Bondowoso – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen karyawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di Kabupaten Bondowoso.
Hal ini menyusul beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan oknum perangkat desa di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami.
Dalam rekaman yang beredar di masyarakat, seorang pria yang mengaku berinisial ER diduga meminta uang sebesar Rp1.500.000 kepada calon karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Uang tersebut disebut sebagai syarat agar pelamar dapat diterima bekerja, dengan janji akan dikembalikan apabila tidak lolos.
“Saya cuma membantu, tapi kalau tidak ada uangnya mohon maaf saya tidak bisa,” ujar suara dalam rekaman tersebut terexpos ,Rabu 8/04 /2026.
Rekaman ini memicu keresahan di tengah masyarakat, mengingat program MBG merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi dan menekan angka stunting, serta diharapkan berjalan secara transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menanggapi hal itu, sejumlah penanggung jawab SPPG di Bondowoso menegaskan bahwa proses rekrutmen karyawan harus mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mereka memastikan tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun dalam proses tersebut.
“Rekrutmen karyawan SPPG harus sesuai kriteria dan SOP yang berlaku. Diutamakan masyarakat sekitar lokasi dapur. Jika terdapat pungutan, hal itu jelas melanggar aturan dan berada di luar ketentuan,” ujar salah satu penanggung jawab SPPG.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum, karena praktik pungli merupakan tindak pidana.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait tindak lanjut atas dugaan kasus tersebut. Publik pun berharap aparat terkait segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena menyangkut program nasional yang menyasar kepentingan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program diharapkan dapat terus dijaga agar tujuan program benar-benar tercapai.(Adhex)
