Bondowoso – Sikap tegas Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, kembali ditunjukkan, Kendati sejumlah media dan beberapa pihak melayangkan kritik terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bupati tetap melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Menurutnya ,pelantikan tersebut digelar sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso. Momentum ini dinilai penting untuk memastikan roda birokrasi berjalan efektif dan profesional.
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral serta konsekuensi kinerja.

Ia mengingatkan agar sumpah jabatan yang diucapkan tidak dimaknai sebagai formalitas semata, melainkan komitmen nyata dalam bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Jabatan ini adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Abdul Hamid Wahid, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, pejabat administrator dan pengawas memiliki peran strategis sebagai penggerak organisasi sekaligus penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu, mereka dituntut mampu memastikan setiap program berjalan efektif, pelayanan publik terlaksana dengan baik, serta pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel.

Dalam arahannya, bupati menekankan tiga hal utama. Pertama, pentingnya profesionalitas aparatur yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga sikap, etika, dan komitmen terhadap tugas. Para pejabat diminta terus meningkatkan kapasitas diri, memahami regulasi, serta mampu bekerja secara kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan.
Kedua, disiplin sebagai fondasi utama kinerja aparatur.

Disiplin waktu, disiplin kerja, serta ketaatan terhadap aturan harus menjadi budaya kerja sehari-hari. Dari disiplin akan lahir keteladanan, dan dari keteladanan akan tumbuh kepercayaan, baik di internal organisasi maupun di tengah masyarakat.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati menegaskan bahwa aparatur pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Pelayanan dituntut diberikan secara cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan, dengan meninggalkan pola kerja lama yang berbelit-belit dan menggantinya dengan semangat melayani yang solutif.

Selain itu, para pejabat yang dilantik juga diminta mampu menjadi pemimpin di unit kerja masing-masing. Membangun komunikasi yang baik dengan bawahan, menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta menerapkan kepemimpinan yang humanis namun tegas dinilai menjadi kunci peningkatan kinerja organisasi.

Melalui pelantikan tersebut, Bupati Abdul Hamid Wahid berharap para pejabat administrator dan pengawas dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kabupaten Bondowoso.

Adapun pejabat yang dilantik dalam jabatan Administrator dan Pengawas, diantaranya
Azaz Suwardi, S.E., M.M. – sebagai Camat Grujugan sebelumnya menjabat sebagai ,Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Kedudukan Azas digantikan oleh Yuli Indrawati, S.E., M.M.yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan .

Sementara Muttakin, S.Sos. menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sekretaris kecamatan Sumber Wringin Zulfikar Ardiansa, S.H., M.M.dilantim menjadi Camat Pujer.

Kedudukan Zulfikar sebagai sekcam diganti oleh Riko Setiawandika, S.Sos., M.M. – Sekretaris Kecamatan Sumber Wringin.

Kemudian Arief Rahman, S.E. dilantik sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalampel dan
Efti Hendrawati, S.E. sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Binakal.

Kemudian Ahmad Eko Wijaksono, S.Pd. sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sumber Wringin dan
Dwi Rahman Ardianto, S.Sos. menjadi Lurah Blindungan, Kecamatan Bondowoso.

Selain itu Muhammad Usni Gozali, S.Sos. dilantik menjadi Lurah Tamansari, Kecamatan Bondowoso,
dan Tarmudji Hendrianto, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Tapen.

Larto, S.Sos. dilantik menjadi Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Tapen,sedangkan
Sumito, S.H. menjadi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pujer.

Ada pula Muhammad Zuhdi Heri Burwanto, S.Sos. sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Cermee dan Apidian Soekaryadi, S.H. menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Grujugan.

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah, tanggung jawab, dan ruang pengabdian, bukan sarana kepentingan pribadi.

Hal itu disampaikan saat pelantikan dan pengambilan sumpah 11 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Selain JPTP, ratusan eslon III juga dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Raden Bagus Asra,Kamis 29/01/2026.

Bupati menekankan bahwa setiap pejabat dituntut bekerja profesional, berintegritas, dan mengedepankan kolaborasi.

Menurutnya, seluruh kebijakan dan keputusan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Jabatan itu amanah. Bukan sekadar posisi, tetapi tanggung jawab dan ruang pengabdian. Karena itu harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Abdul Hamid Wahid.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Agus Winarno sebagai Sekretaris DPRD Bondowoso, dr. Mohammad Jasin sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dwi Wahyudi sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Kristianto Putro Prasojo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso.

Selain itu Bupati juga melantik Henry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Puspo Pranoto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hergiar Yuli Pramanto sebagai Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Gede Budiawan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora).

Semantaea itu, I Wayan Wisesa dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ansori sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), serta Diana Nurbayanti sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bupati menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan terus dipantau secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan amanah jabatan dijalankan dengan baik dan tidak disalahgunakan.

“Amanah ini harus dijaga. Jangan sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan. Evaluasi akan terus dilakukan secara objektif,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Abdul Hamid Wahid menyampaikan optimisme terhadap masa depan Bondowoso.

Situbondo – Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Situbondo. Pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo, khususnya Kecamatan Besuki, Partai NasDem bergerak cepat dengan menggelar aksi kemanusiaan bertajuk “Solidaritas Tanpa Batas.”

Melalui kegiatan tersebut, kader Partai NasDem DPD Situbondo turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak sekaligus melakukan pendataan terpadu sebagai langkah awal dalam proses pemulihan pascabencana.

Ketua DPD Partai NasDem Situbondo, Hadi Budi Prasetya, memimpin langsung aksi sosial ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran dan tanggung jawab moral partai politik terhadap masyarakat, khususnya di saat menghadapi musibah.

“Solidaritas tanpa batas merupakan jargon yang kami usung dalam kegiatan bantuan sosial kali ini. Ini adalah bentuk kepedulian kami sekaligus tanda kehadiran Partai NasDem di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah,” ujar Hadi Budi Prasetya di sela-sela kegiatan.

Hadi juga menyampaikan bahwa meskipun pihaknya memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak, Partai NasDem tetap berupaya semaksimal mungkin agar bantuan yang disalurkan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Kami dari Partai NasDem DPD Situbondo memang tidak bisa hadir di seluruh titik terdampak, namun kami berupaya semaksimal mungkin agar bantuan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam aksi kemanusiaan tersebut, DPD Partai NasDem Situbondo menyisir delapan titik lokasi yang dinilai mengalami dampak paling parah akibat banjir bandang. Sebanyak kurang lebih 2.000 paket bantuan sosial disalurkan secara langsung kepada warga terdampak guna memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan dasar masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai NasDem Situbondo, di antaranya Sekretaris, Bendahara, serta Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), yang bersama-sama terlibat aktif dalam proses penyaluran bantuan.

Aksi kemanusiaan “Solidaritas Tanpa Batas” ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir bandang, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial dan kemanusiaan di wilayah Kabupaten Situbondo.

Bondowoso — Ketua DPC Partai Gerindra Bondowoso, Stiyo Budi, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melalui program bantuan becak listrik yang dinilai sangat bermanfaat, khususnya bagi para pengemudi becak lanjut usia.

Menurut Stiyo Budi, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap kelompok masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor transportasi tradisional.

Dengan adanya becak listrik, beban kerja para pengemudi menjadi lebih ringan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan mereka.

“Kami dari Partai Gerindra tentu mengapresiasi langkah Pak Prabowo. Bantuan becak listrik ini sangat membantu, terutama bagi para pengemudi becak yang sudah lanjut usia. Harapan kami, program ini bisa berkelanjutan sehingga manfaatnya semakin dirasakan,” ujar Stiyo Budi.

Ia menegaskan, keberlanjutan program menjadi kunci agar dampak ekonomi yang dirasakan para pengemudi becak bisa lebih optimal. Dengan alat transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, pengemudi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam mencari nafkah.

Terkait kebutuhan pengisian daya, Stiyo Budi menyebut bahwa keberadaan titik charger becak listrik masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan.

Selama ini, fasilitas pengisian daya lebih banyak tersedia di kawasan perkotaan, sementara di daerah pinggiran dan kecamatan masih relatif terbatas.

“Kita harus memikirkan ketersediaan charger, tidak hanya di kota, tetapi juga di wilayah perdesaan. Ini penting agar para pengemudi becak listrik tidak mengalami kesulitan saat beroperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Partai Gerindra pada prinsipnya siap mendukung dengan memfasilitasi titik pengisian daya, termasuk rencana penyediaan charger di kantor DPD sebagai bentuk dukungan awal.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan utama tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Pada dasarnya ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. Kami di daerah siap mendukung dan mengikuti arahan yang ada demi kelancaran program,” imbuhnya.

Stiyo Budi juga berpesan kepada para penerima bantuan agar memanfaatkan becak listrik tersebut dengan sebaik-baiknya serta merawatnya secara rutin.

Perawatan yang baik, kata dia, akan meminimalkan kerusakan dan membantu pengemudi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Harapannya, becak listrik ini dirawat dengan baik. Kalau dirawat, tentu akan lebih awet dan memudahkan para pengemudi dalam mencari penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya.

Bondowoso – Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menyerahkan sebanyak 200 unit becak listrik kepada para tukang becak di Kabupaten Bondowoso. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Pendopo Raden Bagus Asra Kironggo, Minggu (25/1/2026).

Wakil Ketua Yayasan GSN, Nanik S. Deang, menjelaskan bahwa becak listrik yang dibagikan memiliki spesifikasi daya listrik di bawah 450 watt sehingga tetap aman digunakan di rumah sederhana. Becak tersebut dapat digunakan selama sekitar enam jam, tergantung pada beban penggunaan.

“Kalau bebannya tidak terlalu berat, daya tahan baterai bisa lebih lama. Ini dirancang agar tetap bisa digunakan untuk kebutuhan harian para abang becak,” jelas Nanik.

Ia menambahkan, harga satu unit becak listrik mencapai Rp22 juta. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan spesifikasi awal yang senilai Rp15 juta karena peningkatan kualitas material dan kekuatan mesin. Dengan jumlah 200 unit, total nilai bantuan yang dibawa ke Bondowoso mencapai Rp4,4 miliar dan diberikan secara gratis kepada penerima manfaat.

Nanik menyebutkan, selama satu tahun pertama, becak listrik tersebut masih dalam masa garansi oleh PT Pindad. Jika terjadi kerusakan setelah masa garansi, pihak GSN akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan setempat untuk penanganan dan perawatan.

“Sasaran utama program ini adalah tukang becak berusia 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas. Banyak dari mereka selama ini bahkan tidak memiliki becak sendiri dan harus menyewa dengan biaya Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari. Melalui program ini, mereka diharapkan memiliki aset sendiri dan tetap bisa mencari nafkah tanpa mengandalkan tenaga fisik yang berat,” ujarnya.

Ke depan, GSN menargetkan penambahan bantuan becak listrik, seiring dengan kapasitas produksi nasional yang terus meningkat.

Nanik berharap Bondowoso kembali mendapatkan alokasi tambahan pada tahun ini.

Menurutnya bantuan becak listrik ini merupakan hadiah Presiden Prabowo ,jadi jangan dipindah tangankan karena merupakan wujud nurani Presiden dengan uang pribadi.

Sementara itu, Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia serta Yayasan GSN atas program bantuan becak listrik tersebut.

“Pendistribusian becak listrik ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat kecil yang bekerja di sektor informal,” kata Bupati.

Menurutnya, program becak listrik juga mendukung agenda transportasi ramah lingkungan melalui pengurangan emisi dan penggunaan energi bersih. Selain itu, program ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan sejarah.

“Kami berharap bantuan 200 unit becak listrik ini dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pengemudi becak, meringankan beban kerja mereka, serta menjadikan lingkungan Bondowoso lebih bersih dan sehat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso, lanjut Bupati, berkomitmen memastikan pendistribusian bantuan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia juga mengimbau para penerima agar menjaga dan memanfaatkan becak listrik dengan sebaik-baiknya serta tetap mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Setelah menyerahkan secara simbolis Forkopimda Bondowoso mengelilingi alun-alun RBA Kironggo dengan becak listrik.