Bondowoso – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso mencatat realisasi anggaran APBD Tahun 2025 mencapai 96,32 persen.
Tingginya serapan anggaran tersebut disampaikan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, dr. M. Imron, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bondowoso, Rabu (8/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Dinsos P3AKB memaparkan capaian pelaksanaan program selama tahun anggaran 2025, termasuk realisasi belanja, program yang belum tercapai secara optimal, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.
dr. M. Imron menjelaskan, dari total pagu anggaran sekitar Rp23 miliar, realisasi anggaran telah mencapai lebih dari Rp22 miliar, sehingga menyisakan sekitar Rp866 juta atau 3,68 persen.
Adapun sisa anggaran sebesar 866 juta itu merupakan sisa Gaji, selain itu BLT DBHCHT karena memang pesertanya mengalami pengurangan.
“Realisasi anggaran kami mencapai 96,32 persen. Sisa anggaran sekitar Rp866 juta, yang sebagian besar berasal dari sisa belanja gaji serta sisa anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) karena jumlah peserta atau penerima lebih sedikit dari yang diproyeksikan,” ujar dr. M. Imron.
Ia menegaskan, pemaparan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025.
Selain memaparkan realisasi anggaran, Dinsos P3AKB juga menjelaskan sejumlah program yang belum terealisasi secara maksimal beserta penyebabnya. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.
Menurut dr. M. Imron, ketepatan sasaran penerima manfaat tetap menjadi perhatian utama. Karena itu, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial terus diperkuat agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran serta penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan akuntabel.
Rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Bondowoso tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap kinerja Dinsos P3AKB, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat Bondowoso.
