Beranda blog Halaman 6

Tiga Jembatan Ambrol di Bondowoso, Akses Siswa Terputus,KBM Tetap Jalan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso, 1 April 2026 — Tiga jembatan di Kabupaten Bondowoso ambrol pada Senin (30/03/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kerusakan paling parah terjadi pada jembatan di Desa Klekean, Kecamatan Prajekan.

Jembatan tersebut merupakan akses utama bagi siswa SDN Bandilan 3, 4, dan 5. Selain itu, jembatan juga menjadi jalur penghubung warga dari Dusun Somporan, Desa Klekean, menuju Dusun Taman Arum, Desa Bandilan.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, bersama jajaran meninjau langsung lokasi terdampak pada Selasa (31/03/2026).

Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung, pemerintah daerah mengambil langkah darurat. KBM bagi siswa terdampak sementara dipindahkan ke rumah kepala desa setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil agar siswa tetap dapat mengikuti pelajaran selama masa perbaikan jembatan.

FB_IMG_1773966750014

“Jembatan tersebut merupakan akses utama siswa dari Dusun Klekean menuju SDN Bandilan 4. Akibat terputusnya jembatan, siswa tidak bisa bersekolah. Kami telah menggelar rapat dan memutuskan bahwa selama 14 hari masa pekerjaan, KBM dilaksanakan di rumah kepala desa,” ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (01/04/2026).

Ia menambahkan, keputusan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SD yang dijadwalkan berlangsung pada 20 April mendatang, sehingga proses pembelajaran harus tetap berjalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menyatakan bahwa jembatan penghubung Desa Bandilan dan Desa Klekean mengalami kerusakan total.

“Kerusakan meliputi bagian pondasi hingga badan jembatan yang telah hilang,” katanya.Pemerintah daerah berencana melakukan perbaikan secepatnya menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Proses penanganan darurat ditargetkan mulai dalam satu hingga dua hari ke depan.

images (15)

Akses Terputus, Bupati Bondowoso Targetkan Perbaikan Jembatan Ambrol Rampung Secepatnya

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i meninjau langsung jembatan penghubung antardesa di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, yang ambrol akibat diterjang banjir, Selasa (31/3/2026).

Kerusakan jembatan tersebut mengakibatkan terganggunya akses vital masyarakat. Derasnya arus air menggerus badan jembatan hingga mengalami kerusakan parah. Pada bagian tengah jembatan terlihat lubang besar yang membuat kendaraan tidak dapat melintas dengan aman.

Jembatan ini merupakan akses utama yang menghubungkan tiga jalur strategis, yakni Bandilan–Prajekan, Bandilan–Tarum, dan Bandilan–Klekean.

Terputusnya jalur tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama distribusi hasil pertanian serta mobilitas harian.

Bupati bersama jajaran pemerintah daerah turun langsung ke lokasi untuk memastikan penanganan dilakukan secepatnya.

“Penanganan sementara akan kami lakukan agar jembatan ini tetap bisa digunakan terlebih dahulu, meskipun dengan keterbatasan,” ujar Abdul Hamid Wahid di lokasi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan perbaikan darurat dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu, sehingga akses masyarakat dapat kembali difungsikan sementara.

Untuk solusi jangka panjang, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pembangunan ulang secara permanen.

Proyek tersebut akan diusulkan dalam perubahan APBD tahun berjalan, atau dimasukkan dalam anggaran induk tahun 2027 apabila belum memungkinkan.

FB_IMG_1773966750014

“Perbaikan permanen tetap menjadi prioritas. Kami upayakan masuk dalam perubahan anggaran, atau paling lambat pada APBD 2027,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Binamarga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK Bondowoso, Ansori, menyampaikan bahwa penanganan awal di tiga titik kerusakan akan segera dilaksanakan.

“Perbaikan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tiga titik dengan total anggaran sekitar Rp370 juta dan akan mulai dikerjakan dalam satu hingga tiga hari ke depan,” ujarnya.

Dikatakan bahwa didasarkan pada peran penting ketiga jembatan tersebut sebagai akses utama yang menyokong aktivitas ekonomi warga.

Jika perbaikan tidak segera dilakukan, risiko keselamatan pengguna jalan diprediksi akan semakin membebani masyarakat

Ambrolnya jembatan akibat banjir ini sempat menimbulkan kekhawatiran warga karena meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat aktivitas ekonomi.

Dengan percepatan penanganan, diharapkan konektivitas antarwilayah di Kecamatan Prajekan segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas BSBK Ansori, Kalaksa BPBD Kristianto Putro Prasojo, Kepala Dinas Pendidikan Taufan Restuanto, Kepala Diskominfo Dwi Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan Sigit Purnomo, serta Camat Prajekan dan Camat Botolinggo.

images (15)

Bidik Kader Muda Berintegritas ,Pemkab Bondowoso Gelar Seleksi Paskibraka

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Sekretaris Daerah, Fathur Rozi, resmi memulai proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Kegiatan ini bertujuan menjaring generasi muda terbaik yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan jiwa nasionalisme yang kuat.

Fathur Rozi menyampaikan bahwa seleksi ini menjadi momentum penting untuk membentuk kader muda yang mampu menjadi teladan bagi generasi sebaya.

“Kami berharap peserta yang terpilih nantinya tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera dengan baik, tetapi juga menunjukkan sikap kepemimpinan dan integritas,” ujarnya,Selasa31/03/2026.

Seiring dimulainya tahapan seleksi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis dapat mengirimkan perwakilan terbaik untuk bertugas di tingkat kabupaten.

Selain itu, peserta terpilih juga diharapkan mampu bersaing di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Keikutsertaan dalam ajang tersebut diharapkan dapat mengharumkan nama daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Ki Ronggo, khususnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang.

FB_IMG_1773966750014

Seleksi Paskibraka ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam membina generasi muda agar memiliki semangat kebangsaan dan tanggung jawab sebagai penerus bangsa.

Sementara itu kepala Bakesbangpol Ahmad menyampaikan bahwa Calon peserta harus melalui tahapan seleksi yang terdiri dari
Administrasi,Kesehatan.Memahami Peraturan Baris Berbaris (PBB).Kesamaptaan (tes fisik).
Wawancara (kepribadian dan ideologi).

“Tidak dipungut biaya apapun namun harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, baik administrasi, fisik, maupun mental, sesuai aturan,”imbuhnya.

Dikatakan bahwa hasil tes Wasbang dan Intelegensia Umum calon Paskibraka Tahun 2026 diikuti peserta 172 siswa.

“Lulus 155 peserta denban rincian putra 90 dan putri 65 peserta.sementara yang tidak lulus 17 dengan rincian putra 13 dan putri 4 peserta,” ungkapnya.

Menurutnya ,Peserta yg lulus tes wasbang dan intelegensia umum akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

images (15)

ASDP Ketapang Operasikan 34 Kapal di Lintasan Ketapang-Gilimanuk

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB) di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Skema ini diberlakukan seiring meningkatnya volume kendaraan hingga memicu antrean beberapa kilometer.

Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano menegaskan, kunci utama pengendalian kepadatan bukan semata pada jumlah kapal, melainkan pada kecepatan layanan di setiap titik.

“Fokus kami adalah memastikan proses berjalan cepat dan berkesinambungan. Melalui pola TBB, kapal tidak berlama-lama di dermaga sehingga kendaraan dapat segera terlayani dan terus bergerak,” ujar Yossianis, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, dalam kondisi puncak, antrean merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, selama pergerakan tetap terjaga, waktu tunggu dapat ditekan secara signifikan.

“Yang terpenting adalah flow tetap hidup. Antrean boleh terjadi, tetapi tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Berdasarkan pemantauan hingga pukul 14.00 WIB, ekor antrean kendaraan tercatat mencapai sekitar 5,8 km dari akses masuk Pelabuhan Ketapang, dengan dominasi kendaraan kecil, truk sedang dan besar, serta bus yang terus bergerak menuju pelabuhan.

ASDP mengerahkan 34 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk. 22 armada diantaranya beroperasi dengan skema TBB
di Dermaga 3, MB 4, LCM, dan Bulusan, serta didukung 4 kapal perbantuan guna mempercepat rotasi dan menjaga ritme layanan tetap stabil.

Proses bongkar muat juga dipercepat
dengan rata-rata durasi sekitar 35 menit per siklus layanan. Dengan durasi lebih singkat dan disiplin operasional yang terjaga, rotasi kapal dapat berlangsung lebih cepat sehingga kapasitas layanan meningkat secara signifikan.

FB_IMG_1773966750014

Dari sisi permintaan, data reservasi tiket melalui Ferizy mencatat sebanyak 164.881 unit kendaraan telah melakukan pemesanan untuk periode H-10 hingga H+10 (11 Maret–1 April 2026).

Hingga H+7, sebanyak 154.313 unit kendaraan telah masuk ke Pelabuhan Ketapang, dengan sisa potensi 10.568 unit yang diperkirakan masih akan bergerak menuju pelabuhan.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko menjelaskan, percepatan layanan di dermaga diperkuat dengan pengaturan arus kendaraan sejak di sisi darat.

“Kami mengendalikan ritme kendaraan melalui buffer zone, sehingga kedatangan ke pelabuhan tetap terukur dan tidak menumpuk,” jelasnya.

Puncak arus balik tercatat pada H+7 atau Minggu (29/3/2026), dengan total 56.365 penumpang dan 19.057 unit kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali. Komposisi didominasi motor sebanyak 12.458 unit dan 4.995 mobil.

Sejumlah buffer zone telah dioptimalkan, antara lain Grand Watudodol, Terminal Sri Tanjung, Bulusan, dan PT Pusri, sebagai kantong parkir sekaligus titik pengendalian arus. Koordinasi intensif bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga distribusi kendaraan tetap terkendali.

ASDP mengimbau masyarakat untuk membeli tiket lebih awal melalui Ferizy, merencanakan perjalanan dengan baik, menjaga kondisi fisik, serta membawa logistik yang cukup. (mam)

images (15)

BSBK Bondowoso Buka Pendaftaran Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi 2026

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso membuka pendaftaran on the spot untuk kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2026.

Program ini ditujukan bagi tenaga kerja pada bidang Pelaksana Pekerjaan Jalan Jenjang 5 dan Pelaksana Pekerjaan Saluran Irigasi Jenjang 5.

Kepala Dinas BSBK melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Noval Rofiqi, menyampaikan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten.

Kompetensi tersebut, kata Noval dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat keahlian kerja.

“Masifnya pembangunan infrastruktur harus didukung tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki kemampuan sesuai standar,” ujarnya,Senin 30/03/2026.

Noval menambahkan, kegiatan sertifikasi ini memberikan manfaat besar bagi tenaga kerja konstruksi. Selain meningkatkan keterampilan, hasil pelatihan dan sertifikasi diharapkan dapat diterapkan secara langsung di lapangan, sehingga pekerjaan konstruksi—baik jalan, gedung, maupun irigasi—dapat sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak melampaui ketentuan yang berlaku.

“Harapannya, setiap hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan standar dan aturan, sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga,” tegasnya.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta daya saing tenaga kerja konstruksi di Bondowoso.

FB_IMG_1773966750014

Selain itu, program ini juga bertujuan memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki keahlian sesuai standar yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini meliputi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, khususnya di bidang pelaksanaan jalan dan saluran irigasi, serta memberikan pengakuan resmi melalui sertifikasi.

Sementara untuk pendaftaranya melalui asosiasi .

Selain itu, program ini juga bertujuan menjamin mutu pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan standar teknis dan keselamatan kerja.

Tidak hanya itu,kata Noval , kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing tinggi.

Dengan demikian, kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bondowoso, khususnya pada sektor jalan dan irigasi, dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga kerja konstruksi di Bondowoso.

Dukungan sertifikasi atas keterampilan yang dimiliki menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan sesuai regulasi menuju Bondowoso Berkah.

images (15)

Jelang Muscab PKB ,Ahmad Dhafir : DPP Tetapkan Mekanisme Sesuai AD-ART Bisa Saja Orang Luar

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menetapkan mekanisme seleksi calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan menitikberatkan pada penilaian kinerja pengurus selama lima tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan H.Ahmad Dhafir Ketua DPC PKab Bondowoso,Senin 30/03/2026.

Menurutnya ,proses tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis. Penilaian awal dilakukan langsung oleh DPP terhadap seluruh pengurus, yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh sesuai AD ART.

Hasil evaluasi itu kata Dhafir menjadi dasar pembentukan tim khusus yang dikenal sebagai “Tim 5”.

Tim 5 sendiri berasal dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan tidak melibatkan pihak luar. Tim ini bertugas menjaring serta menetapkan lima nama kandidat yang dinilai layak untuk memimpin DPC.

“Pengumuman lima nama tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang. Meski demikian, forum masih membuka kemungkinan adanya tambahan usulan kandidat dari peserta, sehingga jumlah calon bisa berkembang menjadi tujuh atau delapan orang,”jelasnya.

Namun, ditegaskan bahwa tambahan usulan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap lima nama yang telah ditetapkan.

Sebab kata Dhafir, kandidat yang diajukan DPP telah melalui proses penilaian berbasis kinerja yang objektif.

FB_IMG_1773966750014

“Sebagai kader, kita harus tunduk pada keputusan organisasi. Pertimbangan DPP tentu sudah melalui proses yang matang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan internal partai. Menurutnya, konflik internal justru lebih berbahaya dibanding perbedaan pandangan yang sehat.

Setelah Ketua DPC terpilih, nantinya akan diberikan mandat untuk menyusun kepengurusan bersama Tim 5 dari DPW.

“Kepengurusan baru diharapkan dapat langsung fokus menjalankan program kerja partai,”tegasnya.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa mekanisme ini merupakan bagian dari pemetaan kader oleh DPP, yang mempertimbangkan pengalaman, rekam jejak, serta kontribusi kader terhadap partai.

Kandidat yang muncul pun tidak terbatas berasal dari daerah setempat, melainkan bisa juga dari luar daerah sesuai kebutuhan organisasi.

“Organisasi ini bukan sekadar kumpulan orang, tetapi satu kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu berkontribusi bagi masyarakat melalui jalur politik,” tambahnya.

Dengan mekanisme tersebut, PKB berharap dapat meminimalkan potensi konflik serta memperkuat soliditas kader dalam menjalankan visi dan misi partai ke depan.

images (15)

Bupati Bondowoso Sampaikan LKPJ 2025 kepada DPRD, Realisasi APBD Capai 98,67 Persen

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso, — Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2026 atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Bondowoso dalam sidang dewan.

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

“LKPJ ini memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai sarana evaluasi guna mendorong otonomi daerah yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab,” ujar Bupati,Senin 30/03/2026.

LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan sejumlah dokumen perencanaan dan regulasi, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 beserta perubahannya, serta berbagai peraturan daerah dan peraturan bupati terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengusung tema pembangunan “Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi secara inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.” Tema tersebut dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan, yakni peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih bersifat unaudited. Total pendapatan daerah mencapai Rp2,00 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,97 triliun atau 98,67 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 92,62 persen dari target.

FB_IMG_1773966750014

Adapun belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,09 triliun dan terealisasi Rp1,92 triliun atau 91,83 persen. Untuk pembiayaan daerah, realisasi mencapai Rp96,69 miliar dari anggaran Rp96,55 miliar.

Dalam paparan capaian makro pembangunan, Bupati menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada 2025 mencapai 5,32 persen atau meningkat 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat Rp16,65 triliun dan atas dasar harga berlaku sebesar Rp28,56 triliun.
Selain itu, Indeks Gini mengalami penurunan dari 0,333 menjadi 0,271, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,55 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,72 yang masuk kategori tinggi.

Bupati juga menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan provinsi melalui skema tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pembangunan dilaksanakan secara sinergis melalui kolaborasi dengan kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, dan pihak ketiga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap DPRD Kabupaten Bondowoso dapat memberikan saran, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

images (15)

Dugaan Pungli Tiket Wisata Bondowoso Disorot, DPRD Minta Penataan Ulang , OPD Harus Mampu Berinovasi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Penjualan tiket di sejumlah objek wisata di Kabupaten Bondowoso yang diduga diwarnai praktik pungutan liar (pungli) mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir.

Ia menekankan pentingnya penataan ulang sistem pengelolaan, khususnya terkait penarikan retribusi di lokasi wisata.

Dhafir menyampaikan bahwa pelantikan pejabat baru di lingkungan Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) harus menjadi momentum untuk menghadirkan inovasi dalam tata kelola.

Ia berharap para pimpinan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran (output), tetapi juga memperhatikan dampak nyata (outcome) bagi masyarakat.

“Selama ini kita cenderung berpikir bagaimana anggaran diserap dan dipertanggungjawabkan. Padahal yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya,Senin ,30/03/2026 usai paripurna di DPRD Bondowoso.

Menurutnya, pembangunan, termasuk di sektor infrastruktur dan pariwisata, tidak boleh sekadar berorientasi pada pelaksanaan program.

Ia mencontohkan pembangunan jalan yang seharusnya juga memberikan dampak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Terkait sektor pariwisata, Dhafir menegaskan pentingnya efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, ia meminta adanya penataan ulang agar tidak ada pihak yang tidak berwenang melakukan penarikan retribusi.

“Jangan sampai ada pihak yang tidak memiliki kewenangan justru menarik retribusi. Ini bisa membuat wisatawan tidak nyaman,” katanya.

FB_IMG_1773966750014

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan objek wisata dikelola secara profesional, sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman saat berada di Bondowoso.

Kondisi tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD, lanjut Dhafir, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta komisi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan, termasuk pada sektor pariwisata.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, ia menilai optimalisasi PAD harus dilakukan tanpa membebani masyarakat.

Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan potensi sektor pariwisata serta pajak hotel dan restoran.

“Potensi yang ada harus digali maksimal, tetapi tidak memberatkan rakyat. Pajak seperti PBB jangan sampai naik, sementara sektor lain seperti pariwisata bisa dioptimalkan,” tegasnya.

Dhafir juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pengisian jabatan publik.

Ia mengaku belum mendengar adanya praktik transaksi dalam proses mutasi jabatan, namun tetap mengingatkan agar hal tersebut tidak terjadi.

“Komitmen ini penting agar pejabat yang menjabat tidak berpikir untuk mengembalikan modal, melainkan fokus pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut berawal dari adanya dugaan pungli di objek wisata di wilayah kecamatan Ijen yang hingga menarik tiket satu orang pengunjung 100 ribu pada Minggu lalu .

images (15)

Cegah Learning Loss, Bondowoso Kompak Pertahankan Sekolah Tatap Muka

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Wacana pemberlakuan sistem pembelajaran daring mulai April 2026 yang beredar di tengah masyarakat dipastikan tidak berlaku di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah daerah melalui unsur eksekutif dan legislatif sepakat bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka.

Isu sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah akan menerapkan sekolah daring sebagai langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan pasokan energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Namun, hal tersebut dibantah oleh Dinas Pendidikan setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran di wilayahnya tetap mengutamakan sistem luring atau tatap muka penuh.

“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, proses pembelajaran tetap dijalankan secara luring bagi siswa, jadi normal tatap muka,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengimbau kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka sebagai pendekatan utama.

Langkah ini dinilai penting guna mencegah ketertinggalan pembelajaran sekaligus menjamin pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif karena dilakukan secara terencana, interaktif, dan berpusat pada peserta didik melalui interaksi langsung antara guru dan murid.

FB_IMG_1773966750014

“Pembelajaran tatap muka juga mendukung pengembangan kompetensi akademik, sosial, dan emosional, serta penguatan karakter dalam lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, turut menyampaikan pandangan serupa.

Ia berharap kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara normal tanpa penerapan sistem daring.

“Kita berharap tidak perlu daring, tetap aktivitas sebagaimana biasa. Anak-anak membutuhkan pembelajaran setiap waktu, jangan sampai terputus,” katanya.

Ia menilai, proses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter melalui interaksi langsung antara guru dan siswa.

Dengan demikian, baik pihak eksekutif maupun legislatif di Bondowoso menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran tatap muka demi kualitas pendidikan yang lebih baik.

images (15)

Bondowoso Alami Peningkatan Luar Biasa, Pemprov Jatim Dorong Sinergi Pembangunan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Agung Subagyo, menilai Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pendopo Raden Bagus Asra, Senin (30/03/2026).

Menurut Subagyo, pembangunan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Ia menegaskan, tanggung jawab tersebut bukan sekadar administratif, melainkan amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

“Setiap kebijakan dan program pembangunan daerah harus selaras dengan sasaran pembangunan nasional. Harus ada integrasi antara perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, dibahas bahwa penyusunan RKPD Bondowoso 2027 telah memasuki tahap Musrenbang. Melalui forum ini diharapkan tercapai kesepakatan terkait permasalahan, prioritas pembangunan, serta program strategis daerah yang tetap sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Tema RKPD tahun 2027 yang diusung adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 hingga 7,5 persen, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Di tingkat provinsi, tema tersebut diturunkan menjadi penguatan pelayanan dasar guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menetapkan sembilan prioritas pembangunan, di antaranya Jatim Agro, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, hingga Jatim Lestari.

FB_IMG_1773966750014

Lebih lanjut, Subagyo mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Bondowoso, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah serta penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Bondowoso menunjukkan tren positif, dari 3,49 persen pada 2021 menjadi 5,32 persen pada 2025. Ini mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah yang terus berkembang,” jelasnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, ia mengingatkan agar upaya pengentasan kemiskinan tetap dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemprov Jatim juga menetapkan sejumlah target indikator makro untuk Bondowoso pada 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi 4,04–5 persen, tingkat kemiskinan 10,05–11,21 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 2,43–2,94 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Subagyo juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah, khususnya dengan wilayah sekitar seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Jember, guna memperkuat pembangunan berbasis kawasan.

Ia menambahkan, peningkatan investasi di daerah harus didukung oleh kondisi yang aman, termasuk dari risiko bencana. Selain itu, pemberdayaan UMKM dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kerja sama antar daerah menjadi sangat penting. Tidak ada satu daerah pun yang bisa berkembang sendiri tanpa sinergi dengan daerah lain,” pungkasnya.

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih