BONDOWOSO — Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso.
Dalam penjelasannya di hadapan sidang paripurna, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyebut penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berbasis pembangunan berkelanjutan.
Namun, di balik target pembangunan tersebut, rancangan anggaran 2027 menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan yang cukup besar.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,826 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,910 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp83,48 miliar antara pendapatan dan belanja yang ditutup melalui pembiayaan daerah neto.
Pendapatan Rp1,826 Triliun, Transfer Masih Mengacu Tahun Sebelumnya
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.826.845.735.987.
Pemerintah daerah menyatakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diturunkan dibandingkan APBD 2026 awal. Proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi sumber pendapatan, perkembangan perekonomian, serta strategi peningkatan penerimaan daerah.
Sementara itu, untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Bondowoso memilih menganggarkan dengan nominal yang sama seperti alokasi tahun sebelumnya.
Kebijakan tersebut diambil karena hingga penyusunan RAPBD 2027, Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2027 belum terbit. Selain itu, informasi resmi mengenai pagu indikatif Transfer ke Daerah (TKD) pada portal Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) juga belum tersedia.
Pemkab Bondowoso menyebut langkah tersebut mengacu pada petunjuk teknis dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain PAD dan transfer, pendapatan daerah juga mengakomodasi pendapatan Dana Kapitasi FKTP serta bonus produksi panas bumi.
Belanja Daerah Lebih Besar dari Pendapatan
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 dirancang sebesar Rp1.910.327.805.839.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, belanja yang bersifat mandatory, serta berbagai prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prioritas pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.
Pemkab menegaskan pengalokasian anggaran akan memperhatikan target kinerja masing-masing urusan pemerintahan. Penggunaan sumber dana juga harus mengikuti ketentuan peruntukannya.
Belanja, menurut pemerintah daerah, diarahkan pada program yang produktif dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.
Besarnya belanja dibandingkan pendapatan menjadi salah satu titik penting dalam RAPBD 2027. Sebab, struktur anggaran tersebut membutuhkan pembiayaan untuk menutup selisih antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja.
Utang Daerah untuk Pengembangan RSUD
Salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang direncanakan adalah utang daerah untuk pengembangan RSUD.
Pemkab menyatakan pembiayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Rencana ini menjadi bagian penting dalam struktur pembiayaan RAPBD 2027 karena pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan SiLPA untuk menutup kebutuhan anggaran, tetapi juga memasukkan skema utang daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan penerimaan pembiayaan juga mengakomodasi estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya untuk menutup defisit belanja.
Cadangan Pilkada Mulai Disiapkan
Tidak hanya rumah sakit, RAPBD 2027 juga memasukkan rencana pembentukan dana cadangan untuk persiapan pelaksanaan Pilkada.
Artinya, sejak 2027 pemerintah daerah mulai menyiapkan pembiayaan untuk kebutuhan penyelenggaraan agenda pemilihan kepala daerah tersebut.
Rencana pembentukan cadangan tersebut masuk dalam sisi pengeluaran pembiayaan daerah.
Selisih Anggaran Capai Rp83,48 Miliar
Secara garis besar, struktur RAPBD Bondowoso 2027 terdiri atas:Pendapatan daerah: Rp1.826.845.735.987 Belanja daerah: Rp1.910.327.805.839 Pembiayaan daerah neto: Rp83.482.069.852
Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diproyeksikan. Selisih itu kemudian ditutup melalui pembiayaan daerah neto.
Penyusunan RAPBD 2027 sendiri mengacu pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama. Kebijakan tersebut diselaraskan dengan tema pembangunan “Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.”
Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD 2027 yang mampu menopang pelayanan publik sekaligus mendukung target pembangunan daerah.
Raperda APBD 2027 selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2027.
