Bondowoso — Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, menyampaikan 11 isu strategis pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Raden Bagus Asra, Senin (30/3/2025).
Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini menjadi wadah untuk mensinergikan perencanaan pembangunan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ia menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,32 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,20 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,5 persen, serta indeks gini membaik menjadi 0,271 yang menunjukkan ketimpangan semakin rendah.
“Namun demikian, indeks pembangunan manusia (IPM) masih tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan provinsi dan nasional. Hal ini menegaskan bahwa arah pembangunan sudah tepat, tetapi perlu percepatan agar hasilnya dirasakan merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati kemudian memaparkan 11 isu strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni kerawanan bencana, alih fungsi lahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, optimalisasi pemanfaatan Ijen Geopark, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tata kelola dan penegakan hukum, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, keterbatasan lapangan kerja, infrastruktur yang belum memadai, serta pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bondowoso 2025–2029 dengan visi mewujudkan Bondowoso tangguh dan unggul berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
Tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.
Tema ini selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, yang menekankan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan penguatan pelayanan dasar.
Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menetapkan enam agenda pembangunan utama, meliputi peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal, kualitas pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan sosial budaya, serta perlindungan lingkungan hidup.
Adapun target indikator makro tahun 2027 mengacu pada surat edaran Gubernur Jawa Timur, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,04–5 persen, tingkat kemiskinan 10,05–11,21 persen, IPM 71,74–72,64, tingkat pengangguran terbuka 2,43–2,94 persen, serta indeks gini 0,251–0,291.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah daerah merumuskan sejumlah program prioritas, seperti penguatan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi pasar, hilirisasi produk lokal, serta program pertanian seperti pupuk gratis dan asuransi petani.
Selain itu, juga dilakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa dan jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta pengembangan lingkungan dan budaya berbasis kearifan lokal.
Bupati menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan kinerja (evidence-based planning), penguatan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta efisiensi belanja sebagai prinsip utama.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan konstruktif dan mengawal konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
“Kami berharap dukungan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya terarah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan merata bagi seluruh masyarakat Bondowoso.
