin dan harga relatif stabil.

images (15)
1...678...885Halaman 7 dari 885
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih