Beranda blog Halaman 20

Kementan Mantapkan Strategi HDDAP 2026, Percepatan Hortikultura Lahan Kering Digaspol

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bali — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura menggelar Pertemuan Teknis Nasional Proyek Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering atau Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP) pada 8–11 Desember 2025 di Bali. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi implementasi HDDAP pascarestrukturisasi tahun 2025, menyusun rencana kerja 2026, sekaligus menyosialisasikan mekanisme monitoring dan evaluasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran unit kerja Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dari tujuh provinsi dan 13 kabupaten lokasi proyek, konsultan pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Kehadiran lembaga donor seperti Asian Development Bank (ADB) dan IFAD, bersama perwakilan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan, semakin menegaskan kuatnya dukungan lintas lembaga terhadap percepatan pelaksanaan HDDAP sebagai proyek strategis nasional sektor hortikultura.

Para narasumber memaparkan berbagai materi, mulai dari arah kebijakan hortikultura nasional, strategi lembaga donor, penguatan kelembagaan agribisnis, teknologi budidaya lahan kering, sinkronisasi perencanaan 2026, penganggaran PHLN, hingga evaluasi kinerja penarikan dana HDDAP.

Program Komprehensif dari Hulu ke Hilir

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Hotman Fajar Simanjuntak, menegaskan bahwa HDDAP merupakan program komprehensif yang dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan hortikultura di lahan kering secara menyeluruh.

“Pertemuan ini kita rancang untuk menetapkan langkah strategis tahun 2026. Kami berharap HDDAP dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan sesuai target. Program ini diproyeksi menjadi motor pengungkit peningkatan produksi, produktivitas, mutu, hingga ekspor komoditas hortikultura,” ujar Hotman.

HDDAP menyasar pengembangan hortikultura pada lahan seluas 10.000 hektare di 13 kabupaten pada tujuh provinsi. Program ini terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat melalui pendekatan klaster komoditas.

Restrukturisasi HDDAP pada 2025 juga melibatkan dua implementing agency baru, yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Penambahan tersebut menuntut koordinasi yang lebih kuat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

“Sinergi antarunit menjadi kunci percepatan. Dengan restrukturisasi ini, perencanaan HDDAP akan semakin tajam dan dukungan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif,” tegasnya.

Penguatan Klaster, Penerapan GAP–GHP, dan Dukungan Infrastruktur

Pelaksanaan HDDAP mengacu pada Horticulture Cluster Development Plan (HCDP) yang memuat analisis kondisi fisik, sosial ekonomi, kebutuhan budidaya, pascapanen, pemasaran, hingga pengolahan. Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) menjadi prioritas untuk memastikan produk yang dihasilkan aman konsumsi, bermutu tinggi, ramah lingkungan, serta memiliki ketertelusuran.

FB_IMG_1773966750014

Program ini juga menyiapkan bangsal pascapanen modern sebagai pusat pengumpulan komoditas hortikultura, sekaligus mendukung suplai bahan pangan segar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Modernisasi Teknologi untuk Daya Saing Ekspor

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa sektor hortikultura menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, krisis pangan, dan keterbatasan lahan.

“Kebijakan pembangunan hortikultura diarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan cold chain, serta penggunaan teknologi modern seperti perbenihan modern, aeroponik, mekanisasi, digital farming, hingga smart screen house. Ini menjadi kunci memperkuat daya saing ekspor hortikultura Indonesia,” jelasnya.

Indonesia menargetkan peningkatan ekspor buah tropis, tanaman obat, dan sayuran premium, serta memperkuat substitusi impor bawang putih, bawang merah, dan cabai.

Dukungan Daerah untuk Percepatan HDDAP

Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Dewa Ketut Subawa, menyambut baik pelaksanaan HDDAP yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan pertanian Bali.

“Modernisasi lahan diharapkan mampu meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan petani,” ujarnya.

Perkuat Ketahanan Pangan dan Ekspor Hortikultura

Kementerian Pertanian berharap Pertemuan Teknis Nasional HDDAP Tahun 2025 dapat memperkuat penyelarasan kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di pusat dan daerah. HDDAP diharapkan menjadi pilar utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas pasar ekspor komoditas hortikultura Indonesia.(Im)

images (15)

Hari Anti Korupsi ,KH. Abdul Hamid Wahid Tegaskan Perang Melawan Korupsi Bukan Sekadar Slogan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum sebagai upaya memperkuat pemahaman serta komitmen aparatur terhadap pencegahan korupsi. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (9/12/2025)

Kegiatan itu turut dihadiri oleh jajaran aparatur pemerintah dan Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai narasumber.

Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa perang melawan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan langkah nyata untuk menjamin masa depan daerah.

“Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak-hak rakyat dan menghambat kemajuan daerah,” tegasnya.

Bupati menekankan pentingnya momen Hari Antikorupsi Sedunia sebagai pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah agar terus menjaga integritas dalam setiap kebijakan maupun pelaksanaan tugas.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang turut hadir memberikan materi penyuluhan.

“Kami sangat menghargai kehadiran Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ini bukti bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Tanpa kolaborasi, upaya menciptakan pemerintahan yang bersih tidak akan optimal,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

Lebih lanjut, Bupati mendorong seluruh aparatur pemerintah untuk mengikuti penyuluhan dengan serius dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam aktivitas pelayanan publik.

Menurutnya, Bondowoso harus menjadi contoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Setiap langkah kecil yang kita lakukan memiliki peran besar dalam membangun Bondowoso yang bersih. Integritas adalah fondasi, dan kita semua memegang kunci untuk mewujudkannya,” tambahnya.

Bupati mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk terus menumbuhkan keberanian dan konsistensi dalam melawan berbagai bentuk korupsi.

Komitmen bersama tersebut, katanya, akan membawa Bondowoso menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya pemerintahan yang bersih, sekaligus menjadi ruang refleksi dan penguatan integritas bagi seluruh aparatur di Kabupaten Bondowoso.

images (15)

KHR Aza’im Hadir di Lapas Bondowoso, Sekda Fathor Rozi Apresiasi Pembinaan Spiritual Warga Binaan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso menggelar kegiatan pengajian dan sholawat bersama Al-Mukarrom Kiai Haji Raden Ahmad Aza’im Ibrahimy, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy tersebut mendapat apresiasi luas dari jajaran Lapas hingga Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Ketua Panitia, Samsul Arifin, dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda tersebut tidak hanya bertujuan memberikan siraman rohani kepada warga binaan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa yang sedang melaksanakan magang.

Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Kalapas atas dukungan penuh yang membuat acara dapat terselenggara dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Samsul menyerahkan sebuah buku biografi Ki As’ad Syamsul Arifin kepada Kalapas . Menurutnya, ketokohan Ki As’ad merupakan teladan besar dalam perjuangan, termasuk perannya bersama para anggota Darjiniyah di Ponjowongso yang terlibat dalam pertempuran 10 November di Surabaya.

“Semoga buku sejarah Ki As’ad ini dapat menjadi inspirasi bagi Kalapas dalam membina warga binaan agar lebih baik dan berdaya,” ujarnya.

Sekda Bondowoso Apresiasi Sinergi Lapas dan Mahasiswa

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathor Rozi,dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Lapas IIB Bondowoso yang telah menjadi tuan rumah yang baik. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati dan Wakil Bupati yang berhalangan hadir karena agenda kedinasan.

FB_IMG_1773966750014

Sekda Fathor Rozi menegaskan bahwa kegiatan pengajian dan sholawat ini membawa manfaat besar, baik bagi mahasiswa maupun warga binaan yang membutuhkan pendampingan mental dan spiritual.

“Dengan hadirnya Kiai Aza’im, kita mendapatkan kesejukan hati, semangat, dan ilmu untuk menebarkan kebaikan. Semoga kegiatan ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah dan menambah keberkahan dalam hidup,” tuturnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Lapas, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan tokoh agama terus diperkuat guna membangun karakter masyarakat Bondowoso menuju daerah yang thayyibatun wa rabbun ghafur.

Kalapas Bondowoso: Pembinaan Spiritual Jadi Komitmen

Kalapas Kelas IIB Bondowoso, Nunus, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Universitas Ibrahimy dan mahasiswa magang. Menurutnya, kegiatan pengajian dan sholawat memiliki peran strategis dalam pembinaan mental dan spiritual warga binaan.

“Kami berkomitmen memberikan pembinaan yang menyeluruh, tidak hanya keterampilan, tetapi juga pembinaan keagamaan. Dukungan para kiai dan tokoh masyarakat menjadi energi positif bagi warga binaan,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan untuk mewujudkan warga binaan yang produktif, berakhlak, dan siap kembali ke masyarakat.

images (15)

Pemkab Bondowoso Siapkan Evaluasi dan Strategi Penagihan PBB

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong percepatan capaian pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelang akhir tahun. Asisten III Setda Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menyampaikan bahwa dari total baku pajak sebesar Rp17.375.146.555, capaian sementara baru mencapai 71,13%.

Salah satu kecamatan yang masih rendah adalah Tlogosari, dengan capaian baru sebesar 51% dari baku sebesar Rp1.004.772.421.

Haeriyah merinci, terdapat 7 kecamatan yang telah mencapai di atas 80%, kemudian 5 kecamatan berada di antara 60–70%, dan masih ada 11 kecamatan dengan capaian di bawah 70%.

Terkait sanksi bagi wilayah yang pencapaiannya rendah, Haeriyah menegaskan bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian kinerja perangkat daerah.
“Kalau sanksinya itu berkaitan dengan penilaian kinerja,” ujarnya usai rapat evaluasi bersama camat dan kepala desa,Senin 8/12/2025.

Ia tetap berharap desa dapat memaksimalkan proses penarikan PBB hingga akhir tahun. Pemerintah juga berencana mengevaluasi pola bagi hasil pajak dan retribusi.
“Untuk yang mencapai 100% nanti ada semacam penghargaan. Istilahnya bukan bonus seperti dulu, tetapi reward,” tambahnya.

FB_IMG_1773966750014

Sementara itu, Kepala Bapenda Bondowoso, Selamet Yantoko, menjelaskan strategi yang ditempuh untuk percepatan realisasi pajak daerah.
Yang pertama, pihaknya akan memaksimalkan pendekatan door-to-door kepada pelaku usaha, baik hotel maupun restoran.

Untuk PBB, camat diminta turun langsung melakukan pendampingan ke pemerintah desa.
“Petugas pemungut harus melakukan pendekatan, tidak hanya kepala desa dan camat, tetapi perangkat desa juga harus turun,” tegasnya.

Selamet menambahkan, langkah intensif akan dilakukan mulai minggu ini hingga akhir tahun, termasuk pendekatan kepada para wajib pajak dengan nilai kewajiban besar.

Pemkab berharap strategi ini dapat mendorong percepatan capaian pajak dan membantu daerah mencapai target penerimaan tahun 2025.

images (15)

KPU Bondowoso Gelar Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Triwulan IV, Jumlah Pemilih Terus Meningkat

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV di Aula KPU setempat, Senin (08/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Bondowoso, Kodim 0822, Polres Bondowoso, Disdukcapil, Bakesbangpol, Pertuni, serta perwakilan media.

Dalam rapat tersebut, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bondowoso, Imroatul Husnah, memaparkan perkembangan mutakhir proses pembaruan data pemilih sepanjang tahun. Ia menjelaskan bahwa seluruh sumber data pemilih berasal dari KPU RI dan diterima secara berkala.

“Sumber data kita terpusat dari KPU RI, maksimal tiga bulan sekali. Namun kadang turunan datanya tidak menentu. Begitu data turun, langsung kita eksekusi,” ujar Imroatul usai rapat.

Imroatul menambahkan, setiap data yang diterima langsung dipadankan dengan data dari Kemendagri dan Disdukcapil untuk memastikan ketepatan identitas pemilih, terutama terkait pemilih pemula serta perubahan status kependudukan.

Pemilih baru dalam laporan Triwulan IV didominasi oleh warga yang baru menginjak usia 17 tahun serta masyarakat yang telah purna tugas dari TNI/Polri. Selain itu, perpindahan domisili turut berkontribusi pada peningkatan jumlah pemilih di Bondowoso.

Berdasarkan data resmi, jumlah pemilih pada Triwulan II tercatat 604.333 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 622.000 orang pada Triwulan III, atau bertambah hampir 16 ribu pemilih. Pada Triwulan IV kembali terjadi kenaikan sekitar 5 ribu pemilih.

FB_IMG_1773966750014

“Kenaikan ini cukup signifikan dan merupakan dinamika alamiah, terutama dari kelompok pemilih pemula dan perpindahan penduduk,” jelasnya.

Terkait ditemukannya data berulang atau data pemilih meninggal yang masih tercatat, Imroatul menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem yang bersifat berjenjang dari pusat. Daerah hanya mengolah data yang telah resmi diturunkan oleh KPU RI.

“Kita tidak bisa menerima data dari luar sistem. Namun jika ada masukan dari masyarakat, tentu bisa kita tindak lanjuti dengan bukti otentik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Disdukcapil agar data kematian, perpindahan, maupun perubahan status lainnya dapat segera diperbarui sehingga potensi data ganda dapat diminimalisir.

Rapat pleno ini menjadi sarana evaluasi sekaligus bentuk transparansi publik, guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, mutakhir, dan akuntabel menjelang tahapan pemilu berikutnya.

images (15)

Sekda Bondowoso Tegaskan Penggunaan BTT Harus Sesuai Ketentuan Kebencanaan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 13 miliar  harus mengikuti aturan dan peruntukan yang telah ditetapkan, yakni untuk penanganan kondisi kedaruratan atau kebencanaan.

Menurutnya, BTT tidak dapat digunakan sembarangan, melainkan harus dilandasi adanya kejadian bencana yang menimbulkan dampak kepada masyarakat maupun infrastruktur.

“BTT itu kan Belanja Tidak Terduga, memang untuk kebencanaan. Nah, boleh tidak untuk kegiatan lain? Ya memang penggunaannya harus sesuai dengan sifat kedaruratan itu,” ujar Sekda, Senin,8/12/2025 di kantor Pemkab setempat.

Ia menjelaskan bahwa setiap realisasi BTT wajib dilengkapi laporan resmi mengenai adanya bencana atau dampak yang ditimbulkan. Tanpa laporan tersebut, anggaran tidak dapat dicairkan.

“Harus ada laporan resmi bahwa itu ada dampak bencana. Tidak bisa sembarangan.” tegasnya.

FB_IMG_1773966750014

Fathur Rozi menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelumnya juga telah merealisasikan BTT untuk beberapa kejadian, antara lain penanganan kerusakan di wilayah Kota Kulon maupun sejumlah lokasi lain yang terdampak bencana.

“Kemarin sudah kita laksanakan, termasuk di Kota Kulon dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan. Pokoknya intinya, BTT ini untuk kebutuhan darurat, tapi harus jelas dasarnya,” ujarnya.

Dengan penegasan ini, kata sekda pemerintah berharap penggunaan BTT tetap tepat sasaran, akuntabel, dan membantu percepatan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Bondowoso sebagaimana harapan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

 

images (15)

Progres PBB Bondowoso Belum Capai 80 Persen, Sekda Kumpulkan Camat dan Kades

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Hingga awal Desember 2025, progres pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso belum mencapai 80 persen. Kondisi ini mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, untuk kembali mengumpulkan para camat dan kepala desa yang capaian PBB-nya masih rendah.

Usai pertemuan, Sekda menyampaikan bahwa persoalan utama rendahnya realisasi PBB adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, beberapa janji politik turut mepengaruhi proses penagihan di lapangan.

“Hari ini saya kumpulkan lagi para camat dan kepala desa yang capaian PBB-nya masih rendah. Saya tanya apa persoalan utamanya, dan memang kesadaran masyarakat masih menjadi kendala terbesar. Persoalan kedua adalah janji politik. Ada yang sudah dipenuhi 100 persen, tetapi ada juga yang belum,” ujar Sekda,Senin 8/12/2025.

Ia juga menyinggung adanya informasi terkait pemanfaatan aset desa yang dinilai tidak sesuai ketentuan, seperti rencana penyewaan untuk menutup tagihan PBB desa. Menurutnya, pengelolaan aset desa harus mengikuti aturan dan tetap mempertimbangkan tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Aset desa kalau mau dikelola atau disewakan harus melalui mekanisme yang benar dan masuk ke PADes. Sebagiannya boleh untuk kesejahteraan, tetapi tidak semuanya. Selebihnya harus sesuai peruntukan pembangunan. Kalau semua dialihkan, itu tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sekda menyebut bahwa beberapa kecamatan seperti Tlogosari, dan Jambesari masih mencatat capaian PBB yang rendah, bahkan di bawah 70 persen.

FB_IMG_1773966750014

Meski demikian, ia optimistis capaian dapat ditingkatkan dalam waktu dekat.

“Kita kasih waktu dua minggu. Nanti saya panggil kembali para camat untuk memaparkan progresnya. Evaluasi kinerja tetap berjalan, karena ini termasuk tugas wajib pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sekda juga membuka kemungkinan untuk menjadikan capaian PBB sebagai salah satu indikator evaluasi dalam pengelolaan dana desa, termasuk rekomendasi camat dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

“ADD itu dari pemerintah, dan camat punya tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terhadap kinerja desa. Jadi, capaian PBB ini bisa menjadi bagian dari evaluasi. Bukan berarti langsung dihentikan, tapi bisa memengaruhi penilaian kinerja,” jelasnya.

Dikatakan bahwa nantinya Sekda akan menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan percepatan realisasi PBB sebelum akhir tahun anggaran, mengingat penerimaan PBB menjadi salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

images (15)

Bupati Melalui Sekda Akselerasi Bondowoso Berkah dengan Penyerahan RTLH, HIPPAM, dan Penghargaan Pengembang 

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menyalurkan sejumlah program layanan dasar melalui kegiatan serah terima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD 2025, Akte Pendirian HIPPAM, Bantuan Sambungan Rumah (SR), serta penghargaan bagi para pengembang yang berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mewakili Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid.

Simbolis kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami,Senin ,8/12/2025.

Pada kesempatan itu, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memprioritaskan penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi elemen penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, pengurangan kawasan kumuh, hingga penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur air minum harus diiringi pengelolaan yang efektif. Karena itu, HIPPAM memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan air bersih melalui pemanfaatan, perawatan, serta pengamanan sarana yang telah dibangun.

FB_IMG_1773966750014

Sementara itu, kebutuhan hunian terjangkau di Bondowoso terus meningkat. Sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah menyerahkan 60 unit RTLH dari total 134 unit yang akan direalisasikan, termasuk fasilitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan Bantuan Sambungan Rumah (SR). Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para pengembang yang dinilai aktif mendukung terciptanya ekosistem perumahan yang inklusif, terjangkau, dan tertib tata ruang.

Dalam momentum tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang atas inovasi Talaswangi, berupa Peta Digital Lahan Sawah yang Dilindungi. Inovasi ini dinilai mempermudah masyarakat dan investor dalam mengakses informasi peruntukan lahan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat lokasi.

“Kepada para penerima manfaat, rawatlah rumah serta sarana yang diberikan. Gunakan dengan penuh tanggung jawab dan jadikan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga,” pesannya.

Ia berharap, seluruh upaya yang dilakukan pemerintah hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat layanan dasar, serta menjadi langkah bersama menuju Bondowoso Berkah yang berkualitas, akseleratif, dan holistik.

images (15)

Bupati Bondowoso Tinjau Warga Terdampak Angin Kencang di Jambesari Darussolah

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso — Bupati Bondowoso turun langsung menyapa warga terdampak bencana angin kencang di Kecamatan Jambesari Daeraholoh, Minggu (7/12/2025). Dalam kunjungannya di Dusun Lucu, Desa Pengarang, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang mengupayakan langkah cepat untuk meringankan beban warga.

“Sedang kita upayakan ya, paling tidak bisa meringankan. Nanti kita lihat kasusnya. Kerusakannya ini masih bisa kita atasi. Ada dari Baznas, BPBD, TNI, Dinsos, dan PMI. Bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), tapi kita tunggu hasil asesmen,” jelasnya.

Kerusakan Terdampak Capai 269 Rumah

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, melaporkan bahwa bencana angin kencang tersebut melanda dua kecamatan, yakni Kecamatan Jambesari Daeraholoh dan Kecamatan Pujer.

“Di Kecamatan Jambesari terdapat enam desa yang terdampak, dan di Kecamatan Pujer ada tiga desa. Total rumah terdampak sebanyak 269 unit. Dari jumlah itu, 12 rumah mengalami rusak berat, 62 rusak sedang, dan 62 rusak ringan,” ungkapnya.

BPBD bersama sejumlah instansi terkait telah menyalurkan bantuan kebutuhan primer berupa sembako. Untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang dan berat, pemerintah menyiapkan bantuan sekunder seperti family kit dan kompor. Kristianto juga berharap dukungan dari badan usaha dan perbankan untuk menyalurkan CSR sebagai tambahan bantuan.

“Kami sudah komunikasi kemarin, mudah-mudahan bisa terealisasi. Nanti sifatnya stimulan material, seperti asbes dan lainnya yang memang kebutuhannya cukup besar,” ujarnya.

FB_IMG_1773966750014

BTT Difokuskan untuk Penanganan Darurat

Kristianto menegaskan bahwa dana BTT hanya dapat digunakan untuk penanganan darurat, bukan untuk pemulihan total. Oleh karena itu, langkah cepat dilakukan untuk menyediakan material guna perbaikan non permanen di lapangan.

“BTT itu untuk penanganan darurat, jadi bukan untuk pemulihan. Kita fokus dulu pada respon cepat agar masyarakat bisa melakukan perbaikan awal,” tambahnya.

Imbauan Waspada Cuaca Ekstrem

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), BPBD Bondowoso mengimbau masyarakat tetap waspada. Berdasarkan prediksi, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga awal tahun dan dapat memicu angin kencang maupun hujan intensitas tinggi.

“Jadi untuk masyarakat Bondowoso, tetap waspada. Selalu pantau perkembangan cuaca melalui situs resmi BMKG,” pungkas Kristianto.

images (15)

Perbaikan Jalan 286 Meter Ditinjau Bupati Bondowoso, Target Rampung 20 Desember 2025

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Program Infrastruktur Tuntas (RANTAS) yang menjadi salah satu prioritas Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid terus dikebut sebagai upaya memperbaiki jalan rusak dan memperkuat konektivitas masyarakat. Meski menghadapi tantangan berupa pemangkasan anggaran, program ini tetap dilaksanakan dengan fokus pada ruas-ruas jalan strategis serta efisiensi penggunaan anggaran.

Bupati Abdul Hamid menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak karena banyaknya keluhan masyarakat di sejumlah titik. “Tujuan utama program ini adalah memperbaiki jalan rusak dan meningkatkan konektivitas untuk memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi,” jelasnya saat meninjau perbaikan jalan di Pengarang, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, pemantauan langsung ke lapangan penting dilakukan agar kualitas perbaikan sesuai harapan. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pelaksanaan RANTAS sendiri terus bergerak di berbagai titik dengan target menyelesaikan sisa ratusan kilometer jalan rusak di Bondowoso.

FB_IMG_1773966750014

Namun, program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen melanjutkan RANTAS dengan mengoptimalkan sisa anggaran dan pendapatan daerah. “Skala prioritas menjadi penting, agar jalan yang diperbaiki benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat, terutama dalam menjaga ketahanan infrastruktur dengan mematuhi batas tonase kendaraan. Pelibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar jalan yang telah diperbaiki dapat bertahan lebih lama.

Sementara itu, PLT Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang ditinjau Bupati memiliki panjang 286 meter dengan lebar 4 meter. “Pekerjaan 286 x 4 meter ini menggunakan dana APBD dengan target selesai pada 20 Desember 2025,” pungkasnya.

images (15)
1...192021...887Halaman 20 dari 887
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih