Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2018 menyoroti 11 poin yang harus dilakukan evaluasi oleh Pemkan Bondowoso.
Dalam tanggapan Fraksi yang dibacakan oleh Suhartatik , Pertama disampaikan bahwa OPINI WTP ini tidaklah menjadi jaminan bahwa seluruh pelaksanaan program pada tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan rencana dan dilaksanakan secara benar. Masih kita jumpai di beberapa program kegiatan pada beberapa OPD yang masih mendapatkan catatan dari BPKRI. Salah satunya yaitu masih ditemui adanya kelebihan pembayaran yang mengharuskan rekanan/OPD wajib mengembalikan ke KAS daerah.
Kelebihan pembayaran itu antara lain terjadi pada :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP)
3. BAGIAN UMUM Sekretariat Pemerintah Daerah
4. Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Koenadi, dan
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)
Ini menandakan masih ada kelemahan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan, baik oleh konsultan maupun oleh pengawas lapangan bahkan oleh inspektorat itu sendiri. Fraksi PKB menilai bahwa masih dimungkinkan beberapa program kegiatan yang sama masih terjadi di beberapa OPD. Kelabihan pembayaran ini tidak bisa kita lihat hanya sebagai kekeliruan administrasi keuangan semata. Akan tetapi sudah pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dimana masyarakat sudah tidak secara utuh menerima manfaat dari hasil pembangunan. Kami yakin bahwa terjadinya kelebihan pembayaran ini sebenarnya disebabkan adanya item pekerjaan yang tidak dikerjakan atau bahkan kekurangan volume.
Sedangkan pada poin Kedua, Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dirasa masih belum maksimal. hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum bisa memanfaatkan Hasil pelatihan dan bantuan peralatan yang diberikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang yang di bawah standart. Tidak hanya itu, pengadaan barang (tidak hanya terbatas pada UMKM), kualitasnya hendaknya disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang sudah ditetapkan.
Ketiga, relokasi pasar hewan ternak yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan ditunda sampai dengan tahun 2018 , hingga saat ini belum juga realisasi. Mohon penjelasan!. Selain itu, relokasi PKL dari alun-alun Kota Bondowoso ke Jembatan Ki Ronggo juga belum direalisasikan.
Keempat, Terhadap pembinaan dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), camat dan inspektur masih sangat jauh dari sempurna. Sehingga penyajian laporan keuangan danpelaksanaan kegiatan masih dinilai tidak optimal. Hal ini ditandai masihbanyaknya desa belum memahami tentang penata-usaha-an dan pelaporan ADD dan DD tersebut.Selain itu, masih ditemukannya bendahara yang tidak menyusun laporan pertanggung jawaban sebagai pendukung pengeluaran KAS Desa.Disamping itu, juga masih terjadinya penarikan dana ADD dan DD Sacara tunai secara keseluruhan setiap kali dana masuk ke rekening desa dan di simpan secara pribadi oleh kepala desa/ bendahara.
Kelima, Masih ditemukannya perbedaan data hutang pajak antaraSistem Keuangan Desa (siskeudes) dengan rekapitulasi penyetoran pajak di beberapa desa. Mohon penjelasannya!.
Keenam, pengurusan berkas administrasi kependudukan pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil masih dinilai Ribet/tidak simpel. Usulkami, hendaknya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan inovasiyang dapat membuat pelayan administrasi kependudukan mudah dancepat mengingat saat ini kecanggihan teknologi yang sudah sangat pesat.
Selain itu, pengurusan administrasi kependudukan harusnya ada kepastianpenyelesaian dalam pembuatannya supaya masyarakat tidak bolak balikmengurus berkas tesebut.
Ketujuh, pendataan aset daerah untuk segera diselesaikan.
Kedelapan, Dinas Pariwisata perlu melakukan pembinaan pelayanandan manajemen kepada pelaku usaha di bidang wisata. Mengingatdestinasi wisata yang ada telah menjadi icon Bondowoso.
Kesembilan, pemeliharaan infrastruktur jalan perlu ditingkatkan lagi.Salah satunya dengan perbaikan dan pemelihaan drainase di pinggir jalan.
Kesepuluh, Penampungan sampah sementara di KelurahanTamansari mohon untuk dicarikan lahan baru. Warga sekitar lokasi tersebutdan pengguna jalan mengeluhkan bau menyengat di tempat tersebut.Selain itu, kami juga meminta kepada DLHP untuk mencari solusiteknologi pemisah sampah (organik-non organik) agar dapat diolah lagidengan maksimal.
Melihat kabupaten atau daerah lain yang sudah menerapkan aturantentang penggunaan plastik, kiranya perlu adanya legalitas formalpenggunaan plastik di Bondowoso untuk menyadarkan masyarakat bahwasampah plastik butuh ratusan tahun untuk terurai.
Kesebelas, saat ini, Bondowoso merupakan ladang empuk bagiberdirinya toko modern (seperti Indomart dan Alfamart). payung hukum,yaitu Peraturan Daerah tentang toko modern tersebut telah diundangkan,akan tetapi tidak ada regulasi pendukung yang mampu mengimplementasikan klausul per klausul ayat pada perda penerapannya.
Kita melihat (indomart dan alfamart ) sudah banyak melanggar aturan yangada diperda dan bahkan (pada pemerintahan yang lama) seperti ada pembiaran atau kadang ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat(toko tradisional) yang saat ini kondisinya sudah banyak gulung tikar karenatidak mampu bersaing dengan toko modern.
Pada pemerintahan yang baru, kami meyakini bahwa keluh kesah initdak akan terjadi lagi saat ini. Toko tradisonal (pracangan dan lain-lain)hendak menjadi perhatian serius demi mengangkat ekonomi rakyat kecil.
Kesebelas, Klinik Paru yang ada di Desa pancoran KecamatanBondowoso perlu mendapat perhatian serius sehingga pembangunan,termasuk sarana dan prasarananya yang ada di dalamnya dengan menelanbiaya yang cukup tinggi tidak terkesan mubadzir. Sebagai informasi yang bahwa petugas yang ada di klinik tersebut hanyaseorang dokter, itu pun hanya dokter umum, bukan dokter spesialis dengan dibantu oleh 2 petugas yang honornya diambilkan dari kantong dokter itusendiri.
