Bondowoso – Ketua Fraksi PPP Demokrat Imam Khalid Andiwijaya menanggapi teguran DPW PPP terkait kurangnya koordinasi adalah hal yang wajar.
“Wajar yang muda harus ditegur, kader itu harus selalu diawasi diberi , masukan ,mungkin memang komunikasinya selama ini kurang bukan tidak ,” ungkapnya usai mengikuti pembukaan Rapimcab III PPP di Hotel Palm , Minggu 10/11/2019.
Terkait interpelasi Ia mengaku hanya ingin menyelaraskan mulai dari pelaksanaan sampe materi yang akan digunakan.
“Interpelasi itu adalah DPR bukan hak perorangan, bukan anggota dewan, interpelasi itu adalah hak DPR ,” ungkapnya.
Diakui bahwa pihaknya sejauh ini tidak melihat bahwa Interplasi sejauh ini ada kemungkinan bisa menjatuhkan Bupati.
“Saya pribadi melihat belum ada kearah sana, ya tapi haknya saudara – saudara kalau saya berpikir bahwa interpelasi dan langkah awal untuk kemajuan bupati sama dengan hanya masyarakat ketika mendengar isu interpelasi mau ada isu full power itu adalah setiap orang punya hak,karena itu pasti itu belum pernah ada di Bondowoso .
Ia menerangkan dulu di zaman Bupati Mashoed hampir mau ada interplasi sehingga dilakukan langkah- langkah politik . “Sejauh ini kita lihat Bupati tidak melakukan melanggar hukum, kami lihat masih dalam hal wajarlah. Semua itu masih kami pelajari makanya belum kami laporkan ke DPW,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya H.Imam Thahir, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur, menyampaikan terjadinya interpelasi salah satunya disebabkan oleh gagalnya komunikasi dari fraksi PPP dengan fraksi lainnya bahkan DPW.
