BONDOWOSO, TAPALKUDA POST — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan mengintegrasikan data sektoral yang selama ini tersebar di berbagai perangkat daerah ke dalam satu platform.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Portal Satu Data Kabupaten Bondowoso, yang menjadi bagian dari upaya membangun sistem data pemerintahan yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah dibagipakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Bondowoso tersebut kini diarahkan untuk bertransformasi menjadi BIOP (Bondowoso Intelligent Operations Platform).
Platform ini dirancang sebagai ruang kerja kolaboratif berbasis data yang mengintegrasikan berbagai informasi sektoral dari perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi menegaskan, integrasi data menjadi kebutuhan penting agar pemerintah daerah tidak lagi bekerja dengan data yang tersebar dan berjalan sendiri-sendiri.
“Satu data ada di satu platform. Data di perangkat daerah sebenarnya sudah ada, tetapi belum terintegrasi. Ini yang kita integrasikan seluruh data yang ada di perangkat daerah ke Diskominfo,” ujar Fathur Rozi,Rabu 5/08/2026.
Sekda mengatakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Diskominfo berperan sebagai wali data. Data dari berbagai perangkat daerah akan diintegrasikan melalui sistem yang dikelola Diskominfo untuk kemudian menjadi bagian dari satu dashboard pemerintahan.
Dengan pola itu, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran data yang lebih utuh ketika menyusun perencanaan, mengambil kebijakan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Fathur Rozi juga menekankan bahwa integrasi data bukan sekadar memindahkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lebih jauh, sistem tersebut harus mampu memastikan data yang digunakan pemerintah memiliki tingkat akurasi, konsistensi, validitas, serta standar metadata yang jelas.
Sementara itu Kepala Diskominfo Bondowoso Dwi Wahyudi mengatakan bahwa Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bondowoso.
Melalui kebijakan tersebut, penyelenggaraan tata kelola data pemerintah diarahkan agar menghasilkan data yang berkualitas, terstandar, terintegrasi, mudah dibagipakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk diketahui Rapat koordinasi tersebut diikuti 105 peserta yang terdiri atas 26 kepala dinas dan kepala badan selaku pimpinan perangkat daerah, sembilan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, 35 verifikator data perangkat daerah, serta 35 operator data perangkat daerah.
Keterlibatan pimpinan, verifikator, dan operator dinilai penting karena kualitas BIOP sangat bergantung pada kualitas data yang disuplai oleh masing-masing perangkat daerah.
Setidaknya ada empat agenda utama yang hendak dicapai melalui koordinasi tersebut, yakni memperkuat sinergi dan komitmen perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, mempercepat pengumpulan serta pemutakhiran data sektoral, meningkatkan kemampuan verifikator dan operator dalam mengelola data, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data.
Data yang dikumpulkan nantinya tidak hanya diharapkan tersedia, tetapi juga harus akurat, mutakhir, lengkap dan sesuai standar sebelum dipublikasikan melalui Portal Satu Data Kabupaten Bondowoso.
Dari Data Terpisah Menuju Dashboard Tunggal
Selama ini, data pemerintahan pada dasarnya telah tersedia di masing-masing perangkat daerah. Persoalannya, data tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem.
Dikatakan bahwa ,Kondisi inilah yang hendak dijawab melalui pengembangan BIOP. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan basis data yang sebelumnya terpisah antarinstansi atau unit kerja. Selain mengintegrasikan data, sistem juga diarahkan untuk membantu memastikan akurasi, konsistensi dan validitas informasi yang dibagikan.
Ke depan, data yang telah terintegrasi diharapkan dapat ditampilkan dalam dashboard tunggal sehingga pemerintah daerah memiliki sumber informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
“Karena Diskominfo sebagai wali data, semua akan terintegrasi ke Diskominfo dan nantinya menjadi dashboard tunggal,” katanya.
Tidak berhenti pada persoalan data, Diskominfo juga memiliki tanggung jawab memastikan dukungan infrastruktur digital berjalan dengan baik.
Salah satunya berkaitan dengan keamanan jaringan internet pada perangkat daerah.
Dengan demikian, pengembangan Bondowoso Intelligent Operations Platform diarahkan bukan hanya menjadi tempat menyimpan dan menampilkan data, melainkan bagian dari ekosistem operasional pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Data Berkualitas Jadi Fondasi Kebijakan
Penguatan Satu Data menjadi penting karena kebijakan pemerintah pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan.
Data yang tidak mutakhir berisiko menghasilkan perencanaan yang tidak tepat. Sebaliknya, data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih utuh sebelum menentukan kebijakan.
Karena itu, keberhasilan BIOP tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Komitmen setiap perangkat daerah sebagai produsen data menjadi faktor penting agar sistem tersebut benar-benar menghasilkan satu sumber data pemerintahan yang dapat dipercaya.
Target akhirnya jelas: data pemerintah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam satu ekosistem untuk memperkuat perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik di Bondowoso.
