Bondowoso, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Bondowoso Jawa Timur dijadwalkan mulai pada tanggal, 20 Oktober 2021, mendatang.
Terkait hal tersebut ketua DPRD Bondowoso,H.Ahmad Dafir meminta Bupati Bondowoso KH,Salwa Arifin untuk merefisi Peraturan Bupati no 17 tentang pelaksanaan pilkades .
“Tadi saya minta kepada Bupati untuk merefisi Perbup no 17 pasal 62 m angka 2 huruf D tentang pelaksanaan Pilkades tentang jarak 50 meter,jika itu dilaksanakan di 4 TPS dalam satu lapangan maka akan tetap mengundang kerumunan masa di masa pandemi seperti ini,”jelasnya di pendopo Bupati ,Rabu 30/06/2021.
Dikatakan bahwa pihaknya akan sangat mendukung pelaksanaan Pilkades dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Saya berharap sebelum sosialisasi direfisi dahulu, pelaksanaanya bisa seperti Pilkada,kalau pilkada boleh maka pilkades juga boleh, jadi jangan satu tempat agar tidak mengundang kerumunan masa,”imbuhnya.
Dengan adanya penbahan jumlah TPS dan tempat terpisah maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan , Kendati demikian Dafir menjamin bahwa pilkades dibiayai APBD.
“Bukan masalah besarnya biaya tapi lebih pada keselamatan masyarakat,berapapun itu kita harus siap,”tegasnya.
Dhafir juga memastikan bahwa biaya pilkades ditanggung APBD.
“Temen-temen pers silahkan fungsi kontrolnya jika ada pungutan tidak sesuai aturan, maka itu bisa dikatagorikan pungli, jadi saya tegaskan bahwa berapapun biayanya di tanggung APBD,”pungkasnya.
Sementara untuk mekanisme perubahan Perbup itu sendiri menurut politisi kawakan PKB ini tidak perlu persetujuan DPRD.
