FeaturedHukum & kriminal

Sidang BLBI, Jaksa KPK Cecar Boediono soal Keputusan Penghapusan Utang BDNI

Screenshot_2024-06-16-16-20-23-29_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062

JAKARTA – Tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Boediono terkait keputusan rapat terbatas (Ratas) yang membahas penghapusbukuan (write off) obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.
Awalnya, Boediono mengaku lupa saat dipertanyakan oleh tim Jaksa KPK terkait hasil rapat yang membahas usulan penghapusbukuan sebesar Rp2,8 triliun. Usulan tersebut muncul dari Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung saat Ratas di Istana pada Februari 2004.

“Persetujuan begitu itu tentu ada semacam kesimpulan, (tapi) saya tidak ingat akhir rapat itu ada kesimpulan atau tidak,” kata Boediono saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Kemudian, tim Jaksa pun menampilkan notulensi hasil ratas di Istana Negara. Dalam notulensi yang ditampilkan tim Jaksa, hasil ratas itu belum menyepakati keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.

iklan dalam
IMG-20240425-WA0040

Boediono mengamini bahwa memang belum ada keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.‎ “Ya, bahwa sampai akhir sidang kabinet, tidak ada kesimpulan yang dibacakan. Jadi sampai selesai (tidak ada keputusan),” ungkapnya.
Setelah adanya ratas di Istana, Boediono yang juga anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengakui bahwa sempat mengadakan rapat lanjutan di tingkat KKSK. Rapat tersebut dihadiri juga oleh BPPN.

 
Menurut jaksa, pada rapat di tingkat KKSK, Syafruddin tetap melaksanakan penghapusbukuan utang. Syafruddin mengklaim bahwa tindakannya telah disepakati atas persetujuan rapat di Istana Negara.
Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung sendiri telah didakwa merugikan negara sekira Rp 4,5 triliun karena telah menerbitkan SKL BLBI untuk obligor BDNI. Penerbitan SKL BLBI tersebut dianggap telah memperkaya pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim.
Syafruddin selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM) yang merupakan Aset Sjamsul Nursalim.(kha)

IMG-20240429-WA0000

Related posts

Melawan Covid – 19, Tiga Pilar di Kelurahan Penganjuran Lakukan Tracing dan Penyemprotan Disinfektan

Hari Kedua Seleksi  Calon Anggota Badan Ad Hoc, KPU Bondowoso Pastikan Berjalan Lancar

Penyemprotan Cairan Disinfektan Gunakan Water Canon Polres Situbondo di Seputar Kota

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih