BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai menggeser pola penanganan kekeringan dari sekadar respons darurat menuju solusi permanen.
Kalaksa BPBD Bondowoso Kristanto Putro Prasojo menyampaikan bahwa sebanyak delapan titik yang selama empat tahun terakhir berulang kali menjadi lokasi distribusi air bersih (dropping) kini masuk dalam pemetaan awal untuk ditangani secara lebih permanen.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang membahas upaya mengatasi persoalan kekeringan secara berkelanjutan di pimpin oleh Sekretaris Daerah Fathur Rozi,Jum’at 2/10/2026.
Menurut Kristanto ,selama ini, kekeringan berulang hampir setiap tahun sehingga penanganannya lebih banyak dilakukan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.
“Arahan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Bondowoso mendorong adanya langkah konkret agar persoalan kekeringan tidak terus-menerus ditangani dengan pola darurat,” tegasnya.
Persoalan ini sekali Gus akan menjawab semua permasalahan kekeringan yang berlangsung terus menerus selama 4 tahun.
“Setiap tahun itu pasti terjadi dan dilakukan penanganan darurat berupa dropping. Petunjuk Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wabup, upaya apa yang kita bisa lakukan untuk menuntaskan permasalahan itu secara permanen,” ujarnya.
Dari pemetaan dan identifikasi awal, pemerintah daerah mengerucutkan delapan titik yang dalam empat tahun terakhir tercatat berulang kali menjadi lokasi dropping air.
Beberapa wilayah yang disebut antara lain Kecamatan Botolinggo, Tlogosari, Wringin, dan Maesan, serta sejumlah kecamatan lainnya.
Persoalan kekeringan dalam rapat tersebut juga ditegaskan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Penanganan kebutuhan air bersih dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah daerah karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan ansich harus BPBD yang menangani, bukan beban dari BPBD. Ini adalah beban dari Pemerintah Daerah karena kebutuhan air bersih juga merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat,” katanya.
Karena itu, solusi permanen akan ditempuh melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Program yang sudah dimiliki masing-masing OPD akan dipadukan agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Di antaranya, program pada sektor perumahan dan permukiman seperti Pamsimas dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta program di sektor pertanian seperti irigasi perpompaan .
“Ini nanti akan dilakukan secara sinergi dan kolaboratif, dipadukan program-program dari OPD-OPD yang lain,” katanya.
Delapan Titik, Belum Tentu Delapan Sumur Bor
Rencana penanganan mulai diarahkan pada 2027. Namun, pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran kebutuhan anggaran maupun bentuk pembangunan pada masing-masing titik.
Pasalnya, satu lokasi kekeringan belum tentu cukup ditangani dengan satu sumur bor. Kondisi di lapangan dapat membuat satu titik membutuhkan dua bahkan tiga sumur bor.
“Tapi satu titik itu belum tentu kebutuhannya satu sumur bor, tapi bisa butuh dua, butuh tiga. Tapi yang 2027 ada penanganan, jelas. Besarannya berapa, nanti kita pertajam lagi,” ujarnya.
Dengan demikian, angka delapan titik yang saat ini menjadi sasaran awal belum dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai delapan proyek sumur bor. Kajian teknis dan kebutuhan masing-masing lokasi masih harus diperdalam.
Geolistrik Jadi Bagian Kajian Teknis
Untuk memastikan potensi sumber air tanah sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah daerah juga akan menggunakan kajian potensi air tanah dan survei geolistrik.
Keduanya akan disandingkan untuk menentukan lokasi serta kedalaman sumber air yang potensial.
“Kalau potensi air tanahnya ada, bagus, maka secara detail akan digeolistrik kedalamannya berapa,” jelasnya.
Kajian tersebut menjadi penting agar pembangunan sarana air bersih tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan potensi sumber air di masing-masing wilayah.
Diupayakan Mulai Awal 2027
Penanganan permanen delapan titik tersebut direncanakan masuk agenda 2027. Pemerintah daerah berharap pelaksanaannya dapat dimulai sejak awal tahun, meski rincian kebutuhan dan teknis pelaksanaannya masih dalam pendalaman.
“Tadi disampaikan 2027. Mudah-mudahan bisa awal tahun,” ujarnya.
Sementara untuk kondisi kekeringan pada akhir 2026 dan awal 2027, narasumber menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan.
Ia memperkirakan hujan mulai turun pada November, meskipun fenomena El Niño disebut masih berlangsung hingga awal tahun 2027.
“November insyaAllah sudah ada hujan, cuma El Nino-nya kan sampai awal tahun,” katanya.
Dengan rencana tersebut, tantangan pemerintah daerah bukan lagi sekadar bagaimana mendistribusikan air ketika kekeringan datang, melainkan memastikan delapan wilayah yang berulang kali mengalami krisis air memiliki solusi penyediaan air yang lebih permanen dan terukur.
