BANDA ACEH – Anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar menciduk seorang perempuan yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan. Pelaku merupakan warga Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang ditangkap di Kabupaten Bireuen, pada Rabu 14 Maret 2018, sekira pukul 09.45 WIB. Ketika menjalankan aksinya, perempuan itu menggunakan modus arisan bersama korban.

Kapolsek Bandar AKP Darmawi Hasibuan mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan laporan kepolisian bernomor LP/06/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 dari salah seorang korban. Tersangka diketahui berinisial APM (40) dan berprofesi sebagai wiraswasta.

“Kasus ini dilaporkan oleh korban bernama Elmiyani (27), bekerja sebagai honorer, warga desa yang sama, di mana dua saksi yang mengetahui hal itu yakni Supinar (52), PNS (pegawai negeri sipil); dan Hadijah (40), wiraswasta, yang juga warga setempat,” papar Darmawi saat dikonfirmasi, Jumat 16 Maret 2018.

Ia menjelaskan, penipuan tersebut terjadi ketika korban bersama beberapa warga lain di desa setempat mengadakan arisan selimut dan beras. Penanggung jawab arisan merupakan tersangka sendiri yang diciduk polisi. Setelah itu, jelas tersangka kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu, korban beserta anggota arisan lainnya menyetor dana arisan kepada pelaku secara bervariasi.

“Mulai dari Rp3 juta hingga Rp7 juta. Namun setelah dana arisan terkumpul hingga saat ini, korban dan anggota arisan lain belum juga mendapat barang-barang arisan seperti yang dijanjikan,” jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, korban melakukan upaya mendatangi rumah pelaku. Akan tetapi, korban mendapati rumah dalam keadaan kosong, bahkan barang-barangnya tidak ada lagi. Mengetahui itu, korban Elmiyani coba mencari keberadaan APM, dan mengantongi informasi pelaku pada Jumat 16 Maret akan pindah ke Medan, Sumatera Utara.

“Korban memberitahukan informasi itu kepada anggota arisan lainnya yang mana pelaku diduga kabur membawa semua uang arisan yang dikumpulkan, diketahui barang-barang pelaku pun sudah dititipkan di loket bus wilayah setempat,” jelas AKP Darmawi.

Setelah mengecek kebenaran informasi tersebut, korban bersama anggota arisan lainnya menuju loket bus untuk melihat barang-barang pelaku yang hendak dikirim ke Medan. Kemudian untuk mengetahui keberadaan pelaku, korban meminta sopir bus menghubunginya. Didapati, pelaku berada di Bireuen. Dikarenakan merasa tertipu, para korban membuat laporan ke polisi.

“Unit Reskrim Polsek Bandar yang dibantu Sat Reskrim Polres Bener Meriah langsung menuju Bireuen dan mengamankan tersangka yang saat itu berada di depan sebuah rumah makan kawasan Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Tersangka kemudian diamankan ke Mapolres Bener Meriah guna diperiksa lebih lanjut,” jelasnya.

Atas penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti dari tersangka berupa uang bernilai Rp3 juta. Akibat perbuatannya, tersangka diduga melanggar Pasal 378 juncto Pasal KUHPidana. Kemudian polisi juga masih melakukan pengembangan karena diduga masih ada korban lainnya.
(han)

JAKARTA –tapalkudamedia.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. Perempuan itu lalu resmi dijadikan tersangka karena diduga menerima suap pengurusan kasus perdata wanprestasi yang diadili PN Tangerang.

“Terjadi pemberian sejumlah uang kepada hakim oleh pengacara melalui panitera yang sedang menangani kasus perdata,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Selasa 13 Maret 2018.

Penangkapan Widya kembali mencoreng lembaga peradilan sekaligus korps hakim, profesi mulia yang seharusnya jauh dari praktik korupsi demi menjaga martabatnya sebagai “wakil Tuhan” yang berwenang memutuskan yang salah dan benar di muka bumi.

Widya saat itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama enam orang termasuk panitera PN Tangerang, pengacara dan pihak swasta pada Minggu 11 Maret lalu. Mereka diduga bersekongkol menyuap hakim agar perkaranya menang di PN Tangerang.

Widya bukan satu-satunya hakim yang terjerat suap dan dibekuk KPK. Sebelumnya sudah ada beberapa wakil Tuhan yang diringkus KPK dan di antaranya ada yang sudah divonis lalu dijebloskan ke penjara. Berikut rinciannya:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang

Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri jadi tersangka kasus suap pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

Wahyu diduga menerima suap dari dua orang advokat; Agus Wiratno dan HM Saipudin, untuk memenangkan suatu perkara. Agus memberikan Rp30 juta dalam dua kali transaksi. Pertama Rp7,5 juta diserahkan sebelum sidang pertama digelar pada 7 Maret 2018 dan Rp 22,5 juta yang diberikan sebelum sidang kedua pada 13 Maret 2018. Namun saat melakukan transaksi kedua, Agus dan Wahyu dibekuk KPK.

2. Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Ketua Pengadilan Tinggi Manado , Sudiwardono ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pasca operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 6 Oktober 2017. Dirinya diduga melakukan transaksi dengan salah satu politisi Golkar Aditya Moha yang memberikan 30 dolar Singapura dan akan memberikan 10 dolar lainnya jika Sudiwardono sudah menjatuhkan putusan sesuai keinginan penyuap.

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terbukti menerima suap dari pengusaha daging impor, Basuki Hariman. Suap diberikan terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur tentang batasan impor daging yang meresahkan Basuki. Proses transaksi suap telah dilakukan sejak Agustus 2016 hingga awal tahun 2017. Patrialis ditangkap pada 25 Januari 2017 bersama seorang wanita di sebuah pusat perbelanjaan.

Pada September 2017, Patrialis divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dirinya juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000 atau sama dengan jumlah suap yang ia terima.

4. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu

Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana ditangkap KPK pada Kamis 7 September 2017 karena menerima suap Rp125 juta. Suap itu diberikan untuk memberikan vonis ringan kepada terdakwa Wilson yang atas kasus korupsi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu yang sedang diadili Dewi Suryana.

5. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Setyabudi Tejocahyono divonis 12 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair tiga bulan, karena terbukti menerima suap dari Wali Kota Bandung Dada Rosada yang saat itu jadi terdakwa dan diadili oleh Setyabudi bersama enam hakim lainnya.

Suap diberikan senilai 15.000 dolar AS. Setyabudi ditangkap KPK pada 22 Maret 2013.

6. Ketua Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Akil Mochtar divonis penjara seumur hidup dan denda Rp10 miliar. Hak politik dia juga dicabut.

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 30 Juni 2014, majelis hakim dipimpin Suwidya menyatakan, Akil terbukti menerima suap, hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pencucian uang.(sal)

BANDUNG – tapalkudamedia.com

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Baleendah menyatakan, berkas pelaku penganiayaan KH Emon Umar Basyri (60), yakni Asep Ukin (60) telah dinyatakan lengkap. Berkas sendiri, dikirim dari penyidik Polda Jabar, pada Selasa 13 Maret 2018.

“Berkas perkara 351 ayat 2 KHUPidana dengan tersangka Asep Ukin telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa,” kata Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Umar Surya Fana, saat di konfirmasi melalui pesan singkatnya, Jumat (16/3/2018).

Asep Ukin, merupakan penganiayaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hidayah, KH Emon Umar Basyri terjadi pada Sabtu 27 Januari 2018. Asep berhasil dibekuk pihak kepolisian tak lama setelah kejadian.

Meski begitu, dari pemeriksaan kepolisian, Asep diketahui mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang dialami Asep, juga dibenarkan oleh pihak keluarganya di Garut, yang mengatakan Asep Ukin mengalami ganguan kejiwaan.

Namun, Asep dilepas dan tinggal di Cicalengka untuk merawat musala kecil. Meski diketahui memiliki gangguan kejiwaan, proses hukum terhadap Asep terus berlanjut. Kendati demikian, penghentian kasus penganiayaan yang dilakukannya, berada di proses persidangan.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Ponpes Al Hidayah yang karib disapa Ceng Emong dianiaya saat sedang duduk wirid dan zikir seusai melaksanakan Salat Subuh berjamaah. Suasana di dalam masjid saat peristiwa terjadi sedang sepi, karena seluruh santri telah kembali ke pondok masing-masing setelah salat Subuh.(*)