Bondowoso – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Samsul Hadi, menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/4/2026).
Menurut Samsul, rekomendasi DPRD merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih serius dan terukur dalam menindaklanjuti setiap catatan, khususnya pada program yang belum berjalan optimal atau masih menyisakan persoalan di lapangan.
“Rekomendasi dari DPRD itu sudah jelas dan konstruktif. Tinggal bagaimana OPD mampu menindaklanjuti, terutama pada hal-hal yang belum tuntas atau masih menjadi kendala. Di sinilah kemampuan dan keseriusan OPD benar-benar diuji,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam menjalankan roda pemerintahan, bupati tidak bekerja sendiri. Seluruh elemen pemerintahan, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), kepala OPD, camat, hingga kepala desa, harus bersinergi dan menjalankan perannya secara optimal.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi dan eksekusi di tingkat OPD. Oleh karena itu, penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan program, bukan sekadar pertimbangan administratif atau efisiensi.
“Seorang pemimpin harus siap menghadapi berbagai situasi, baik yang menguntungkan maupun penuh tantangan. Karena itu, pejabat yang ditempatkan harus memiliki kapasitas dalam mengeksekusi program,” tegasnya.
Selain itu, Samsul Hadi juga menyoroti program KDMP yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Meski masih dalam tahap konsep, ia menilai program tersebut memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.
“KDMP ini harus dimaknai sebagai upaya mempercepat perputaran ekonomi masyarakat, bukan menjadi pesaing. Justru harus bersinergi dengan pelaku UMKM,” katanya.
Ia berharap OPD terkait dapat merumuskan strategi yang tepat agar implementasi KDMP tidak tumpang tindih dengan peran UMKM, melainkan saling menguatkan. Menurutnya, UMKM tetap harus menjadi prioritas karena selama ini terbukti menjadi penopang utama perekonomian masyarakat.
Ke depan, Samsul mendorong adanya integrasi yang lebih terarah antara program pemerintah, termasuk KDMP, dengan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.
