BONDOWOSO – Masa purna tugas bukan garis akhir pengabdian. Pesan itu mengemuka dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2026–2031 yang digelar di Pendopo Raden Bagus Assra, Selasa (4/8/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso secara resmi membuka Muskab tersebut sebagai forum untuk menentukan arah organisasi PWRI lima tahun ke depan sekaligus memperkuat peran para purna Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah masyarakat.
Kegiatan dibuka Asisten III (Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Haeriah Yuliati, S.Sos., M.M., yang hadir mewakili Bupati Bondowoso. Hadir pula Ketua PWRI Provinsi Jawa Timur Dr. H. Mas’hoed, M.Si., jajaran pengurus dan anggota PWRI Bondowoso, para camat, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pengalaman Purna ASN Dinilai Masih Dibutuhkan,Haeriah menegaskan, pensiun dari birokrasi tidak berarti berhenti memberikan manfaat. Justru pengalaman, pengetahuan, dan keteladanan para purna ASN dinilai dapat menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, para wredatama memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan yang tidak boleh berhenti menjadi kenangan setelah masa kedinasan berakhir.
“Masa purna tugas sebagai ASN bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan bentuk pengabdian dalam dimensi yang berbeda di tengah masyarakat,” tegas Haeriah.
Ia menilai PWRI memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan bagi para purna ASN untuk tetap berkarya dan menyumbangkan pemikiran.
Pemkab Bondowoso, kata dia, juga membutuhkan pandangan para senior birokrasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
“Pemkab Bondowoso akan terus terbuka terhadap berbagai saran, masukan, dan pemikiran dari para anggota PWRI sebagai pemandu moral sekaligus bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Baru 8 dari 23 Kecamatan Punya Kepengurusan PWRI,Di balik semangat memperkuat peran PWRI, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, baru delapan kecamatan yang telah memiliki kepengurusan PWRI.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bondowoso. Haeriah menginstruksikan seluruh camat untuk mendukung dan memfasilitasi pembentukan kepengurusan PWRI di tingkat kecamatan.
Langkah itu dinilai penting agar keberadaan PWRI tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten, tetapi memiliki jaringan organisasi yang kuat hingga wilayah kecamatan.
“PWRI akan menjadi wadah bersama bagi para purna ASN. Karena itu, perlu dipersiapkan sejak dini agar ketika memasuki masa purna tugas, para ASN tetap memiliki ruang untuk terus berkiprah, mengabdi, dan berkontribusi kepada masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada 2028 dirinya juga akan memasuki masa purna tugas dan menjadi bagian dari keluarga besar wredatama.
Perjalanan karier Haeriah dimulai sebagai staf di Kecamatan Tlogosari. Ia kemudian dipercaya menjadi Lurah Nangkaan pada 1995, sebelum menjabat Camat Tlogosari pada 2007 ketika berusia 41 tahun. Tlogosari juga merupakan daerah kelahirannya.
Pengalaman panjang tersebut menjadi refleksi bahwa pengabdian kepada daerah merupakan perjalanan yang tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
Bagi Haeriah, pensiun semestinya tidak dimaknai sebagai berhentinya aktivitas, melainkan momentum untuk mengubah bentuk pengabdian.
Haeriah mengajak para peserta Muskab untuk tidak menjadikan usia sebagai alasan untuk berhenti berkontribusi.
Ia menyampaikan pesan yang sederhana, tetapi sarat makna bagi para purna ASN.
“Tua itu pasti, namun tetap produktif, berguna, dan bahagia di usia senja adalah sebuah pilihan.”Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi kepengurusan PWRI Bondowoso periode 2026–2031.
Organisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai wadah berkumpul, tetapi mampu menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan anggotanya.
Haeriah berharap Muskab melahirkan kepengurusan yang amanah, solid, dan responsif, dengan program kerja yang mencakup aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, serta penguatan silaturahmi.
Dengan demikian, PWRI diharapkan mampu menjadi rumah bersama bagi para purna ASN sekaligus tetap menjaga api pengabdian agar tidak padam setelah masa tugas berakhir.
