Bondowoso – Penjabat Bupati Bondowoso, Muhamad Hadi Wawan Guntoro, mengaskan bahwa ASN wajib netral pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur , bupati dan wakil bupati.
“ASN wajib Netral dalam pilkada ,kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ASN adalah garda terdepan suksesnya pemilu damai,”tegasnya.
Selain itu Hadi menegaskan bahwa mulai dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai unsur administrator pengawasn sampai pelaksanaan harus terbiasa dengan data supaya punya acuan kinerja yang ingin diwujudkan .
Hal itu disampaikan saat memimpin Apel bersama seluruh ASN di Alun-alun RBA Kironggo ,Selasa,3/09/2024.
“Jika sudah terbiasa dengan data tidak akan merasa bingung maka dari itu biasakan dengan data,”tegasnya.
PJ Bupati juga menyampaikan realisasi anggaran berdasarkan data.Doketahui anggaran OPD yang saat ini paling tinggi adalah Badan kesatuan Bangsa dan Politik 91,38% .
“Realisasi anggaran terbanyak kedua Kecamatan Kelabang dengan 72, 11% saya sekarang terbiasa dengan data, jadi kalau punya data bisa menjadi acuan .Yang ketiga Kecamatan Pakem 71,48%, yang keempat Kecamatan Sukosari 68,46%, yang kelima sekretariat daerah ya 68,01%,”paparnya.
“Untuk capaian terendah Dinas sosial ,22,51 persen, kemudian dinas Perumahan Kawasan Permukiman cipta Karya dan tata ruang 24,31% .Selain itu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi 27,8% ini termasuk OPD yang basah karena sumber daya air,”kelakarnya.
Selanjutnya terendah adalah Diskoperindag, 28,71% dan 5 besar terbawa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 34,23% .
“Rapportnya setiap minggu saya cek Jadi tidak ada alasan masing-masing kemudian tidak melakukan kegiatan program yang sudah digariskan, silahkan di internal OPD harus kompak harus saling bekerja sama di bawah koordinasi di bawah komando kepala OPD masing-masing agar realisasi ,”pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial P3AKB saat dikonfirmasi rendahnya serapan anggaran menyampaikan Serapan 22,51 %, karena ada beberapa program yang belum cair.
“Sudah kami laporkan kepada Bapak Bupati dan Ibu Sekda dikarenakan BLT DBH CHT belum cair dikarenakan perbup masih dalam proses fasilitasi ke biro hukum pemprov Jatim dan Kemendagri. Kalau sudah cair insya Allah serapan bisa lebih maksimal sesuai target,”pungkasnya.
