Bondowoso – Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I, meminta seluruh pihak terkait untuk segera melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana, khususnya akses infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam upaya merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis guna menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.
“Saya minta teman-teman melakukan asesmen terkait sarana prasarana dan akses, termasuk dampaknya terhadap masyarakat. Dari situ kita bisa menentukan langkah-langkah taktis untuk penyelesaiannya,” ujar Fathur Rozi,Jum’at 17/04/2026.
Menurutnya, hasil asesmen akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, termasuk kemungkinan perluasan jalan, penataan kawasan, hingga pengaturan zonasi seperti klaster peternakan.
“Kalau memang dibutuhkan perluasan jalan, kita lakukan. Kalau perlu penataan klaster, misalnya untuk peternakan, itu juga akan kita atur,” jelasnya.
Selain itu, Sekda menekankan pentingnya pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima dengan baik.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak serta-merta akan memindahkan fasilitas publik seperti pasar, melainkan lebih mengutamakan optimalisasi fungsi bangunan yang sudah ada.
“Kita tidak bicara pemindahan pasar hewan, Yang kita dorong adalah bagaimana memaksimalkan bangunan yang ada agar sesuai dengan peruntukannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fathur Rozi menyoroti pentingnya pemanfaatan seluruh aset milik pemerintah daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mencontohkan aset rumah sakit Paru yang memiliki potensi dikembangkan menjadi pusat layanan kesehatan berbasis wisata atau wellness tourism.
“Pada prinsipnya, semua aset pemerintah daerah yang belum berfungsi harus dioptimalkan. Termasuk rumah sakit paru yang bisa dimanfaatkan untuk wisata kesehatan,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, karena pengelolaan aset tersebut masih dalam proses administrasi dan akan segera dialihkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,dari RSUD dalam hal ini ke Dinas Kesehatan.
“Intinya, semua aset daerah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
