BONDOWOSO-Bupati Bondowoso,Jawa Timur , KH.Salwa Arifin mengatakan kita harus bersama-sama memberantas dan memerangi korupsi,karena korupsi merupakan musuh negara.
Menurutnya, penting untuk seluruh pejabat negara khususnya di lingkungan Pemkab Bondowoso melaksanakan tugas dan program sebaik-baiknya serta menghindarkan dari perbuatan korupsi.
“Yakni dengan menggunakan anggaran dengan cara yang benar, tepat, dan penuh tanggung jawab. Karena korupsi ada musuh kita bersama, musuh negara,”tegas Bupati saat membuka Seminar Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik, di Pendopo Jum’at (1/11/2019).
Dalam Acara yang digelar oleh Gerakan Pemuda Anshor wilayah Bondowoso ini Bupati juga mengatakan bahwa, dengan kegiatan seminar ini, pihaknya merasa terbantu untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman tentang pencegahan korupsi.
“Kita bertekat bahwa kita harus bersama-sama memberantas, memerangi korupsi,”imbuhnya.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 300 orang yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Desa, dan sejumlah organisasi kepemudaan,selain Nurul Gufron dari KPK RI, tampak hadir sebagai narasumber Andy Dewanto Ahmad-Advokat dan Konsultan Hukum, serta Ach. Nur Aminuddin- Komisioner Informasi Publik Jatim.
Ditempat yang sama, Pimpinan KPK RI, Nurul Ghufron, yang hadir sebagai Narasumber kegiatan tersebut menerangkan, bahwa korupsi merupakan penyakitnya jabatan.
Mengingat setiap jabatan kata dia, memiliki kecendrungan untuk disalahgunakan. Ini terjadi, lantaran proses politik untuk melahirkan jabatan-jabatan di Indonesia masih proses politik yang gagal.
” Seperti proses demokrasi ya, bukan hanya dari Pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, DPRD, sampai ke tingkat desa pun kalau proses politiknya yang gagal itu akan melahirkan jabatan-jabatan yang ditempati oleh pejabat yang rusak. Karena proses politiknya proses politik yang rusak. Ada money politik di dalamnya,”ungkapnya.
Karena itu menurutnya, ketika pejabatnya duduk yang dipikirkan bukanlah melayani publik.Namun bagaimana mengembalikan modal.
Kendati demikian penting dari pimpinan hingga ke level masyarakat harus sama-sama menyadari bahwa proses politik itu harus politik yang tanpa money politic.
“Masyarakat pun harusnya sadar bahwa memilih pimpinan bukan berdasarkan siapa yang memberi dan pemberiannya yang paling besar. Tanpa kesadaran itu, maka proses politik tak akan bisa melahirkan pejabat yang bersih,” tukasnya.
