Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memetakan kekosongan jabatan struktural yang saat ini kurang lebih 200 posisi pada level eselon III dan IV.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya percepatan pengisian jabatan agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Bondowoso, Anisatul Hamidah, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa seluruh jabatan yang kosong telah dipetakan secara menyeluruh, sekaligus disiapkan skema percepatan pengisian jabatan.

“Fungsi BKPSDM adalah manajemen kepegawaian. Posisi-posisi yang kosong sudah kami petakan dan pertimbangkan. Akan ada skema percepatan pengisian agar segera terisi, semoga tidak ada kendala,” ujar Anisatul,Rabu 21/01/2026 usai raker dengan Komisi I DPRD Bondowoso.

Menurutnya, pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. BKPSDM akan memprioritaskan penyelesaian pengisian jabatan eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama terlebih dahulu, sebelum melanjutkan ke eselon III dan IV.

“Kami berharap setelah seluruh jabatan eselon II terisi, proses pengisian eselon III dan IV bisa segera dilakukan, terutama jabatan-jabatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai bagian dari persiapan, BKPSDM Bondowoso juga telah melaksanakan profiling aparatur sipil negara (ASN) beberapa bulan lalu. Profiling tersebut bertujuan untuk memetakan potensi, kompetensi, serta kapasitas ASN di lingkungan Pemkab Bondowoso.

“Hasil pemetaan ini nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kepada pimpinan daerah dalam menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing,” pungkas Anisatul.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Bondowoso berharap kekosongan jabatan dapat segera teratasi dan kinerja pelayanan publik semakin optimal.

Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat kerja dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di kantor DPPKAD, Selasa (20/1/2026). Agenda tersebut secara khusus membahas pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bondowoso, terutama aset berupa lahan tanah produktif.

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, H. Tohari, mengatakan bahwa rapat difokuskan pada aset daerah yang berada di bawah pengelolaan Bidang Aset DPPKAD. Aset-aset tersebut sebagian besar disewakan kepada pihak ketiga dengan masa kontrak hingga akhir tahun 2026.

“Yang kami diskusikan adalah aset yang dikelola oleh bagian aset di DPPKAD. Aset-aset tersebut disewakan sampai akhir tahun 2026. Komisi II mengklarifikasi berapa luas lahan tanah produktif yang selama ini dikelola atau disewakan oleh pemerintah daerah serta berapa kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Menurutnya, Komisi II menilai pengelolaan aset daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola secara tertib, transparan, dan berbasis data yang akurat. Oleh karena itu, pihaknya meminta data yang rinci dan komprehensif terkait aset-aset yang disewakan.

“Dalam rapat tadi kami meminta data detail, mulai dari per bidang tanah, siapa penyewanya, berapa nilai sewanya, serta jangka waktu kontraknya. Namun, data tersebut belum bisa disajikan secara lengkap oleh DPPKAD,” jelasnya.

Karena belum tersedianya data secara menyeluruh, Komisi II DPRD Bondowoso memberikan waktu kepada DPPKAD untuk melengkapi dan menyampaikan data tersebut. Komisi II menargetkan data dimaksud sudah diterima dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kami minta satu minggu ke depan data itu sudah disampaikan ke Komisi II, supaya bisa kami pelajari dan tindak lanjuti,” tambah H. Tohari.

Ke depan, Komisi II DPRD Bondowoso juga berencana melakukan pendalaman lanjutan terkait pengelolaan aset daerah yang berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, serta memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan pendapatan dan pembangunan daerah.

“Pengelolaan aset daerah ini penting. Jangan sampai aset yang seharusnya produktif justru tidak memberikan manfaat yang optimal bagi daerah,” pungkasnya.

Bondowoso – Ketua Komisi I DPRD Bondowoso bersama anggota melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Selasa (20/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi realisasi anggaran tahun 2025 serta persiapan pelaksanaan program di tahun 2026.

Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Stiyo Budi menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi, capaian realisasi anggaran tahun 2025 masih perlu ditingkatkan.

Ia menyoroti bahwa capaian dari pagu anggaran masih berada di kisaran 9 persen pada periode tertentu, sehingga menjadi catatan penting bagi dinas terkait.

“Evaluasi realisasi anggaran tahun 2025 ini penting. Kita melihat dari pagu anggaran dan capaian yang ada, tentu masih ada kekurangan. Harapan kami, apa yang menjadi kekurangan di tahun 2025 ini bisa ditutupi dan diperbaiki di tahun 2026,” ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai dorongan agar kinerja ke depan lebih baik. Menurutnya, jika hanya menilai bahwa kinerja sudah baik tanpa adanya kritik dan evaluasi, maka semangat untuk meningkatkan pelayanan justru bisa menurun.

Lebih lanjut, Ketua Komisi I juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, khususnya upaya menekan angka pengangguran. Ia berharap program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat benar-benar memberikan manfaat nyata.
“Dengan adanya pelatihan-pelatihan, harapan kami tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan bisa tersalurkan ke perusahaan-perusahaan.

Di sinilah peran dinas untuk mendorong agar pelatihan itu selaras dengan kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.

Selain itu, Komisi I DPRD Bondowoso turut menyinggung optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat MPP, meskipun sebagian besar layanan pemerintah daerah telah terpusat di lokasi tersebut.

“Mall Pelayanan Publik ini masih tergolong baru. Bisa jadi belum seluruh layanan terkoneksi secara maksimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami. Padahal hampir semua dinas rata-rata sudah bergabung di sini,” tambahnya.

Komisi I DPRD Bondowoso berharap ke depan DPMPTSP dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus memperbaiki integrasi layanan di MPP agar pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Hari Cahyono menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi I , dikatakan bahwa komitmennya dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, melalui inovasi unggulan daerah, yakni layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital “NaNdekat Denganmu” dan sistem penanggulangan Tuberkulosis (TBC) berbasis pemetaan risiko SIMANIS (Sistem Informasi Mapping Tuberkulosis), dalam ajang bergengsi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur tahun 2025.

Sekaligus menegaskan bahwa Bondowoso siap bersaing menghadirkan solusi inovatif yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan, bahkan di MPP juga menyediakan ruang laktasi.

“Sebagai bentuk penghormatan pada kaum ibu , yang saat mengurus di MPP dan masih menyusui tidak perlu kawatir karena sudah ada ruang laktasi,”ungkapnya.

Kedepan pihaknya berharap aka selalu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai visi misi Bondowoso Berkah.

BONDOWOSO – Kebijakan pencairan anggaran siltap yang kini dilakukan secara bulanan mendapat apresiasi positif.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid menilai langkah tersebut menunjukkan progres yang baik dibandingkan mekanisme sebelumnya yang dilakukan dengan sistem rapel setiap tiga bulan.

“Beberapa waktu lalu pencairan masih dirapel tiga bulan sekali. Sekarang sudah dicairkan per bulan, dan ini merupakan progres yang bagus,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2026, realisasi anggaran desa sudah hampir seluruhnya terealisasi.

Dari total desa yang ada, hanya tersisa satu desa yang sempat mengalami kendala, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan.

“Di tahun anggaran 2026 ini sudah hampir keseluruhan terealisasi. Delta-nya hanya satu desa, dan itu pun sudah diselesaikan,” jelasnya,Selasa 20/01/2026.

Menurutnya, perubahan pola pencairan ini terlihat jelas sejak awal tahun. Pada Januari, realisasi anggaran sudah berjalan dengan baik, berbeda dengan periode sebelumnya yang harus menunggu hingga beberapa bulan.

“Kalau sebelumnya harus menunggu rapelan tiga bulan, sekarang di bulan Januari sudah terealisasi dengan baik. Kami tentu mengapresiasi capaian ini,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan agar capaian tersebut tetap dijaga dan ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa yang terpenting bukan hanya pencairan, tetapi bagaimana anggaran tersebut direalisasikan sesuai fungsi dan peruntukannya.

Berita terkait :

Era Baru Bupati Abdul Hamid Wahid ,Realisasi Siltap Perangkat Desa Dibayar Bulanan

“Saya sampaikan, ini harus dijaga. Yang paling penting adalah realisasinya sesuai dengan fungsi dan pesan kebijakan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan perangkat desa agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal.

Menurutnya, keberadaan perangkat yang terisi lengkap sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

“Kalau ada perangkat yang belum terisi atau kendala lainnya, itu harus segera diselesaikan. Tujuannya agar anggaran benar-benar terealisasi dan dimanfaatkan sesuai fungsinya,” pungkasnya.

BONDOWOSO – Persoalan realisasi anggaran di Desa Ramban Kulon menjadi perhatian serius DPRD Bondowoso. Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso Abdul Majid menilai munculnya permintaan klarifikasi dari masyarakat hingga melibatkan sejumlah instansi merupakan indikator adanya persoalan dalam pelaksanaan anggaran desa.

Menurutnya, kasus Ramban Kulon menjadi parameter penting dalam mengevaluasi tata kelola anggaran. Pasalnya, persoalan tersebut tidak hanya berhenti di Dinas Bina Marga (DBM), tetapi juga merembet ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) hingga Inspektorat.

“Kalau sampai desa memunculkan persoalan dan masyarakat meminta klarifikasi atau audiensi, ini berarti ada ketidaksesuaian dalam realisasi anggaran. Bukan hanya di DPMD bahkan sampai ke Inspektorat,” ujarnya,Slasa 20/01/2026.

Ia menegaskan bahwa anggaran tidak boleh dinilai semata-mata dari besaran serapan. Meski secara regulasi pencairan anggaran telah memenuhi ketentuan, esensi utama yang harus diperhatikan adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

“Anggaran itu jangan hanya dinilai dari angka-angka. Memang wajib direalisasikan sesuai ketentuan, tetapi yang lebih penting adalah manfaatnya. Jangan hanya berpatokan pada serapan 60 persen, 75 persen, atau 90 persen, lalu dianggap selesai,” tegas Majid.

Ia juga mempertanyakan outcome dari realisasi anggaran tersebut. Ia meminta agar setiap capaian serapan anggaran dievaluasi secara substantif, mulai dari wujud kegiatan, nilai ekonomi yang dihasilkan, hingga sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ketika disebutkan serapan 60 persen, harus dilihat dulu 60 persen itu bentuknya apa, nilainya berapa, dan apakah sudah dinikmati oleh masyarakat atau belum,” jelas politisi Gerindra .

Ia juga menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan, mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus disesuaikan dengan asas manfaat agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Kapasitas fiskal kita terbatas, jadi harus dikontrol. Anggaran harus diarahkan pada manfaat yang nyata, bukan sekadar memenuhi syarat administrasi untuk pencairan tahap berikutnya,” pungkasnya.

Bondowoso – Abdul Majid Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso menyampaikan permasalahan pengisian perangkat desa yang belum optimal menjadi sorotan serius.

Masih ditemukan sejumlah desa yang tidak segera melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa, meski masa bakti perangkat sebelumnya telah berakhir.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.Anggota DPRD Bondowoso menegaskan bahwa kewenangan pengisian perangkat desa sepenuhnya berada di tangan kepala desa.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua kepala desa bertindak cepat dalam menjalankan proses tersebut.

“Masih ada perangkat desa yang masa baktinya sudah selesai, tetapi belum segera diganti. Kewenangannya memang ada di kepala desa, namun ketika tidak segera dilaksanakan, ini menjadi persoalan,” ujarnya,212026 .

Politisi Gerindra ini juga menilai keterlambatan pengisian perangkat desa tidak hanya berdampak pada efektivitas pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusi.

Selain itu, DPRD juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar tidak menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk melangkah.

Mengingat keterbatasan anggaran pada tahun 2026, diperlukan langkah cepat dan terukur agar program prioritas tetap berjalan.

“Tidak usah menunggu PMK karena sampai sekarang belum terbit. Apa yang perlu dilakukan oleh DPMD harus segera direalisasikan. Anggaran kita tahun 2026 sangat terbatas, sementara tanggung jawab wilayah cukup luas,” tegasnya saat komisi IV melakukan kunjungan kerja ke DPMD Bondowoso.

Ia juga meminta agar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) segera diproses. Dengan demikian, kegiatan perencanaan yang bersifat belanja modal dapat direalisasikan sejak awal tahun.

“Harapannya segera ada aksi nyata dan realisasi. DPA dan RKA harus segera berproses agar kegiatan perencanaan bisa dilaksanakan di awal tahun,” pungkasnya.

BONDOWOSO – Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan jalan.

Menurutnya, infrastruktur memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk sumber daya air, air bersih, sanitasi, irigasi hingga kawasan perumahan dan permukiman.

Sutriyono menjelaskan, urusan sumber daya air memang berada di bawah kewenangan Badan Sumber Daya Air (BSBK).

Namun demikian, sektor lain yang tak kalah penting juga berada di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), seperti air bersih, cipta karya, sanitasi, serta penataan kawasan perumahan dan permukiman.

“Perlu dipahami bahwa infrastruktur itu sangat luas. Bukan hanya jalan. Di Perkim itu ada air bersih, ada cipta karya, ada sanitasi, ada kawasan perumahan dan permukiman. Semua itu bagian dari infrastruktur,” ujar Sutriyono saat dikonfirmasi ,Kamis,19/01/2026.

Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini isu pembangunan jalan terdengar paling dominan. Hal itu, kata dia, karena tantangan terbesar infrastruktur di Bondowoso masih berada pada sektor jalan.

“Kenapa hari ini yang paling nyaring bunyinya jalan, karena memang tantangan terbesar kita ada di jalan. Ini menjadi ruang bagi Pak Bupati untuk mengimplementasikan visi dan misinya setelah 2025, dan di 2026 ini mulai terlihat fokusnya,” jelasnya.

Sutriyono menilai, pada tahun 2026 gaung peningkatan infrastruktur jalan semakin kuat. Mulai dari peningkatan, perbaikan, pemeliharaan, rekonstruksi, hingga rehabilitasi jalan-jalan di tingkat kabupaten.

“Bunyinya semakin nyaring bahwa ada keseriusan pemerintah daerah dan jajarannya untuk memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya terkait sarana transportasi jalan,” tegasnya.

Ia berharap, keseriusan tersebut tidak hanya berhenti pada pembangunan jalan, tetapi juga diimbangi dengan penguatan sektor infrastruktur lainnya agar pembangunan di Bondowoso berjalan seimbang dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.