Beranda blog Halaman 22

HUT Korpri ke-54, Bondowoso Mantapkan Pengabdian ASN Lewat Aksi Sosial dan Peningkatan Kompetensi

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-54 tahun 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa kegiatan tahun ini disusun untuk memperkuat nilai pengabdian Korpri sekaligus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN), Senin (1/12/2025).

Peringatan HUT Korpri diawali dengan upacara sebagaimana arahan Dewan Pengurus Nasional Korpri. Sebelum pelaksanaan upacara puncak, jajaran Pemkab Bondowoso juga melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

Selain itu, Korpri Bondowoso kembali melaksanakan kegiatan berbagi dengan anak yatim, sebuah agenda sosial yang telah menjadi tradisi tahunan. Sekda Fathur Rozi menegaskan bahwa Korpri berkomitmen hadir langsung untuk memberikan semangat kepada anak-anak yatim.

“Ini adalah komitmen kami. Bukan anak yatim yang datang ke Korpri, tetapi Korpri yang mendatangi mereka agar bisa memberi semangat secara langsung,” ujar Fathur Rozi.

Pada momentum HUT ke-54 ini, Sekda juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi ASN, terutama sebagai penggerak sekaligus teladan bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.

FB_IMG_1773966750014

Di samping kegiatan sosial, Korpri Bondowoso juga menggelar donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat serta bagian dari aksi bakti sosial.

Fathur Rozi turut mengungkapkan sebuah inisiatif baru yang mulai diwujudkan tahun ini, yakni pembentukan paduan suara Korpri khusus untuk menyanyikan Mars Korpri. Gagasan tersebut muncul setelah melihat masih banyak ASN yang belum menghafal maupun memahami makna lagu tersebut.

“Mars Korpri bukan hanya untuk dihafal. Ada nilai-nilai yang harus dimaknai dan diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, semua kegiatan ini bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Korpri Bondowoso berharap dapat memperkokoh semangat pengabdian ASN serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

images (15)

Sekda Bondowoso Pimpin Upacara HUT ke-54 KORPRI, Tegaskan Penguatan Integritas dan Transformasi Digital ASN

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, memimpin upacara peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-54 di halaman Pemkab Bondowoso, Senin (01/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Disampaikan bahwa sejak berdiri pada 29 November 1971, KORPRI telah menjadi wadah pemersatu seluruh pegawai Republik Indonesia dan menjadi pilar penting dalam pelayanan publik.

Tema HUT KORPRI ke-54 tahun ini adalah “Bersatu Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju.” Tema tersebut menegaskan komitmen KORPRI dalam memperkuat persatuan, menjaga integritas, serta menjadi kekuatan moral dan profesional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berdaya saing.

ASN Dituntut Adaptif di Era Digital

Sekda menegaskan bahwa dimanapun tugas negara memanggil, anggota KORPRI harus selalu hadir memberikan pelayanan terbaik. Semangat pengabdian itu, menurutnya, harus terus dijaga terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi.

“Di era digital, ASN dituntut untuk adaptif, cepat, inovatif, dan menjadi penggerak transformasi digital pemerintahan,” ujarnya.

Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan publik.

Ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang memperkuat peran ASN melalui perbaikan pola karier, profesionalisme, dan netralitas. KORPRI disebut memiliki peran strategis dalam memastikan APBN dan APBD dikelola secara efektif, efisien, dan mendukung pencapaian program pembangunan nasional.

Delapan Tekad Kesiapsiagaan KORPRI

FB_IMG_1773966750014

Pada momentum HUT KORPRI ke-54, Sekda mengajak seluruh anggota untuk meneguhkan komitmen dalam menjaga persatuan, integritas, serta kualitas pelayanan. Ia menegaskan Delapan Tekad Kesiapsiagaan sebagai kompas moral anggota KORPRI, yakni:

1. Memperkuat persatuan.
2. Menjaga netralitas.
3. Meningkatkan profesionalisme
4. Menolak segala bentuk penyimpangan dengan menjunjung kejujuran dan integritas.
5. Menumbuhkan empati kepada masyarakat.
6. Mengawal pendapatan negara dan daerah.
7. Memperkuat reformasi birokrasi.
8. Menjaga nama baik KORPRI.

“Tidak ada pilihan lain bagi kita selain tetap kompak, solid, dan satu langkah dalam memperjuangkan kepentingan aparatur serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

KORPRI, lanjut Sekda, harus menjadi rumah besar bagi seluruh ASN dengan tetap menjaga etika, disiplin, dan integritas profesi.

Ajak ASN Terus Berinovasi

Mengakhiri sambutannya, Fathur Rozi mengajak seluruh ASN menjadikan HUT KORPRI ke-54 sebagai momentum untuk meningkatkan inovasi, memperkuat pengabdian, dan bekerja sepenuh hati demi Indonesia yang maju dan sejahtera.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Selamat Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI. KORPRI bersatu, berdaulat, dan berintegritas menuju Indonesia maju. KORPRI setia hingga akhir,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan hadiah pada ASN yang memenangkan lomba inovasi .

Ketua DPRD Bondowoso menyerahkan Hadiah Inovasi ASN
images (15)

Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Keluarga Sejahtera

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, dr. M. Imron, memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang digelar di Balai KB Kecamatan Tapen, Jumat (28/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKBN Jawa Timur dari Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KSPPKB), para peserta alumni pelatihan teknis, serta seluruh tamu undangan.

Dalam sambutannya, dr. Imron menegaskan bahwa pelatihan teknis yang telah dilaksanakan bukanlah akhir dari proses peningkatan kapasitas kader dan pelaksana program. Ia menekankan bahwa implementasi nyata di lapangan adalah hal yang jauh lebih penting.

“Pelatihan adalah langkah awal. Yang menentukan adalah bagaimana hasilnya diterapkan di lapangan. Karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi ini sangat strategis untuk melihat capaian, tantangan, dan merumuskan langkah perbaikan ke depan,” tegasnya.

BKKBN Jalankan Program Quick Win untuk Perkuat Pembangunan Keluarga

Pada tahun 2025, BKKBN meluncurkan sejumlah quick win program sebagai strategi percepatan pembangunan keluarga dan pencegahan stunting. Beberapa program tersebut antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting)

Program ini melibatkan para dermawan, instansi, dan pihak swasta untuk menjadi “orang tua asuh” bagi anak berisiko stunting melalui dukungan gizi, pemantauan tumbuh kembang, dan pendampingan keluarga. Intervensi ini ditujukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada anak yang membutuhkan.

Kemudian Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan, perlindungan, dan pembentukan karakter anak. Peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga figur yang hadir, peduli, dan aktif mendukung tumbuh kembang anak. Keterlibatan ayah terbukti meningkatkan kualitas keluarga dan menekan risiko berbagai masalah keluarga termasuk stunting.

FB_IMG_1773966750014

Selain itu Program Lansia Berdaya (SIDAYA)Program ini memberikan kesempatan kepada lansia untuk tetap produktif dan mandiri. Melalui kegiatan ekonomi produktif, kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia), dan edukasi kesehatan, SIDAYA memperkuat ketahanan keluarga lintas generasi.

Sementara Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)fokus pada pengasuhan anak usia dini dengan menyediakan layanan stimulasi, ruang aman bagi anak, serta pendampingan bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat. Program ini memastikan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal sejak dini.

Sinergi Berbagai Pihak Jadi Kunci Keberhasilan Program

Seluruh program yang dijalankan BKKBN merupakan wujud komitmen dalam membangun keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kader, pendamping keluarga, penyuluh KB, hingga mitra lintas sektor.

Dr. Imron berharap kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi forum untuk memperkuat pelaksanaan program serta merumuskan strategi yang lebih efektif.

“Mari kita terus bersinergi. Kualitas keluarga hari ini menentukan masa depan bangsa kita,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam mendukung Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan kerja sama yang kuat antar lintas sektor, diharapkan terwujud generasi muda Bondowoso yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

images (15)

Bupati Bondowoso Borong Penghargaan Bergengsi dalam Sepekan

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pekan ini menjadi momen istimewa bagi Kabupaten Bondowoso. Bupati Abdul Hamid Wahid berhasil memborong sejumlah penghargaan prestisius tingkat nasional .

Penghargaan tersebut berkat komitmennya dan kegigihannya mewujudkan visi Bondowoso Berkah.

Serangkaian penghargaan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan dan pembangunan berkelanjutan.

Pada Selasa (25/11/2025), Bupati Abdul Hamid Wahid menerima penghargaan “Daerah Penggerak Desa – UNESA Village Award 2025”. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Bondowoso dalam memberdayakan desa dan mendorong inovasi pembangunan berbasis masyarakat.

Menindaklanjuti penghargaan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa tim dari UNESA dijadwalkan datang ke Bondowoso pada Rabu pekan depan.

“Insyaallah tim UNESA awal bulan nanti akan ke Bondowoso untuk merencanakan beberapa kegiatan, termasuk International Community Development bersama sejumlah perguruan tinggi Indonesia dan mancanegara di beberapa desa,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, pada Kamis (27/11/2025), Bupati kembali menerima anugerah sebagai “Pemimpin Pembuka Gerbang Kemajuan” dengan subkategori Economic Transformation and Regional Competitiveness. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan Bondowoso dalam mendorong transformasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing regional.

FB_IMG_1773966750014

Puncaknya, pada Sabtu (29/11/2025), Bupati Bondowoso dijadwalkan menghadiri penyerahan penghargaan kepada PDAM Bondowoso yang akan menerima apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas tata kelola layanan air minum yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan rasa terima kasih atas rangkaian pencapaian tersebut.

“Terima kasih semuanya. Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi segenap OPD, Forkopimda, dan semua pihak, termasuk rekan-rekan media,” ungkapnya.

Ia berharap penghargaan yang diterima dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh elemen pemerintah daerah.

“Semoga penghargaan ini memacu semangat kita untuk terus meningkatkan pengabdian, layanan kepada masyarakat, dan inovasi dalam keterbatasan keadaan yang ada,” pungkas Bupati.

Rangkaian penghargaan ini menjadi bukti bahwa Bondowoso terus bergerak maju melalui kolaborasi, inovasi, dan kepemimpinan yang visioner.

images (15)

Reses Masa Sidang I DPRD Bondowoso, Sandi Ikromah Aulia Mochtar  Serap Aspirasi Warga Dapil I

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi Golongan Karya, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, melaksanakan Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Kecamatan Tenggarang, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini merupakan agenda rutin anggota legislatif untuk kembali ke daerah pemilihan (dapil) dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Sandi menjelaskan bahwa reses adalah waktu khusus bagi anggota DPRD untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat di luar masa sidang.

“Kegiatan ini dilakukan di luar masa sidang dan bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari masyarakat,” jelasnya.

Dalam pertemuan terbuka tersebut, Sandi menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, reses menjadi jembatan yang mampu mengurai kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Banyak masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah tidak memahami kebutuhan mereka. Untuk itulah reses ini saya harapkan dapat menjembatani kesenjangan ini dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbicara langsung dengan anggota DPRD,” paparnya.

FB_IMG_1773966750014

Ia juga menekankan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Usulan terkait kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi akan dikompilasi sebagai prioritas pembangunan daerah.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Bondowoso, Sandi menyatakan dukungannya terhadap visi dan misi Bupati Bondowoso, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Perlu diketahui, semua pokir saya harus ke infrastruktur, khususnya jalan, untuk membantu program Bupati melalui RANTAS (Ruas Jalan Tuntas). Memang ada beberapa usulan seperti pengadaan genset, alat kue, atau mesin jahit, tetapi belum semuanya dapat terakomodasi,” ungkapnya.

Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, tonase kendaraan yang merusak jalan, serta usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sandi memastikan seluruh masukan tersebut akan dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPRD Bondowoso.

Kegiatan reses ditutup dengan dialog interaktif, di mana warga menyampaikan harapan agar aspirasi yang disampaikan dapat segera terealisasi dalam program pembangunan ke depan.

images (15)

Polres Bondowoso Tangkap Kakek Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso mengamankan seorang kakek berinisial IB (60), warga Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Aksi bejat tersebut dilakukan sebanyak tiga kali di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui semua perbuatannya. Setiap kali melakukan aksi bejat tersebut, ia memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada korban sebagai bujukan agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain.

Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Iptu Wawan Triono, mengonfirmasi penangkapan tersebut.
“Pelaku sudah kami tahan untuk pemeriksaan lebih intensif,” ujarnya saat ditemui di Mapolres Bondowoso, Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2 jo Pasal 76D, subsider Pasal 82 Ayat 1 jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta atau Pasal 6 huruf a, b, dan c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

FB_IMG_1773966750014

“Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara,” tegas Wawan Triono.

Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa saksi untuk memperkuat proses penyidikan.

Informasi yang dihimpun, perbuatan keji tersebut dilakukan tersangka pertama kali di kamar mandi sebuah sekolah, kemudian di dalam kelas, dan terakhir di areal persawahan.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan dan perlindungan bagi anak-anak dari potensi kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

images (15)

Camat Sukosari Paparkan Inovasi “Simpel Three in One” Masuk Top 90 se-Jawa Timur

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Camat Sukosari, Supilih, bersama Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, memaparkan inovasi pelayanan publik “Simpel Three in One” yang berhasil masuk dalam Top 90 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se-Jawa Timur. Paparan tersebut disampaikan di Ruang Command Center Pemkab Bondowoso, Kamis (27/11/2025).

Dalam paparannya, Supilih menjelaskan bahwa inovasi “Simpel Three in One” merupakan sistem pelayanan tiga manfaat dalam satu proses. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi anak usia 0 hingga 16 tahun untuk memperoleh tiga dokumen kependudukan sekaligus: akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

“Inovasi ini sebenarnya sudah berjalan Kemarin dalam kompetisi inovasi publik di Provinsi Jawa Timur, kita berhasil masuk Top 90 dan kini menunggu proses penyaringan berikutnya,” ujar Supilih.

Ia menambahkan bahwa sistem aplikasi yang digunakan telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di seluruh desa. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan aplikasi tersebut benar-benar berjalan efektif dan efisien.

FB_IMG_1773966750014

“Peran saya adalah menggerakkan semua komponen—mulai dari posyandu, sekolah PAUD, hingga SMP—agar aplikasi layanan ini dimanfaatkan secara optimal. Harapannya, 2.882 anak yang belum memiliki identitas hukum segera dapat terfasilitasi,” tegasnya.

Supilih mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2023, masih terdapat 2.882 anak di Kecamatan Sukosari yang belum memiliki dokumen kependudukan. Melalui inovasi ini, pemerintah kecamatan berupaya memastikan seluruh anak memiliki identitas hukum sebagai dasar akses layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Safi’i, memberikan apresiasi atas inovasi tersebut dan berharap “Simpel Three in One” dapat menjadi model pelayanan publik yang lebih adaptif, cepat, dan berpihak pada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen terus mendorong lahirnya inovasi pelayanan di berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

images (15)

Pemkab Bondowoso Perkuat Kompetensi Pengguna Anggaran Melalui Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan peningkatan kapasitas bagi kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran.

Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai regulasi terbaru.

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 16 Tahun 2018.

“Pengelolaan APBD pada dasarnya harus melewati proses pengadaan barang dan jasa, kecuali belanja pegawai atau belanja lain yang tidak melalui mekanisme itu. Karena itu, seluruh aturan dalam Perpres ini harus benar-benar dipedomani,” jelas Sekda.

Ia meneka kan, para pejabat terkait harus memahami seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga draft kontrak.

Tanpa pemahaman utuh terhadap regulasi, proses pengadaan berpotensi tidak berjalan baik dan risiko kerugian dapat menimpa masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Kalau spesifikasinya tidak sesuai, terlambat, atau prosesnya tidak bisa dilaksanakan, maka masyarakat yang akan dirugikan. Karena itu kita ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan baik, benar, dan sesuai peraturan,” ujarnya.

Sekda juga mengungkapkan bahwa jumlah pejabat fungsional pengadaan di Bondowoso saat ini masih sangat terbatas. Dari kebutuhan ideal sebanyak 25 orang, saat ini baru tersedia 8 pejabat. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus berikhtiar untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM pengadaan.

FB_IMG_1773966750014

Sosialisasi Perpres 46/2025: Penguatan Regulasi untuk Seluruh OPD

Sementara itu, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setkab Bondowoso, Eko Pribadi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menggelar sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 kepada seluruh OPD, camat, dan lurah. Sosialisasi ini penting untuk memastikan seluruh pejabat pengadaan memahami perubahan regulasi secara komprehensif.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan sejumlah perubahan signifikan pada Perpres terbaru tersebut. Salah satu poin krusial adalah kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa.

“Perbedaan paling pokok dalam Perpres baru adalah ketentuan mengenai kewajiban BPK dalam menilai kinerja penyedia. Selain itu, pengisian dokumen kontrak kini menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja penyedia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus meningkatkan kompetensi untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga dihimbau untuk membuka akun fintech secara mandiri melalui aplikasi PPSDM LKPP sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan integrasi sistem pengadaan nasional.

“Harapannya, seluruh PPK memahami aturan ini secara utuh dan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola perjanjian pengadaan,” ujarnya.

Dengan sosialisasi ini, Pemkab Bondowoso berharap proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

images (15)

Kasih Bunda: Langkah Strategis Bondowoso Perkuat SOTH untuk Tekan Stunting

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso menggelar kegiatan penguatan program Bangga Kencana melalui Rakorcam, Rakordes, dan Mini Lokakarya “Kasih Bunda” yang difokuskan pada penguatan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di lokus stunting,di Tangsil Kecamatan Wonosari , Rabu (26/11/2025).

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Ketahanan, dan KB Dinsos P3AKB, Ani Fermadiani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mencegah dan menekan angka stunting di Bondowoso.

Menurutnya, SOTH menjadi media edukasi yang efektif karena memberikan pendampingan langsung kepada para orang tua mengenai pola pengasuhan, pemenuhan gizi anak, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa para orang tua di lokus stunting memperoleh pengetahuan yang tepat agar dapat menerapkan pola asuh yang sehat, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

Selain itu, melalui Rakorcam dan Rakordes, Dinsos P3AKB juga memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, desa, dan tenaga pendamping untuk memastikan seluruh intervensi berjalan konsisten.

Mini Lokakarya “Kasih Bunda” menjadi ruang evaluasi dan penguatan komitmen bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting, sekaligus memastikan keberlanjutan program-program keluarga sejahtera di tingkat desa.

Kegiatan ini diharapkan semakin mengoptimalkan implementasi Program Bangga Kencana, terutama di wilayah yang menjadi fokus penanganan stunting, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan generasi masa depan Bondowoso.

images (15)

Rapat Paripurna Tegaskan Komitmen Penuntasan Jalan Lewat Program RANTAS

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Bupati Bondowoso, H. Abdul Hamid Wahid, didampingi Wakil Bupati H. As’ad Yahya Syafi’i, , serta Sekretaris Daerah Dr. Fathur Rozi, menghadiri Rapat Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Senin (24/11/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Bondowoso tersebut mengusung dua agenda penting, yaitu Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Hamid Wahid menyampaikan tanggapan resmi pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua Raperda tersebut. Ia mengapresiasi seluruh masukan, saran, dan kritik yang disampaikan fraksi sebagai bentuk dukungan konstruktif dalam penyempurnaan dokumen perencanaan daerah.

Penegasan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan

Bupati menekankan bahwa APBD 2026 akan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mengalokasikan anggaran pada program prioritas yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Pelurusan Data PAD 2026

Menanggapi catatan fraksi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati meluruskan adanya kekeliruan penulisan pada nota pengantar sebelumnya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan tersebut dan menegaskan bahwa proyeksi PAD Tahun Anggaran 2026 tetap sesuai dengan kesepakatan dalam KUA-PPAS 2026, yakni sebesar Rp327.270.572.068.

Rincian PAD meliputi:

Pajak Daerah: Rp114.502.523.038

Retribusi Daerah: Rp200.499.915.917

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp5.000.000.000

Lain-lain PAD yang Sah: Rp7.268.133.113

Proyeksi tersebut didasarkan pada potensi riil, tren realisasi, dan kondisi aktual PAD tahun berjalan.

Perumda Ijen Tirta dan Penataan Aset

Pembahasan juga menyinggung Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta. Bupati menjelaskan bahwa proses perubahan status badan hukum sempat terkendala verifikasi aset berbasis NFC, namun telah diselesaikan pada 2024.

FB_IMG_1773966750014

Perubahan status ini diharapkan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kemandirian fiskal perusahaan daerah, sekaligus memastikan keberpihakan sosial melalui mekanisme subsidi tarif air bagi masyarakat kecil.

Terkait modal dasar Perumda Ijen Tirta, Bupati menyebutkan nilai yang diproyeksikan sebesar Rp44.019.114.484, sesuai Rencana Jangka Menengah RISPAM.

Isu Strategis Lain

Beberapa isu strategis yang turut mendapat respons Bupati meliputi:

Penataan birokrasi: Pemkab terus berupaya meningkatkan efektivitas birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintahan.

UNESCO Global Geopark Ijen: Penetapan Ijen berdampak pada meningkatnya kunjungan wisata, pertumbuhan usaha masyarakat, dan kontribusi terhadap PAD.

Perda Klaster Kopi: Implementasi dilakukan melalui bantuan benih bersertifikat, pengadaan alsintan, serta fasilitasi uji citarasa kopi specialty.

Pemutakhiran Data Sosial: Pemkab terus bersinergi dalam pengelolaan SIKS-NG untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem.

Penyesuaian Anggaran dan Dana Bagi Hasil

Dalam penyusunan APBD 2026, Bupati menyebut adanya penyesuaian anggaran berupa efisiensi sekitar Rp1,8 miliar serta penurunan nilai beberapa pos sekitar Rp200 juta. Meski demikian, program mandatori dan prioritas daerah tetap menjadi fokus utama.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari produksi listrik yang diperkirakan mencapai Rp1,7 hingga Rp3 miliar, Bupati mengonfirmasi adanya penundaan realisasi. Dana tersebut kemungkinan baru dapat dicairkan pada akhir 2025, sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

Fokus Pembangunan 2026

Pemkab Bondowoso menetapkan tema pembangunan tahun 2026:
“Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.”

Belanja modal akan diprioritaskan pada sektor infrastruktur, khususnya perbaikan dan penuntasan ruas jalan melalui program unggulan RANTAS (Ruas Jalan Tuntas). Selain itu, koordinasi dan pengawasan akan diperketat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana.

Rapat Paripurna ini menandai selesainya pembahasan tingkat pertama dan persetujuan terhadap dua produk hukum penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2026.

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih